Home  / 
Pansus Tanah DPRDSU Minta Kejatisu "Kawal" Proses Pelepasan Eks HGU PTPN II
Kamis, 11 Oktober 2018 | 09:48:20
SIB/Firdaus Peranginangin
DI KEJATISU: Ketua dan anggota Pansus Tanah Eks HGU PTPN II DPRD Sumut FL Fernando Simanjuntak SH MH, Ramses Simbolon dan Brilian Moktar menemui Wakajatisu Yudhi Sutoto, Asdatun Kejatisu Munasimin dan Jaksa Koordinator di Datun Kejatisu Ayu Agung SH, membahas masalah pelepasan eks HGU PTPN II di Kantor Kejatisu, Selasa (9/10).
Medan (SIB) -Pansus (Panitia Khusus) Tanah Eks HGU (Hak Guna Usaha) PTPN II DPRD Sumut meminta Kejatisu selaku pengacara negara agar ikut "mengawal" proses pelepasan 5.873 lahan eks HGU PTPN II, karena faktanya di lapangan sudah terjadi "disharmonisasi" antara DPRD Sumut, Gubsu, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sumut maupun PTPN II.

Hal itu diungkapkan Ketua dan anggota Pansus Tanah Eks HGU PTPN II DPRD Sumut FL Fernando Simanjuntak, Ramses Simbolon dan Brilian Moktar kepada wartawan, Rabu (10/10) di DPRD Sumut seusai bertemu dengan Wakajatisu Yudhi Sutoto SH MH, Asdatun Kejatisu Munasim SH MH dan Jaksa Koordinator di Datun Kejatisu Ayu Agung SH di Kantor Kejatisu Jalan Jenderal AH Nasution Medan, Selasa (9/10).

"Dalam pertemuan Pansus dengan Wakajatisu, kita minta Kejatisu selaku pengacara negara ikut mengawasi proses pelepasan tanah eks HGU PTPN II ini, diduga ada yang tidak beres, karena masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri, sehingga terkesan ada disharmonisasi antara DPRD Sumut, Gubsu, PTPN II maupun BPN," tandas Fernando dan Ramses.

Bahkan Pansus meminta Kejatisu memediasi pertemuan antara DPRD Sumut, Gubsu, BPN Sumut maupun PTPN II untuk duduk satu meja menyatukan visi yang tujuannya menuntaskan masalah tanah milik perkebunan tersebut, secara transparan.

Fernando dan Ramses melihat, Gubsu, BPN Sumut maupun PTPN II terkesan tidak terbuka, sebab sampai saat ini ketiga instansi itu belum menyerahkan peta lokasi tanah eks HGU, batas-batasnya maupun daftar nominatif yang sudah diusulkan penghapusbukuan seluas 2.200 hektare kepada Pansus.

"Kita sudah berulang-kali menyurati dan setiap pertemuan Pansus dengan ketiga instansi tersebut tetap meminta data-data atau peta lokasi serta daftar nominatif yang sudah dikeluarkan Gubsu semasa HT Erry Nuradi atas lahan eks HGU tersebut, tapi hingga kini belum ada realisasinya," tandas Ramses.

Namun yang disesalkan Pansus, tambah Fernando, tiba-tiba keluar surat Gubsu Edy Rahmayadi kepada pemegang saham dan Dirut (Direktur Utama) PTPN II  membatalkan daftar nominatif untuk penghapusbukuan lahan eks perkebunan tersebut dengan alasan perlunya penyelesaian secara terintegrasi.

"Sebenarnya kita tidak mencampuri urusan surat Gubsu Edy Rahmayadi yang membatalkan keputusan Gubsu semasa dijabat oleh Erry Nuradi menyangkut daftar nominatif, karena itu akan berproses dengan sendirinya. Tapi yang kita minta peta maupun data-data lokasi tanah eks HGU maupun nama-nama atau daftar nominatif yang ikut menerima lahan tersebut," ujar Fernando sembari berharap agar Kejatisu ikut mengawasi proses pelepasan eks HGU ini, supaya tidak melenceng dari tujuan sebenarnya.

Menanggapi permintaan Pansus, tambah Fernando, Wakajatisu Yudhi Sutoto pada prinsipnya sangat setuju ikut dilibatkan, baik dalam pengawasan pelepasan tanah eks HGU maupun memediasi pertemuan DPRD Sumut, Gubsu, PTPN II maupun BPN Sumut secara resmi. Artinya, harus ada surat resmi dari lembaga dewan maupun masyarakat. (A03/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Melamar Wanita yang Sama, 2 Pria Berkelahi di Tempat Umum
Suami Palsukan Kematian, Istri dan Anak Bunuh Diri
Demi Sembuhkan Anak, Orangtua Beli Pulau Rp 2,2 Miliar
Lumpuh Setelah Jatuh dari Ranjang Saat Bercinta
Demi Balas Budi, Seorang Pria Bangun Vila Rp7 Miliar Buat Anjingnya
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU