Home  / 
Komisi B DPRD Desak SK No 579 Kawasan Hutan Provinsi Sumut Dicabut
Jumat, 14 September 2018 | 09:41:05
SIB/INT
Ilustrasi.
Jakarta (SIB) -Komisi B DPRD Sumatera Utara menolak Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 579 Tahun 2016 Tentang Kawasan Hutan di Sumatera Utara. Anggota dewan mendesak SK 579 tersebut dicabut atau direvisi lantaran telah membuat masyarakat Batak yang sudah menetap di wilayah tersebut ratusan tahun resah.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, anggota DPRD Sumatera Utara diterima Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Djati Witjaksono Hadi.

"Kami menolak SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 579. Kita juga meminta semua patok yang ada di kawasan Pusuk Buhit Kabupaten Samosir untuk dicabut dari kawasan hutan lindung. Karena kawasan tersebut merupakan tanah milik leluhur orang Batak,"kata  Aduhot Simamora koordinator Komisi B dalam kunjungan kerja di Menteri Kehutanan dan LH, di Jakarta, Kamis (13/9).

Aduhot Simamora menegaskan daerah Pusuk Buhit merupakan asal muasal orang Batak yang sudah mendiami kawasan tersebut ratusan tahun yang silam. Apalagi di wilayah tersebut sudah banyak situs atau cagar budaya yang menjadi objek wisata.

"Kita  mendukung pernyataan Presiden yang memberdayakan masyarakat. Tetapi dalam menentukan kawasan hutan lindung, seharusnya dibuat dahulu Peraturan Daerah tentang aturan tanah adat agar ada kekuatan hukumnya,"ujarnya.

Karena itu, sambungnya, dia sepakat meminta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk merevisi SK No 579 agar tidak terjadi aksi demo dari masyarakat setempat.

"Kawasan Pusuk Buhit merupakan tanah leluhur orang Batak. Kami dengan tegas menolak wilayah tersebut masuk kawasan hutan lindung,"tegasnya. 

Sementara itu, anggota komisi B dari Fraksi Demokrat, Samsul Sianturi, mengatakan apabila kawasan tersebut dijadikan hutan lindung, keberadaan situs-situs orang Batak akan terlantar dan tidak terurus.

"Sebaiknya Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup melibatkan kami saat melakukan survey ke lokasi tersebut sebelum diputuskan wilayah tersebut masuk kawasan hutan lindung, "ujarnya.

"Kita minta SK No 579 direvisi atau dicabut. Kalaupun direvisi kawasan Pusuk Buhit harus dikeluarkan dari kawasan hutan lindung. Biar masyarakat di sana bisa mengelolanya,"tukas Samsul Sianturi.

HARUS ADA PERDA
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Djati Witjaksono Hadi menegaskan terkait masuknya sejumlah kawasan yang sudah dikuasai atau dikelola masyarakat sebagai kawasan hutan lindung, SK No 579 bisa direvisi atau ditinjau ulang.

"Tata ruang bisa melakukan peninjauan kembali, setiap 5 tahun sekali. Selain itu  ada usulan dari bupati, gubernur, baru Kementerian. Tim terpadu yang terdiri dari unsur Kementerian, dinas kehutanan untuk mengecek bagaimana aspek di lapangan hingga sosial budaya dan lain-lain,"ujarnya. (J02/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Diskusi Gugat Kongres, Mengurai Kusutnya Konstitusi IPPAT
Erry Nuradi dan Bobby Nasution Ramaikan Gerakan #2019 Kita Tetap Bersaudara dan Selamanya
Aksi Iriana Jokowi Gendong Bocah Papua di Punggung Curi Perhatian
Trump: Kesimpulan CIA Soal Pembunuhan Khashoggi Terlalu Prematur
Upacara Keagamaan di India Diguncang Bom, 3 Orang Tewas
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU