Home  / 
Pasca Tragedi Kapal KM Sinar Bangun
Pj Gubsu: Kita Tidak Mencari Siapa yang Salah, tapi Ingin Memperbaiki
* Kemenhub Bentuk Tim Ad Hoc
Minggu, 24 Juni 2018 | 11:02:17
SIB/Jheslin M Girsang
JENGUK KORBAN: Pj Gubsu Eko Subowo di dampingi Bupati Simalungun JR Saragih dan lainnya menjenguk korban selamat atas tragedi KM Sinar Bangun yang dirawat di RSUD Rondahaim Pamatangraya, Sabtu (23/6).
Simalungun (SIB) - Sehari setelah dilantik sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu), Eko Subowo berkunjung ke Tigaras dan RSUD Rondahaim Pamatangraya Kabupaten Simalungun, Sabtu (23/6). Kunjungan tersebut menyikapi tragedi tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun di Danau Toba.  

"Pada saat pelantikan, Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan saya, tugas pertama, harus berkunjung ke Toba. Jadi kita realisasikan," ujar Pj Gubsu Eko Subowo di RSUD Rondahaim Pamatangraya. 

Menurutnya, Mendagri mengingatkan agar pemerintah daerah memberikan suport atau dukungan pada instansi-instansi yang menangani musibah tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun. Pemprovsu sendiri melibatkan Dinas Kesehatan, Perhubungan, Sosial, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan lainnya. 

"Termasuk kebersihan karena banyak kegiatan di situ (Tigaras), aktivitas banyak sampah. Minta juga petugas kebersihan diturunkan. Itulah yang kita suport dari pemerintah daerah," urainya. 

Pasca tragedi KM Sinar Bangun, Pj Gubsu ingin melakukan pembenahan sistem guna menghindari musibah serupa terulang kembali. Selain itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang jumlah dan kualitasnya cukup, misalnya dalam hal pengecekan kapal. 

"Memang kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita ingin memperbaiki, ada perbaikan sistem. Kita nanti harus identifikasi, apa yang salah, di mana salahnya, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya," jelasnya. 

"Seperti apa sih standar keselamatan, minimal di bidang transportasi, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Itu harus jelas. Setelah itu jelas, kita berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Harus dipastikan di daerah itu terimplementasi dengan baik, standar-standar itu," sebutnya. 

Pj Gubsu juga ingin membuat sinergitas yang bagus antara pemerintah daerah dan dunia usaha perkapalan. Di samping itu dipandang penting partisipasi masyarakat. Jika kapal sudah over kapasitas, diminta bersabar untuk menunggu kapal yang lain. Kapal melebihi kapasitas penumpang dinilai membahayakan jiwa manusia. 

Dalam kesempatan itu, Pj Gubsu didampingi Bupati Simalungun JR Saragih, sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemprovsu dan Pemkab Simalungun menjenguk seorang korban yang selamat atas tragedi tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun. Korban atas nama Heri Nainggolan (23) warga Panei Tongah Simalungun mendapat penghiburan. Rombongan Pj Gubsu juga meninjau dapur umum Pemkab Simalungun. 

Sementara itu, Bupati JR Saragih mengatakan, data korban kapal KM Sinar Bangun bisa saja berkembang karena tidak ada manifest (dokumen penumpang). Data yang diperolehnya dari sejumlah sumber menyatakan bahwa jumlah korban 130 orang. 

"Pemkab Simalungun tetap memberikan suport dalam percepatan penemuan korban. Kiranya korban cepat ditemukan dan kami harapkan keluarga korban tetap sabar," ujarnya.

Kemenhub Bentuk Tim Ad Hoc
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membentuk tim ad hoc terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara. Tim ad hoc bertugas mengawasi layanan angkutan di Danau Toba.

"Tim ad hoc itu akan melakukan perbaikan layanan di sana. Kita lakukan di seluruh Danau Toba, terutama berkaitan dengan mengukur dan menghitung jumlah penumpang, dan manifes serta keharusan untuk mengenakan life jacket," kata Menhub Budi Karya Sumadi kepada wartawan di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6).

Menurutnya, tim ad hoc akan bertugas selama 2 minggu sampai satu bulan. Tim ini akan melakukan fungsi pengawasan yang tidak dijalankan pihak terkait di provinsi.

"Jadi kami akan bersama provinsi, kita akan supervisi pelabuhan-pelabuhan di sana," ujarnya.

Selain itu, tim ad hoc bersama KNKT akan menyelidiki kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba. Akan dilakukan pengecekan terhadap prosedur operasional yang harus dipatuhi.

"Fungsi-fungsi ad hoc yang hanya ada di Toba akan diaplikasikan agar bisa mengawasi kegiatan di pelabuhan," kata Budi. (D05/D11/D12/detikcom/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Usulan Pembangunan Tol Medan-Berastagi Dikaji Penganggarannya di APBN 2020
Ratusan ‟Omak-omak‟ dan Mahasiswa Unjuk Rasa di Kantor Bupati Asahan
Megawati ke Kader PDIP: Kalau Ada Serangan, Jangan Lawan
Bawang di Hot Dog Jadi Kontroversi, PM Australia Angkat Bicara
KPK Upayakan Semua Universitas Punya Mata Kuliah Antikorupsi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU