Home  / 
Sidang Terdakwa Tamin Sukardi Dipantau KY
* Keterangan Saksi Mustika Akbar di BAP dan di Persidangan Berbeda
Selasa, 17 Juli 2018 | 10:56:24
SIB/Rido Adeward Sitompul
Saksi Mustika Akbar (pakai topi) selaku Dirut PT Erni Putra Terari saat dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam kasus dugaan penjualan aset negara oleh terdakwa Tamin Sukardi di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (16/7).
Medan (SIB) -Ada yang berbeda dalam persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara atas nama terdakwa Tamin Sukardi. Pasca dialihkan status tahanannya menjadi tahanan rumah dari tahanan Rutan, persidangan lanjutannya pun dipantau langsung tim monitoring Komisi Yudisial (KY) RI. 

Penghubung KY  Wilayah Sumut Muhrizal SH bersama tiga rekannya tampak berada di ruang sidang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada Gedung Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (16/7). Para penghubung KY tersebut menggunakan video camera merekam dari awal sidang hingga  usai. 

"Kegiatan monitoring ini kami lakukan atas permintaan masyarakat ke KY. Pada sidang sebelumnya kami sudah melakukan monitoring namun belum membawa alat rekaman. Kemarin kami hanya memantau saja. Sekarang sudah mulai kami rekam semua aktivitas yang ada di persidangan. Adanya permintaan dari masyarakat, langsung direspon pimpinan KY di pusat. Sehingga kami sebagai tim penghubung KY Wilayah Sumut diperintahkan melakukan monitoring hingga agenda sidang putusan akhir," jelas Muhrizal saat ditemui di ruang sidang.

Selain adanya permohonan dari masyarakat, lanjutnya, sidang atas terdakwa pemilik wisata alam Simalem Resort ini pun menjadi perhatian publik. Sebab angka kerugian negara seperti yang didakwakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung cukup fantastis yakni Rp 132 miliar lebih. "Sidang ini juga kan menjadi perhatian publik," ucapnya.

Sementara dalam sidang lanjutan tersebut, tim JPU Kejagung menghadirkan saksi bernama Mustika Akbar. Diketahui, Mustika Akbar adalah Direktur Utama (Dirut) PT Erni Putra Terari. Dalam dakwaan, PT Erni telah melakukan pembelian lahan seluas 74 hektare dari Tasman Aminoto selaku kuasa 65 masyarakat yang mengaku ahli waris. Namun keterangan Mustika berbanding terbalik dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Mustika saat diperiksa di Kejagung. Mustika dalam BAP mengaku tidak mengetahui bagaimana proses negosiasi hingga pembayaran kepada masyarakat. 

Dalam BAP yang dibacakan JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo itu, terdakwa Tamin Sukardi yang melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelepasan hak-hak atas tanah milik masyarakat tersebut. Mulai proses penentuan obyek tanah hingga penentuan negosiasi harga. "Di sini (BAP) Anda menjelaskan, saya selaku Direktur Utama PT Erni Putra Terari tidak mengetahui bagaimana proses negosiasi hingga pembayaran kepada masyarakat yang hanya sebagai pihak yang ditunjuk oleh PT Erni untuk melakukan pengikatan diri dan untuk melakukan pelepasan hak," ucap JPU Salman. 

Lalu di dalam BAP tersebut juga dijelaskan harga yang dibayarkan oleh PT Erni Putra Terari kepada masyarakat sesuai dengan yang tertuang dalam surat pengikatan diri untuk melakukan pelepasan hak atas tanah Nomor 39  Tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 sebesar Rp7 miliar dan cara membayarnya adalah Tamin Sukardi kepada Tasman Amimoto. Cara pembayaran setahu saksi ada beberapa kali sesuai kesepakatan antara Tamin Sukardi selaku orang yang dipercaya direksi dan pemegang saham PT Erni Putra Terari dengan Tasman Aminoto selaku kuasa masyarakat. "Ini bagaimana dengan keterangan saudara saksi? Apakah ini salah?," tanya JPU Salman lagi.

Ternyata saksi Mustika mengaku pada saat memberikan keterangan pada penyidik Kejagung waktu itu dalam kondisi grogi. "BAP saya itu bukan saya ingkari. Saya waktu itu ada merasa grogi. Kok kasus ini jadi tindak pidana korupsi. Jadi agak keteter saya. Jadi saya perbaiki keterangan saya yang lalu itu bahwa saya ikut berkompromi soal menentukan harga ini terlebih dahulu dengan Tasman," ucapnya.

Sontak JPU terkejut dengan keterangan saksi. JPU mengatakan apakah sebelum sidang, saksi ada ditekan oleh pihak-pihak lain. Saksi menjawab tidak ada. Namun waktu diperiksa dia grogi. "Jadi keterangan di BAP ini salah? Padahal anda dulu ketika diperiksa tenang-tenang saja. Tanpa tekanan," jelasnya.

Kemudian saksi mengaku keterangannya saat di persidangan itu yang benar. "Saya ikut menentukan harga bersama Tasman. Terdakwa Tamin Sukardi tidak ada ikut-ikutan pada waktu itu," jawabnya. Dalam dakwaannya sendiri dijelaskan bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama, pada 2007 Tasman Aminoto melepaskan hak atas tanah tersebut kepada terdakwa Tamin Sukardi yang menggunakan PT Erni Putera Terari (Direkturnya Mustika Akbar) dengan biaya ganti rugi Rp7.000.000.000 dan akta di bawah tangan kemudian didaftarkan ke Notaris Ika Asnika (waarmerking).

Selanjutnya, atas dasar akta di bawah tangan dan putusan tingkat pertama tersebut, pada 2011, PT Erni Putera Terari tanpa mengurus peralihan hak atas tanah tersebut dan tanpa melalui ketentuan UU Agraria menjual lahan seluas 74 hektare dari 106 hektar lahan yang dikuasainya kepada Mujianto selaku Direktur PT Agung Cemara Reality sebesar Rp 236.250.000.000. Namun pada pelepasan hak atas tanah tersebut, Mujianto baru membayar sekitar Rp 132.468.197.742 kepada terdakwa Tamin Sukardi. Sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah terbit sertifikat tanahnya. Persidangan yang digelar dari siang hari itu hingga pukul 20.30 wib belum selesai. Ada beberapa saksi lagi yang belum diperiksa. 

Dalam sidang sebelumnya, JPU Salman mendakwa pengusaha ternama asal kota Medan itu sebagai terdakwa atas kasus dugaan penjualan lahan seluas 74 hektare di Pasar II Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang. Namun lahan tersebut masih tercatat sebagai aset PT. Perkebunan Nusantara II (Persero), sehingga diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 132 miliar lebih. 

"Perbuatan terdakwa Tamin Sukardi bersama-sama dengan Tasman Aminoto, Sudarsono dan Misran Sasmita telah memperkaya diri terdakwa," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Salman pada sidang di ruang sidang Cakra I gedung Pengadilan Tipikor Medan, Senin (23/4) kemarin.

Menurut JPU, kasus tersebut bermula pada Tahun 2002 terdakwa Tamin mengetahui di antara tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN II di Perkebunan Helvetia Kabupaten Deli Serdang, ada tanah seluas 106 hektare yang dikeluarkan atau tidak diperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) nya.

Lalu terdakwa bermaksud ingin menguasai dan memiliki tanah yang tidak diperpanjang HGU nya yang ada di Desa Helvetia tersebut dengan berbekal 65 lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL).

Kemudian, terdakwa Tamin meminta bantuan Tasman Aminoto dan Misran Sasmita selaku mantan Karyawan PTPN II dan Sudarsono. Lalu Mereka membayar sejumlah warga agar mengaku sebagai pewaris hak garap di lokasi tanah dengan dikuatkan dengan bukti SKTPPSL yang seolah-olah diterbitkan tahun 1954.
 
Mereka mengkoordinir dan mengarahkan 65 orang warga untuk mengaku sebagai ahli waris dari nama yang tertera pada SKPPTSL tahun 1954 tersebut dan dijanjikan akan mendapatkan tanah masing-masing seluas 2 hektar dengan menyerahkan KTP.

Padahal nama yang tertera dalam 65 lembar SKPPTSL tersebut bukanlah nama orang tua dari warga-warga tersebut. Warga juga sama sekali tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut. Kemudian warga juga dikordinir untuk datang ke notaris dan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut.

Pada sekitar tahun 2006, warga diakomodir agar memberikan kuasa kepada Tasman Aminoto (Alm) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Gugatan warga tersebut dikabulkan oleh Pengadilan dan dikuatkan sampai dengan Peninjauan Kembali.

Atas perbuatannya, terdakwa dianggap melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (A14/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bacaleg DPRD SU Jan Rismen Saragih Suarakan Pemekaran Kabupaten Simalungun
Kapolres Tes Urine Mendadak Personil Satres Narkoba Polres Simalungun
Partai Golkar Simalungun Gelar Rapat Koordinasi Atur Strategi Perolehan Suara di Pileg dan Pilpres 2019
Seratusan Pengemudi Angkutan Online Unjukrasa ke Kantor DPRD P Siantar
Kelompok Tani di Sumut Dapat Bantuan Hibah Sapi dan Kambing
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU