Home  / 
Ada 2.357 PNS Korup Masih Aktif
Mendagri Teken Surat Edaran, PNS Korup Harus Dipecat!
* KPK Minta Kepala Daerah Tindaklanjuti
Jumat, 14 September 2018 | 11:09:39
Jakarta (SIB) -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menandatangani surat edaran terbaru mengenai aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat korupsi. Melalui surat edaran itu, ASN atau PNS wajib diberhentikan tidak hormat apabila putusan hukumnya sudah berkekuatan tetap atau inkrah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, membenarkan adanya surat edaran tersebut. Surat bernomor 180/6967/SJ tertanggal 10 September 2018 itu ditujukan pada seluruh bupati dan/atau wali kota seluruh Indonesia.

"Memberhentikan dengan tidak hormat aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Surat itu ditembuskan pula ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Surat edaran itu sekaligus membuat surat edaran nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan tidak berlaku lagi. Dalam surat itu tidak disebutkan pemberhentian tidak hormat bagi PNS yang terbukti korupsi, tetapi hanya tentang larangan agar PNS korup itu tidak diangkat dalam jabatan struktural.

Perihal PNS korup tak dipecat itu sebelumnya menjadi bahasan KPK bersama BKN, KemenPAN-RB, dan Kemendagri. Saat itu disebutkan ada 2.357 PNS korup yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetap tetapi masih aktif dan menerima gaji.

Tjahjo juga sempat mengatakan pada saat itu bila surat edaran tertanggal 29 Oktober 2012 itu seolah-olah membolehkan PNS korup tetap berada di jabatan struktural, tanpa dipecat. "Ini yang menjadi kendala," ucap Tjahjo saat itu.

KPK Minta Tindaklanjuti
Sementara itu, KPK pun meminta para kepala daerah segera menindaklanjuti surat edaran itu.

"Kami apresiasi penerbitan SE (surat edaran) Mendagri tersebut yang secara paralel seharusnya dipatuhi oleh para kepala daerah selaku PPK (pejabat pembina kepegawaian), termasuk penegasan dicabutnya surat Mendagri sebelumnya tertanggal 29 Oktober 2012 yang kami pandang masih memberikan ruang agar ASN (aparatur sipil negara) yang terbukti melakukan korupsi tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (13/9).

"Kepala daerah mestinya mematuhi aturan yang berlaku dan penegasan di SE tersebut agar segera memberhentikan ASN yang telah divonis bersalah melakukan korupsi," imbuhnya.

Surat Edaran Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi berisi 3 poin, yaitu:

1. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan khususnya dalam hal ini aparatur sipil negara, untuk memberi efek jera;

2. Memberhentikan dengan tidak hormat aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Dengan terbitnya surat edaran ini, Surat Edaran Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (detikcom/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Diskusi Gugat Kongres, Mengurai Kusutnya Konstitusi IPPAT
Erry Nuradi dan Bobby Nasution Ramaikan Gerakan #2019 Kita Tetap Bersaudara dan Selamanya
Aksi Iriana Jokowi Gendong Bocah Papua di Punggung Curi Perhatian
Trump: Kesimpulan CIA Soal Pembunuhan Khashoggi Terlalu Prematur
Upacara Keagamaan di India Diguncang Bom, 3 Orang Tewas
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU