Home  / 
Heboh Tuduhan Rp500 M untuk PAN-PKS, Ini Aturan di UU Pemilu
* Andi Arief: Saya Tidak Pernah Bohong
Jumat, 10 Agustus 2018 | 12:00:58
Jakarta (SIB) -PAN dan PKS diserang isu tak sedap mendapat setoran dana Rp 500 miliar terkait pencalonan presiden/wakil presiden. Tuduhan tersebut disampaikan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief.

Andi menyampaikan tudingan ini karena merasa jengkel atas sikap Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang cenderung memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres. Andi menambahkan, Sandi sanggup menyetor Rp 500 miliar ke PAN dan PKS demi memuluskan rencana tersebut.

"Sandi Uno yang sanggup membayar PAN dan PKS masing-masing Rp 500 M menjadi pilihannya untuk cawapres," ujar Andi kepada wartawan, Rabu (8/8).

Terlepas dari tuduhan di atas, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sudah melarang segala bentuk pemberian imbalan terkait pencalonan presiden/wakil presiden. Jika terbukti, parpol itu tak boleh mengusung capres/cawapres di periode berikutnya. Berikut bunyi aturan mainnya:

Pasal 228
(1) Partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;

(2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya;

(3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Kembali ke tuduhan Rp 500 miliar. PAN membantah menerima mendapat Rp 500 miliar dari Sandi.

"Itu omong kosong. Andi Arief nggak boleh asal nuduh. Jangan-jangan itu ungkapan bola mantul. Mereka yang mau minta dana Rp 500 miliar agar gabung di koalisi Gerindra. Tidak elok seperjuangan menuduh yang tidak-tidak," ujar Wakil Bendum PAN Asri Anas di rumah dinas Zulkifli Hasan, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta.

Begitu juga dengan PKS. PKS mengaku masih memperjuangkan rekomendasi ijtimak ulama di mana Salim Segaf Aljufri direkomendasikan jadi cawapres Prabowo.

"Kami sedang perjuangkan aspirasi ulama dan ummat. Sesuatu yang tidak pantas tuduhan tersebut dialamatkan kepada PKS," ujar Wasekjen PKS Abdul Hakim saat dimintai konfirmasi, Rabu (8/8). 

Tidak Pernah Bohong
Sementara itu, Wasekjen Demokrat Andi Arief memastikan tidak berbohong atas tudingannya tersebut.

"Bener (soal mahar politik Sandiaga Uno). Saya dengan sadar dan bisa dicek dalam karier politik saya, tidak pernah bohong dan data saya selalu tepat. Tapi kita nunggu perkembangan besok karena Pak Prabowo akan hadir," ujar Andi di kediaman Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/8) dini hari.

Andi lalu mengungkit soal perjuangan Demokrat dalam koalisi Prabowo. Dia mengingatkan Demokrat tak pernah berselingkuh dari Gerindra cs.

"Kami memberi saran kepada Pak Prabowo agar dihitung matang-matang untuk mencapai kemenangan. Kami tidak pernah bertemu dengan partai mana pun kecuali dengan PAN dan PKS," tutur Andi.

"Kita tidak pernah berselingkuh dengan siapa pun. Karena kami yakin Pak Prabowo seorang jenderal yang punya hitungan yang bagus. Dan inilah momentum beliau untuk menang," sambungnya.

Namun Andi berang karena mendapati dinamika terbaru di koalisi Prabowo. Nama Sandiaga Uno, yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, masuk menjadi pesaing Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam bursa cawapres eks Danjen Kopassus itu.

"Pada hari ini kami mendengar justru sebaliknya. Ada politik transaksional yang berada di dalam ketidaktahuan kami yang sangat mengejutkan. Padahal, untuk menang, bukan berdasarkan politik transaksional. Tapi dilihat siapa calon yang harus menang," sebut Andi.

"Terus terang malam ini kami menolak menerima Pak Prabowo karena sikapnya tidak menggambarkan seorang jenderal," tambah dia.

Andi berbicara setelah mengikuti rapat Demokrat di rumah SBY. Ia didampingi sejumlah elite Demokrat lain, seperti Waketum Demokrat Syarief Hasan.

akan Telusuri
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan akan melakukan penelusuran terkait hal tersebut.

"Jadi berdasarkan apa yang ada Bawaslu akan melakukan penelusuran terhadap kebenaran berita tersebut apakah memang benar adanya dugaan seperti itu," ujar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Fritz meminta pihak yang mengetahui hal tersebut dapat melaporkan pada Bawaslu. Sehingga menurutnya Bawaslu dapat mendapatkan informasi secara komprehensif.

"Kami kan dari Bawaslu mengharapkan kepada pihak yang mengetahui, apabila memang ada usaha dari parpol untuk menerima atau menerima imbalan dari seorang paslon untuk meminta dana atau imbalan kepada parpol. Apabila ada para pihak yang mengetahui kami sangat mengharapkan kehadirannya untuk ke Bawaslu," kata Fritz.

"Sehingga saat di Bawaslu melakukan sebuah klarifikasi kami dapat mendapatkan sebuah informasi secara konprehensif," sambungnya. (detikcom/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Sektor Swasta Diajak Dukung Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan Infrastruktur di Danau Toba Terbaik dan Paling Cepat
Peredaran Hoax Makin Memprihatinkan
Bagikan Buku, Kapoldasu: Generasi Penerus Bangsa Harus Cerdas
4 Tersangka Kasus Khashoggi Diduga Orang Dekat Putra Mahkota Saudi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU