Home  / 
PHA Simpulkan 4 Poin Pelanggaran Wali Kota P Siantar
Sabtu, 11 Agustus 2018 | 11:45:05
Pematangsiantar (SIB)- Empat poin pelanggaran dilakukan Wali Kota Pematangsiatar Hefriansyah disimpulkan Panita Hak Angket (PHA) dalam laporan hasil kinerja yang diperoleh kalangan pers dari mantan Wakil Ketua PHA, Denny TH Siahaan SH di kantornya, Jumat (10/8).

Keempat pelanggaran secara terinci 1 pelanggaran UU Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, 2 pelanggaran KUHPidana pasal 157 dan pasal 310 ayat (2), 3 tidak melaksanakan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan 4 tidak melaksanakan Peraturan Presiden No 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur/wakil, bupati/wakil serta wali kota/wakil.

Laporan hasil kinerja PHA setebal 18 lembar  dengan format pendahuluan, posisi kasus, dasar hukum, fakta temuan PHA, analisis dan kesimpulan. Ketika dikonfirmasi secara terpisah Ketua DPRD Pematangsiantar, Marulitua Hutapea SE membenarkan, sudah didistribusikan kepada seluruh anggota DPRD setempat.

Menurut Ketua DPRD, rapat Banmus (Badan Musyawarah) Jumat (10/8) sepakat menjadwalkan rapat paripurna internal DPRD di Gedung Harungguan dilakukan Senin (13/8) untuk dibacakan laporan hasil kinerja PHA, kemudian diberi ruang kepada fraksi-fraksi memberi tanggapan pada rapat paripurna, Senin (20/8).

Dipaparkan, fakta-fakta temuan PHA setelah mengadakan beberapa kali RDP (rapat dengar pendapat) dengan pihak terkait semisal berbagai lembaga/ organisasi etnis Simalungun dengan jajaran Pemko Pematangsiantar, KNPSI (Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia), MMI (Majelis Muslimin Indonesia) Pematangsiantar.

Setelah selesai melakukan RDP dengan berbagai pihak terkait, tim PHA konsultasi ke DPRD Karo yang pernah memakzulkan Bupati Karo tahun 2013/2014 dan konsultasi ke Biro Otda Provinsi Sumatera Utara.

Tim PHA juga melaksanakan konsultasi ke sejumlah saksi ahli, seperti Drs Baharuddin Purba ahli ilmu bahasa dan Dr Muhammad Hamdan SH MH ahli hukum pidana, keduanya dari Universitas Sumatera Utara, Dr Eron Damanik MSi ahli ilmu sosial antropologi budaya dari Unimed, dan Dirjen Biro Otda Kemendagri.         
Langkah berikutnya PHA konsultasi ke DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebagai referensi dan ragam masukan DPRD wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Dikemukakan, referensi diperoleh PHA terlebih dahulu adanya laporan panitia hak angket DPRD lalu pendapat akhir fraksi, sehingga melahirkan suatu keputusan DPRD melalui rapat paripurna.

Bila keputusan DPRD mengusulkan pemberhentian terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah, maka Pimpinan DPRD mengumumkan dalam rapat paripurna dan diusulkan Pimpinan DPRD ke menteri melalui gubernur untuk mendapatkan penetapan pemberhentian, berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Itulah beberapa kesimpulan PHA dalam laporan tertulis hasil kinerja selama satu bulan dituangkan di atas 18 lembar folio lengkap ditandatangani 9 orang panitia hak angket.

Minta Diselesaikan
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pematangsiantar H Muhammad Ali Lubis meminta DPRD Pematangsiantar menyelesaikan kasus dugaan penistaan etnis Simalungun secara duduk bersama. 

Hal itu diutarakannya seusai melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Pematangsiantar Maruli Hutapea di komplek Kantor DPRD Pematangsiantar.

Disampaikannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pematangsiantar juga meminta kepada DPRD Pematangsiantar untuk mempertimbangkan hasil kesimpulan panitia hak Angket DPRD atas penyelidikan dugaan penistaan etnis Simalungun oleh Wali Kota Pematangsiantar.

Ali Lubis lebih lanjut menyampaikan, MUI Pematangsiantar telah melayangkan surat permohonan tersebut ke DPRD Pematangsiantar.

Menurutnya, Wali Kota Pematangsiantar telah menyampaikan permohonan maaf atas kehilafan dan kesalahan aparat pemerintahan yang kurang memahami adat istiadat dan sosial kultural di Pematangsiantar.

"Biar rukun terus menerus. Kita tahu Pematangsiantar ini kota terukun se-Indonesia. Jadi kita ke sana supaya tidak ada pemakzulan-pemakzulan kepada wali kota. Cari solusi secara duduk bersama," katanya.

Ali Lubis menambahkan, kepada etnis Simalungun agar berbesar hati untuk menerima permohonan maaf yang disampaikan oleh Hefriansyah. 
"Kita sampaikan kepada teman-teman etnis Simalungun yang ada di Pematangsiantar agar berbesar hati dan mau duduk bersama dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalaham ini," katanya.

Dia meminta agar masyarakat dan pemerintah aktif menjaga kerukunan keberagaman suku, agama dan rasa yang ada di Pematangsiantar. Dengan begitu, kerukunan di Pematangsiantar dapat terjalin dengan baik.(D12/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
102 Ribu Napi Dapat Remisi 17 Agustus, 2.220 Orang Langsung Bebas
Mantan Sekjen PBB Kofi Annan Meninggal Dunia di Usia 80 Tahun
Bertengkar dengan Suami, Ibu di Bolivia Gantung 3 Anaknya
Malaysia Cabut Undang-undang Anti-hoax yang Kontroversial
5 Tahun Beraksi, Anggota Jaringan Selundupkan 500 Ekor Cenderawasih
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU