Home  / 
Terungkap Pada Rapat Pansus Tanah Eks HGU PTPN II dengan BPN di DPRDSU
Gubsu Minta Daftar Nominatif Usul Penghapusbukuan 2.200 Ha yang Dikeluarkan Mantan Gubsu Dibatalkan
Rabu, 10 Oktober 2018 | 10:07:29
SIB/Dok
RAPAT PANSUS: Pansus Tanah Eks HGU PTPN II DPRD Sumut yang dipimpin Ketuanya FL Fernando Simanjuntak didampingi anggota Pansus Ramses Simbolon, Astrayuda Bangun, Doli Sinomba Siregar dan Sarman Hutajulu menggelar rapat dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sumut, BPN Deliserdang membahas kasus tanag eks HGU PTPN II, Senin (8/10) di DPRD Sumut.
Medan (SIB) -Rapat Pansus (Panitia Khusus) Tanah Eks HGU (Hak Guna Usaha) PTPN II DPRD Sumut dengan BPN  (Badan Pertanahan Nasional) Sumut, Deliserdang, Langkat dan Binjai, Senin (8/10) di DPRD Sumut, terungkap bahwa Gubsu Edy Rahmayadi menyurati pemegang saham dan Dirut (Direktur Utama) PTPN II untuk membatalkan daftar nominatif pemilik untuk penghapusbukuan lahan eks perkebunan tersebut 

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus Tanah Eks HGU PTPN II DPRD Sumut FL Fernando Simanjuntak SH MH dan dihadiri anggota Pansus Sarma Hutajulu SH, Astrayuda Bangun, Doli Sinomba Siregar dan Ir Ramses Simbolon   tersebut tidak diketahui apa alasan Gubsu meminta pembatalan daftar nominatif tersebut, kecuali hanya alasan perlunya penyelesaian secara terintegrasi.

"Gubsu Edy Rahmayadi dalam suratnya yang ditembuskan ke Menteri BUMN, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta ini meminta pembatalan daftar nominatif usul penghapusbukuan tanah eks HGU PTPN II, mengingat kondisi permasalahan yang masih dihadapi atas lahan eks perkebunan tersebut, memerlukan penanganan dan penyelesaian secara terintegrasi," ujar Fernando.

Sehingga Ketua DPD Partai Golkar Taput ini  mempertanyakan kepada  Kanwil BPN Sumut  apakah permintaan pembatalan oleh Gubsu tersebut masih bisa diakomodir atau tidak, mengingat sudah ada persetujuan penghapusbukuan di lahan seluas 2.200 hektare dari 5.873 hektare luas lahan keseluruhan oleh pemegang saham sesuai dengan usulan Gubsu sebelumnya.

"Kami ingin tahu, apakah  2.200 hektare lahan yang sudah disetujui peruntukannya  sebagai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Gedung Islamic Center, Rumah Dinas PTPN II, untuk penggarap, masyarakat adat Melayu, Kodam I/BB dan Kejatisu sesuai surat usulan Gubsu sebelumnya  termasuk ikut dibatalkan," tanya Fernando.

Menanggapi hal itu, Kakanwil BPN Sumut Bambang yang hadir dalam rapat Pansus tidak bersedia menjelaskan secara rinci.  "Saya tidak bisa berikan jawaban soal surat dari Gubsu, karena surat itu ditujukan ke PTPN II," kata  Bambang.

Dalam rapat tersebut, Bambang juga mengungkapkan, surat Gubsu terdahulu tertanggal 21 Desember 2017 tentang usulan nominatif  penghapusbukuan untuk tanah eks HGU PTPN II seluas kurang lebih 2.200 hektare tersebut telah berproses. Namun, masih ada tahapan lain, agar lahan tersebut bisa dieksekusi, seperti mengganti rugi lahan dan lainnya.

Sedangkan anggota Pansus Sarma Hutajulu menegaskan, kalau surat Gubsu  21 Desember 2017 bernomor 18.1/13294/2017 semasa dijabat HT Erry Nuradi sudah diproses dalam rapat pemegang saham PTPN II dan sudah disetujui penghapusbukuan pada rapat 24 Agustus 2018. "BPN tidak punya kewenangan untuk menjawab surat Gubsu tentang pembatalan tersebut," kata Sarma.

Bahkan Fernando dalam pertemuan itu secara tegas mengatakan, bahwa surat Gubsu Edy Rahmayadi tentang pencabutan atau pembatalan daftar nominatif usul penghapusbukuan tanah eks HGU PTPN II tersebut sangat membingungkan masyarakat dan legislatif.

"Gubernur itu keputusannya seharusnya sama tidak boleh ada tarik menarik atau mencabut sembarangan, walaupun dalam surat keputusan itu ada kekeliruan akan ada perbaikan, tapi bukan begitu caranya," tambah Fernando sembari menambahkan, hendaknya usulan bulan sebelumnya jangan dianulir sepihak.

Sedangkan anggota Pansus lainnya Ramses Simbolon menyebutkan, kinerja Pansus sudah berjalan dua tahun dan ingin segera mengakhiri tugasnya, sehingga perlu data-data dari BPN  melengkapi rekomendasi sesuai kesepakatan  dengan Menkopolhukam dan Menteri Agraria baru-baru ini di Jakarta, guna melengkapi rekomendasi nantinya.

"Penugasan kami sebagai Pansus resmi dari  DPRD dan sesuai undang-undang. Pansus ingin informasi lokasi dan koordinat yang dinyatakan dalam sebuah peta, karena masalah eks HGU PTPN II ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal, jika tidak diselesaikan secara arif. Kita tidak mau konflik agraria terjadi  di Sumut," ujar Ramses.

KEPENTINGAN ORANG BANYAK
Sementara itu, Gubsu Edy Rahmayadi membenarkan,  meminta pemegang saham untuk membatalkan daftar nominatif usulan penghapusbukuan 2.200 Ha eks perkebunan PTPN 2. Mengingat kondisi permasalahan di lahan itu memerlukan penanganan dan penyelesaian serius tanpa berlarut-larut lagi. "Jadi kami akan segera rapat untuk membahas ini lagi, jika kami mengetahui ada masalah di lokasi eks perkebunan tersebut, maka kami akan segera bentuk tim lagi. Setelah itu, kami akan segera melaporkannya kembali kepada pemerintah pusat," katanya saat dikonfirmasi di lantai 8 Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (9/10).

Menurut Edy, yang pasti Pemprovsu harus mencari solusi dengan cepat terkait penyelesaian lahan tersebut. Pihaknya juga akan segera menertibkan, jika ada permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lahan eks HGU PTPN II itu. "Jadi kita akan segera melakukan rapat dengan pihak-pihak terkait untuk masalah ini. Demikian juga tentang usulan Gubsu sebelumnya, kita harus mengevaluasi dan  mempelajarinya kembali, karena ini untuk kepentingan orang banyak," katanya tanpa merinci lebih jauh.  (A03/A11/l/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Babinsa Agara Bantu Petani Panen Padi
Tambal Sulam Hotmix Dinas Bina Marga Sumut Resahkan Pengendara di Jalinsum Langkat
Kapolda Sumut Silaturahmi dengan Tuan Guru Babussalam
KPAI Minta Pelaku Kekerasan Seksual 4 Siswi SD di Langkat Ditangkap
Jalan Antar Kecamatan di Karo Rusak Berat dan Butuh Perbaikan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU