Home  / 
Baru Dilantik, Bupati Tulungagung Tersangka KPK Langsung Nonaktif
* Hanya Terima Gaji Rp2,1 Juta
Rabu, 26 September 2018 | 10:09:43
SIB/Ant/Aprillio Akbar
PELANTIKAN: Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kanan) melantik Bupati nonaktif Tulungagung Syahri Mulyo (kiri) dan Plt Bupati Tulungagung Maryoto Birowo (tengah) dan menyerahkan surat penugasan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (25/9).
Jakarta (SIB) -Bupati Tulungagung terpilih, Syahri Mulyo, dilantik bersama wakilnya, Maryoto Birowo. Usai dilantik Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Syahri langsung dinonaktifkan karena statusnya sebagai tahanan KPK.

Pelantikan Syahri dan Maryoto dilangsungkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Syahri dan Maryoto tampak mengenakan seragam dinas berwarna putih.

"Dengan resmi melantik Syahri Mulyo dan Maryoto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung," ucap Soekarwo saat melantik keduanya di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/9).

Selepas dilantik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan surat pelaksana tugas Bupati Tulungagung pada Soekarwo yang diteruskan pada Maryoto. Pelantikan Syahri ini dilakukan setelah Soekarwo melantik 12 kepala daerah terpilih lainnya di Jawa Timur.

Sebelumnya memang KPK telah memberi izin pada Syahri untuk menghadiri pelantikannya. Dia dilantik di Jakarta dengan pertimbangan biaya hingga keamanan.

"Dengan mempertimbangkan faktor efisiensi (biaya), faktor efektifitas (jarak dan waktu) serta faktor keamanan (tenaga pengamanan), maka pelantikan tersangka SM (Syahri Mulyo) sebagai Bupati Tulungagung dilakukan di Jakarta, merujuk pada tempat penahanannya di Polres Jakarta Timur," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah sebelumnya.

Selepas dilantik, Syahri langsung dikembalikan ke rutan. Syahri memang sebelumnya telah dijerat KPK lantaran menerima suap terkait proyek infrastruktur.

Digaji Rp 2,1 Juta
Sementara itu, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo tak lagi menerima tunjangan karena berstatus nonaktif. Dia hanya menerima gaji pokok sebagai bupati sebesar Rp 2,1 juta.

"Tidak (tidak dapat honor tunjangan)," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Pusat, Selasa (25/9).

Tjahjo mengatakan Syahri sudah tidak menerima honor tunjangan lagi karena tugasnya sebagai bupati sudah diserahkan ke pelaksana tugas (Plt) Maryoto Birowo. Maryoto, yang menggantikan Syahri, menjalani tugas bupati sehari-hari.

"(Tak terima honor) karena sudah berhenti dan diserahkan ke Plt, langsung formalitas dilantik, kemudian kita menyerahkan SK Plt-nya kepada Wakil untuk melaksanakan tugasnya membangun tata kelola pemerintahan berkoordinasi dengan Pemda Provinsi, termasuk dengan Kemendagri," ujar Tjahjo.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan Syahri sudah tak menerima honor tunjangan sebagai kepala daerah, baik tunjangan jabatan maupun honor. Syahri hanya akan menerima gaji pokok bupati sebesar Rp 2,1 juta.

"Kalau segala tunjangan melakukan sebagai bupati, misalnya kinerja jabatan, honor, honor nggak terima semua. Hanya terima gaji pokok, sama tunjangan keluarga istri-anak cuma ratusan ribu, totalnya Rp 2,1 juta," kata Bahtiar saat dimintai konfirmasi. (detikcom/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Akademisi dan Politisi Apresisasi Niat Presiden Jokowi Kucurkan Dana Kelurahan
Rutan Labuhandeli Dituding Cemari Lingkungan
Gubsu Edy Rahmayadi Berharap Perbankan Tingkatkan Kredit Pertanian
Menyambut Wisatawan di Danau Toba
Seribuan Jamaah dari Tabagsel Doakan Kapoldasu
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU