Home  / 
Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH:
Dikuasai Preman, Biaya Kuburan di Medan Capai Puluhan Juta Rupiah
Minggu, 24 Juni 2018 | 11:01:10
Medan (SIB)- Banyaknya preman yang menguasai pekuburan di Kota Medan membuat biaya penguburan menjadi mahal dan hampir tidak terjangkau masyarakat. Mahalnya harga pekuburan untuk 1 persil dipatok hingga mencapai jutaan rupiah, bahkan puluhan juta rupiah.

"Padahal dalam Peraturan Daerah (Perda) No 3 tahun 2013 sudah ditegaskan biaya penguburan hanya Rp 200 ribu untuk setiap persilnya," ujar Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung SE SH MH di hadapan ratusan warga dalam sosialisasi Perda No 3 Tahun 2013 di Halaman Gedung LVRI Jalan Gatot Subroto, Kamis (21/6).

Dijelaskannya, biaya itu sudah termasuk penggalian dan penutupan kubur. Kebanyakan para preman yang menguasai lokasi pekuburan menggunakan embel-embel membangun pemakaman dengan keramik untuk memperindah kuburan. "Tidak ada diatur dalam Perda tentang pembangunan kuburan dengan keramik dan sebagainya dan tidak ada kewajiban masyarakat untuk membangunnya agar sama dengan kuburan lainnya," ujar politisi PDIP ini lagi.

Di lapangan, ada aturan di luar Perda yang dibuat para pengelola menjadi Rp 8 juta untuk 1 persil kuburan. "Bahkan ada yang dikenakan belasan hingga puluhan juta rupiah dengan alasan pembuatan keramik kuburan," ujarnya seraya menyebutkan banyak warga dipaksa untuk membuat keramik kuburan keluarganya dengan harga yang fantastis. "Itu sama saja dengan Pungli," sebutnya.

Untuk itu, Henry meminta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan agar membuat papan retribusi di setiap lokasi pekuburan di Medan agar masyarakat tahu biaya resmi yang dikenakan pemerintah.

Masyarakat juga diimbau tidak membayar biaya di luar retribusi resmi sesuai Perda No.3. "Kalau ada keluarga yang meninggal, bayar saja retribusi resmi. Kemudian bukti pembayaran retribusi bawa ke mandor yang ada di lokasi pekuburan," sebutnya lagi.

Untuk para preman yang menguasai lahan, harusnya ditertibkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Namun Hutagalung menyebutkan, sepertinya dinas terkait tidak mampu menangani masalah preman ini. Untuk itu diminta kepada aparat Kepolisian agar turun tangan mengamankan para preman yang melakukan pengutipan terhadap warga.

Disebutkannya, lokasi pekuburan harusnya dikuasai Dinas Kebersihan dan Pertamanan. "Kelola dengan baik lokasi pekuburan, agar masyarakat Kota Medan tidak dirugikan dengan banyaknya biaya yang tidak jelas," ujarnya mengakhiri. (A13/f)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
#2019KitaTetapBersaudara, Pilihan Boleh Beda Persatuan Indonesia yang Paling Utama
Mahir Melukis, Narapidana Bebas dari Penjara
Kakek 83 Tahun Lawan Perampok Bersenjata
Pegawai Supermarket Dipecat Gara-gara Jual 15.000 Apel
Gara-gara Badai Florence, 3,4 Juta Ayam dan 5.500 Babi Mati
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU