Home  / 
20 Tahun Izin Mendirikan Gereja GKPS Prapat Janji Asahan Tak Juga Keluar
* Pemerintah Tidak Boleh Tinggal Diam
Selasa, 10 Juli 2018 | 09:33:33
SIB/Donal Tampubolon
GKPS: Kondisi gedung GKPS Prapat Janji di Kecamatan Buntu Pane Asahan sangat memprihatinkan. Dinding bangunan tanpa diplester luar dan dalam, plafon tidak ada, atap bangunan usang dan bocor sehingga para jemaat tidak nyaman dalam menjalankan ibadah, Senin (9/ 7) sudah 20 tahun izin gereja tersebut belum dikeluarkan Pemkab Asahan.
Kisaran (SIB) -Kerinduan jemaat GKPS Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane, Asahan untuk memiliki bangunan gereja yang selayaknya sampai saat ini belum juga terealisasi. Sudah 20 tahun, Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di jalan lintas Asahan - BP Mandoge - Siantar  tak kunjung memiliki izin. Hingga kini, proses pengurusan izin gereja masih terus diupayakan.

Pimpinan majelis jemaat GKPS Prapat Janji, St JD Saragih SPd didampingi Sy JP Sihaloho menuturkan, tidak terbitnya izin disebabkan sertifikat tanah yang belum keluar. Memang, dalam ketentuan mendirikan bangunan rumah ibadah, kepemilikan sertifikat hak milik harus jelas dulu. Namun, sebutnya, untuk mengurus kepemilikan sertifikat hak milik untuk gereja GKPS Prapat Janji sangat sulit, harus mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar serta persyaratan lainnya.

St JD Saragih mempertanyakan mengapa untuk mendirikan rumah ibadah saja harus melalui mekanisme beraneka ragam yang tentunya sangat berliku serta terjal. "Kami sudah melaksanakan seperti yang disarankan pihak Kecamatan mengumpulkan tanda persetujuan masyarakat dengan perbandingan, pengguna 90 orang dan pendukung 60 orang atau 90/60. Ketika itu diajukan, Kades tidak mau menandatanganinya. Entah sudah berapa kali kades dan camat berganti tapi tidak ada titik terang yang pasti," katanya.

Pihak desa beralasan, bila Kecamatan tidak menyetujui, merekapun pun selaku pihak desa tidak menyetujui. "Kami juga sudah mengupayakan melalui Prona agar gereja memiliki sertifikat. Tapi jawaban tetap sama yakni masyarakat Kecamatan Buntu Pane merasa keberatan atas pembangunan gereja. Perlu diketahui, GKPS Prapat Janji memiliki jemaat 37 KK dari 3 desa yakni Ambalutu, Sei Silau dan Buntu Pane," ucap pimpinan jemaat itu menjelaskan.
Kades Buntu Pane Manten Aperi Simbolon SH ketika dikonfirmasi, Senin (9/7) mengakui hal tersebut. Menurut Manten Aperi, dia tidak pernah menghambat maupun mempersulit jemaat GKPS Prapat Janji untuk mengurus kelengkapan izin gereja. Dia berkomitmen akan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Menurut Kades, bila hal itu tetap dibiarkan berlanjut, akan menjadi preseden buruk terhadap kebebasan menjalankan beribadah di Kecamatan Buntu Pane pada khususnya serta Asahan umumnya. "Saya akan segera mengirim surat (berkoordinasi) dengan pihak Kecamatan serta menyarankan untuk menghubungi camat setempat," katanya.

Selanjutnya, SIB mengkonfirmasi camat setempat Ruslan Sitorus melalui telefon seluleler dan mengatakan, dia baru menjabat di daerah ini. Meskipun begitu, dia akan berkoordinasi dengan Kades dan semua pihak agar permasalahan tersebut segera teratasi. "Dalam waktu dekat, kalau tidak salah hari Rabu ini, akan diadakan koordinasi dengan FKUB, Bamag, Kades, Muspika maupun pihak terkait untuk mencari solusi terbaik, tolong lah bersabar," tandas Ruslan.

Ketua Forum Komunikasi Batak Peduli Pembangunan (FKBPP) Ungkap Siahaan berpendapat, tidak semestinya perizinan dipersulit sebab gereja yang digunakan selain untuk ibadah juga untuk pembinaan umat. Gereja juga berperan membantu Pemerintah meminimalisir perilaku buruk  masyarakat. Kalau ada masalah di lapangan, kan harusnya pemerintah hadir. Bukan diam dan tidak mengambil tindakan. Jangan sampai masyarakat justru dijadikan kambing hitam, tegas Ungkap

Dikatakan Ungkap Siahan lagi, ada persoalan hak asasi warga negara yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah terkait rumitnya pengurusan rumah ibadah tersebut. Namun, persoalan  izin rumah ibadah memang sudah ada dasar hukum yang mesti dipenuhi sehingga hal tersebut menjadi kewajiban bagi pemeluk agama untuk mematuhinya. "Jadi, karena memang sudah ada aturan secara formal yang mengikat, maka sebagai warga negara yang taat hukum, kita mesti memenuhinya."

Mantan Anggota DPRD Asahan itu dengan tegas menyampaikan, Pemerintah sebenarnya tidak boleh tinggal diam ketika melihat warganya terhalangi dalam menunaikan kebebasan menjalankan agama. Soalnya, ketersediaan gereja merupakan salah satu faktor penting terlaksananya ibadah yang baik dan khusyuk. Di sini sebenarnya pemerintah mesti memiliki political will untuk mencari jalan keluar atas penyelesaian masalah tersebut. Ini kan kewajiban konstitusi negara, kata Ketua FKBPP Asahan lugas.

Di tempat terpisah, Pdt I Sipayung S.Th turut menyuarakan, pembangunan gedung rumah ibadah jangan dianggap mempunyai kerawanan yang sangat tinggi sehingga perlu rekomendasi dari berbagai pihak. Mana yang lebih baik membangun rumah ibadat atau tempat hiburan.

Makanya, banyak masyarakat yang skeptis dan menyatakan sangat ironis ketika melihat realitas bahwa membangun tempat hiburan malam semacam kafe, pub, night club, karaoke, tempat pijat, dan lain sebagainya masih lebih mudah dan gampang dibanding mendirikan atau membangun rumah ibadah. "Selayaknya kitapun memahami urusan agama bukan hanya pada tataran simbol-simbol seperti gedung tapi lebih pada substansi ajaran agama yang mengedepankan cinta kasih yang universal," Jelas Pdt I Sipayung STh Bijak. (E04/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
#2019KitaTetapBersaudara, Pilihan Boleh Beda Persatuan Indonesia yang Paling Utama
Mahir Melukis, Narapidana Bebas dari Penjara
Kakek 83 Tahun Lawan Perampok Bersenjata
Pegawai Supermarket Dipecat Gara-gara Jual 15.000 Apel
Gara-gara Badai Florence, 3,4 Juta Ayam dan 5.500 Babi Mati
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU