Home  / 
Dana Awal Kampanye PDIP Rp105 M, Gerindra Rp75,3 M, Perindo Rp1 Juta
* Parpol Tak Serahkan Laporan akan Kena Sanksi
Senin, 24 September 2018 | 11:07:18
SIB/Ant/Reno Esnir
DANA AWAL: Perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019 melaporkan dana awal kampanye di kantor KPU, Jakarta, Minggu (23/9). KPU resmi membuka masa kampanye dengan menggelar deklarasi kampanye damai dan membuka pelayanan penyerahan laporan dana awal kampanye (LADK).
Jakarta (SIB) -Partai politik peserta pemilu dan capres-cawapres dijadwalkan menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Parpol yang tidak menyerahkan LADK akan dikenakan sanksi pembatalan calon.

"UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang pemilu menentukan bahwa kalau ada peserta pemilu yang terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye pada hari ini atau tidak menyerahkan sama sekali, maka dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayahnya," kata Komisioner KPU, Hasyim Asyari, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (23/9).

Hasyim mengatakan pembatalan bagi parpol yang terlambat menyerah dilakukan pada tingkat DPR RI. Namun parpol tersebut tetap menjadi peserta pemilu pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Kalau misalkan pengurus DPP sebuah parpol terlambat atau tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye, maka partai itu dibatalkan sebagai peserta pemilu nasional. Itu artinya untuk pemilu DPR RI, tapi untuk pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota itu masih jadi peserta pemilu," kata Hasyim.

Ketentuan ini berbeda bagi pasangan capres dan cawapres. Hasyim mengatakan tidak ada sanksi bagi pasangan capres bila terlambat menyampaikan laporan awal dana kampanye.

"Tapi khusus capres cawapres UU tidak mengatur apa sanksinya, kalau misalkan Paslon itu terlambat menyampaikan dana kampanye tidak ada sanksinya," ujar Hasyim.

"Jadi sanksi ini keterlambatan laporan awal dana kampanye itu yang dapat dikenakan sanksi dana kampanye sebagai peserta pemilu itu hanya untuk parpol, dan perseorangan DPD untuk Paslon Capres-cawapres tidak ada sanksi," sambungnya.

PKS Rp 17 M
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jadi yang pertama melaporkan dana awal kampanye kepada KPU. Dana awal yang dilaporkan Rp 17 miliar.

"Total penerimaan yang kami catat Rp 17 miliar, pengeluaran Rp 5 miliar, saldo akhir Rp 12 miliar," ujar Ketua Tim Laporan Dana Kampanye PKS Unggul Wibawa di kantor KPU.
Unggul mengatakan, seluruh caleg PKS juga telah melaporkan dana awal kampanye tersebut.

"Kami sudah melaporkan laporan awal dana kampanye. Kami melaporkan total caleg 533, semuanya melaporkan dana kampanye. Kira-kira Rp 15 juta lah per caleg di laporan awal ini," kata Unggul.

PDIP RP 105 Miliar
Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mendatangi kantor KPU RI untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye PDIP. Olly menyebut dana awal kampanye partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sebesar Rp 105 miliar.

"Dari total yang disetor ke kita ada Rp 105,752 miliar," kata Olly di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/9).

Olly menuturkan jumlah Rp 105 miliar itu baru dari internal partai yakni dari caleg yang berjumlah 569 orang dan dari DPP PDIP. Gubernur Sulawesi Utara itu menyebut, hingga kini PDIP belum menerima bantuan dari pihak swasta sebagai dana kampanye.

"Dari total itu, Rp 103 (miliar) itu dari seluruh caleg, Rp 2,386 miliar itu dari DPP. Laporan kita semua caleg yang kita lapor (berjumlah) 569 (orang). Caleg PDIP yang sudah terdaftar di sini," terang Olly.

Dana awal kampanye partai berlambang banteng moncong putih itu memang jauh lebih besar dari partai lainnya. Salah satu faktornya yakni jumlah yang diterima dari para caleg, di mana satu orang caleg rata-rata memberikan Rp 500 juta.

"Rata-rata dari kemampuan caleg kita, kita hitung. Satu caleg paling kampanye sekitar Rp 500 juta lah, satu orang paling habis," terang Olly.

Gerindra Rp 75,3 Miliar
Partai Gerindra telah melaporkan dana awal kampanye dalam Pemilu 2019. Jumlah dana awal kampanye yang dilaporkan Rp 75,3 miliar.

"Total laporan awal dana kampanye dari DPP Gerindra saat ini adalah Rp 75,3 miliar," ujar Bendum Gerindra Thomas Djiwandono, Minggu (23/9).

Thomas mengatakan dana itu diterima dari seluruh caleg. Selain itu terdapat pula dana dari parpol hingga barang dan jasa.

"Selebihnya dana dari partai itu 1 miliar. Ada barang dan jasa ada tunai," ujar Thomas.

PKB Rp 15 Miliar
Wakil Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto menyebut dana awal kampanye yang telah diserahkan ke KPU sebesar Rp 15 miliar. Jumlah tersebut baru yang berasal dari iuran anggota dan caleg PKB, belum dari pihak di luar partai.

"Belum (dari sumbangan pihak luar partai), karena itu masih dari iuran anggota, kemudian dari partisipasi caleg juga," kata Bambang usai menyerahkan laporan awal dana kampanye PKB ke KPU, Minggu.

Bambang menjelaskan dana kampanye yang berasal dari iuran anggota hanya sebesar Rp 1,3 miliar. Selebihnya merupakan pemberian dari para caleg PKB.
"Kalau partai tadi sekitar Rp 1,3 M, selebihnya dari caleg. Dari partai sendiri 1,3 M, sisanya dari caleg uang dan barang. Saya tidak tau detilnya. Kan caleg harus melaporkan dana kampanyenya," terang Bambang.

PBB Rp 15 Miliar
Laporan awal dana kampanye Partai Bulan Bintang (PBB) capai Rp 15 miliar. Dana tersebut terkumpul dari 339 calon legislatif.

"Kami telah melengkapi pelaporan dana kampanye dari 339 caleg seluruh Indonesia dari 88 dapil. Yang telah terkumpul Rp 15 miliar," kata Bendahara Umum PBB Arif Muhammad.

Arif menjelaskan selain dari para caleg, dana awal kampanye juga berasal dari DPP PBB. Dari DPP PBB, dana awal untuk kampanye sebesar Rp 500 juta.

"Dana awal partai 500 juta rupiah. Sisanya (dari caleg) Rp 14 miliar," terang Arif.

Arif menyebut, PBB sampai saat ini belum menerima sumbangan untuk kampanye dari pihak swasta. Namun, partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra menargetkan pengumpulan dana kampanye Rp 1 triliun.

Perindo Cuma Rp 1 Juta
Partai Perindo telah menyerahkan laporan dana awal kampanye ke KPU. Wasekjen Perindo, Muhammad Sofyan menyebut dana awal kampanye partai pimpinan Hary Tanoesoedibjo hanya sebesar Rp 1 juta.

"Ya (Rp 1 juta) di rekening partai. Ini kan rekening khusus dana kampanye," kata Sofyan di gedung KPU.

Sofyan menuturkan dana awal kampanye Perindo memang tidak besar karena memang belum ada aktivitas kampanye yang dilakukan. "Rekening khusus dana kampanye kan baru dibuka tanggal 10 September. Jadi, aktivitasnya belum ada," terang Sofyan.

Sofyan sendiri enggan menjelaskan saat ditanya berapa nominal dana kampanye yang rencananya akan disiapkan Perindo. Namun, Sofyan memastikan pelaporan dana kampanye itu transparan.

"Itu domain pimpinan, tentu aktivitas ini kan harus transparan dan harus kita sampaikan sesuai dengan apa yang berlaku di UU," tutur Sofyan.

"Yang jelas ini kan kewajiban kami sebagai partai politik karena ini kan diminta oleh KPU. Seberapapun uangnya harus disampaikan ke LADK (laporan awal dana kampanye)," lanjut Sofyan. (detikcom/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Melamar Wanita yang Sama, 2 Pria Berkelahi di Tempat Umum
Suami Palsukan Kematian, Istri dan Anak Bunuh Diri
Demi Sembuhkan Anak, Orangtua Beli Pulau Rp 2,2 Miliar
Lumpuh Setelah Jatuh dari Ranjang Saat Bercinta
Demi Balas Budi, Seorang Pria Bangun Vila Rp7 Miliar Buat Anjingnya
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU