Home  / 
Apa Kata Mereka Menanggapi Debat Ketiga Paslon Gubsu ?
Jumat, 22 Juni 2018 | 09:53:14
SIB/Oki Lenore
JA Ferdinandus dan istri, Yvonne Ferdinandus.
Medan (SIB)- Ketua Umum DPW Pomparan Siraja Oloan Sumut Sanggam SH Bakara menilai, debat kandidat Cagubsu dan Cawagubsu pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus sudah sangat mengenal peta Sumut. Terlebih Djarot, putra asal Blitar ini bahkan mengenal lebih dalam budaya dan adat-istiadat di Sumut. Baik Djarot maupun Sihar, sama-sama menguasai persoalan ekonomi, apa yang mau diperbuat untuk pemerintahan, Djoss sudah siap menjalankannya.

"Orang selama ini menduga Djarot tidak mengenal peta Sumatera Utara, namun kenyataannya, meski dia bukan warga asli Sumut, ternyata  setelah 5 bulan berkeliling, dia sudah lebih menguasai, aspek dan permasalahan di dalamnya, serta tahu solusi memecahkannya," kata Sanggam kepada wartawan, Rabu (20/6).

Di sesi permasalahan ekonomi, Djoss mengatakan akan mendatangkan investor ke Sumut, dengan jaminan iklim investasi yang nyaman serta perizinan tidak bertele-tele. Dengan banyaknya investasi, otomatis persoalan pengangguran bisa ditekan, karena dunia usaha baru akan membuka lapangan pekerjaan. "Dari debat pertama, kedua dan ketiga, sudah nampak bahwa Djoss yang paling pantas memimpin Sumut. Kalau Sumut mau maju, Djosslah pemimpinnya. Tapi semua itu terserah masyarakat," ucapnya.

Dengan tampilnya Djarot di Sumut, kata Sanggam, pertanda NKRI bersuara dari Sabang sampai Merauke. Dengan penerimaan Djarot, bukti bahwa masyarakat terbuka bagi saudara-saudara dari propinsi lain. Itu bisa terjadi karena semua masyarakat Indonesia mendukung NKRI, makanya NKRI itu  harus dipertahankan.
"Orang Sumut welcome terhadap etnis luar Sumut untuk jadi pemimpin, sehingga makin terawatlah NKRI. Pada tahun 60an, banyak orang Sumut jadi pemimpin di luar Sumut, seperti di Kalimantan, Jambi, Riau, Sulawesi. Farel Pasaribu pernah jadi gubernur di Kalimantan, demikian juga Djamaluddin Tambunan Gubernur Jambi dan lainnya, maka apa salahnya Djarot memimpin di Sumut," tegasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Pomparan Toga Manalu Kota Medan Ir Romein Manalu. Dia meyakini, Djoss sanggup membawa Sumut lebih baik lagi. Pasangan ini akan mengubah paradigma Sumut salah satu dari 4 propinsi  terkorup di Indonesia. Di tangan Djarot dan Sihar, Sumut menjadi propinsi bebas dari korupsi.

"Saya berani mengatakan itu, karena saya sudah survey di Kota Blitar, masyarakat yang saya tanyai, semua mencintai Djarot, karena selama menjadi pemimpin 10 tahun, pembangunan benar-benar dia jalankan. Djarot cocok di Blitar, cocok di DKI, tentu dia juga akan cocok di Sumut. Dia (Djarot) orangnya mau belajar, orang-orang seperti inilah yang layak memimpin Sumut lebih baik. Djosslah sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat Sumut," tuturnya. 

TIDAK PUNYA KONSEP JELAS
Kadiv Pengembangan Organisasi LBH Medan, Ismail Lubis SH MH menilai kedua Paslon masih belum memiliki konsep yang jelas tentang bagaimana sesungguhnya melakukan penegakan hukum yang berbasis HAM. Hal ini terlihat dari kedua Paslon hanya mengritik proses penegakan hukum dan HAM saja tanpa adanya komitmen untuk memperbaiki  penegakan hukum dan HAM di Sumut.

"Melihat dan mencermati debat Pilgubsu kemarin, LBH Medan menyayangkan dan prihatin dengan pernyataan dan jawaban yang disampaikan kedua Paslon,   kami menilai Paslon masih belum memahami apa itu sesungguhnya penegakan hukum dan HAM. Seharusnya keduanya mengetahui permasalahan awal penegakan hukum dan HAM dan tidak hanya membuat program secara umum dan biasa saja," katanya kepada SIB di Medan,  Rabu (20/6).

"Belum adanya konsep yang jelas, program yang disampaikan belum menyasar pada penegakan hukum yang sebenarnya, seharusnya program yang disampaikan harus memenuhi semua lini,  tidak hanya berpatokan pada kesejahteraan,  kesehatan,  dan pendidikan, sebab itu hal yang biasa,  namun bagaimana Paslon juga harus melindungi kaum-kaum minoritas baik saat beribadah, memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bidang infrastruktur, menjamin tidak ada lagi penggusuran secara anarkis,   serta membuka lowongan pekerjaan bagi warganya, sebab penegakan hukum HAM ini salah satu aspek yang sangat penting dalam membangun Sumut," tegasnya. 

Lanjutnya, LBH Medan selaku organisasi yang konsern terhadap penegakan hukum dan HAM,  berharap kepada gubernur yang terpilih nanti bisa melakukan perbaikan utamanya dari segi penegakan hukum dan HAM di Sumut ini. 

PENCERAHAN
Ketua Umum Yayasan Sumatera Berdoa JA Ferdinandus mengatakan, dialog putaran ketiga Pilgubsu yang diadakan, Selasa (19/6) memberi pencerahan pada warga guna memastikan siapa yang layak memimpin Sumut lima tahun ke depan. "Kiranya, dengan mengikuti dialog, calon pemilih semakin obyektif dalam menetapkan pilihan. Apalagi bila mengikuti dua putaran dialog sebelumnya maka semakin terangkumlah siapa yang benar-benar punya kecakapan membawa Sumut ke arah yang lebih baik," ujarnya di Medan, Rabu (20/6), didampingi istrinya Yvonne Ferdinandus serta pengurus Partai Gerinda Sumut Suzy Ferdinandus.

Mantan Ketua PGI Wil Sumut - Aceh itu berharap, dengan kecerdasan itu pula menjadikan warga Sumut tidak terkotak-kotak pasca Pilgubsu 26 Juni 2018. "Kalau saya boleh jujur, Pilgubsu 2018 paling beraroma SARA. Padahal, itu tidak boleh. Tetapi, karena sudah demikian, semua elemen di Sumut harus pula berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar jangan sampai NKRI retak karena pesta demokrasi tersebut," tegas JA Ferdinandus.

Atas kondisi terkini Sumut, lanjutnya, pihaknya berdoa kiranya para tokoh khususnya politisi, tidak memeruncing suasana yang sangat diwarnai SARA tersebut. "Tadi sudah saya katakan, dialog Pilgubsu 2018 telah memberi pencerahan. Dengan pencerahan itu, kiranya Sumut tetap kondusif ke depannya, bahkan hendaknya lebih kondusif daripada Sumut selama ini," harapnya sambil mengutarakan semua elemen pun harus bertindak obyektif dalam menjaga keutuhan dimaksud.

Ia mengatakan, Indonesia kan sedang memasuki era demokrasi tapi bukan berarti seperti demokrasi di negara yang sudah matang dan dewasa di mana publiknya bebas berbuat apa. "Indonesia masuk ke fase demokrasi, tapi tetap dalam bingkai Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nanti, setelah pemilihan, buangkan sentimen SARA. SARA yang ada pada Indonesia adalah kekayaan bukan untuk mengotak-ngotakkan," tutup JA Ferdinandus. 

BONGKAR KELEMAHAN 
Debat kandidat ketiga juga menjadi perhatian kalangan mahasiswa. "Debat memang berlangsung menarik, kedua Paslon saling berargumen mengenai persoalan hukum dan HAM," kata seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), M Ari Wibowo.

Namun kata dia, kedua Paslon itu lebih banyak membahas tentang kelemahan masing-masing. "Tapi yang disayangkan keduanya seolah membuka borok kesalahan masing-masing," ucap dia lagi.

Mahasiswa jurusan Fisip ini menyatakan seharusnya Paslon lebih menyoroti permasalahan masyarakat Sumut yang nyata dijalani. "Seperti realisasi tanah terhadap petani, tidak adanya intimidasi terhadap warga, pemerataan kesejahteraan terhadap warga Sumut, dan komitmen anti korupsi," sebut pria yang akrab dipanggil Bowo itu.

Dari debat ketiga, pemaparan Paslon nomor urut 2 terlihat lebih masuk akal untuk penegakan hukum dan HAM. "Pemaparannya sangat jelas," terang dia. (A10/R10/A18/f) 


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Penumbangan Plang Organisasi Picu Bentrokan Dua Kelompok Pemuda di Percut Seituan
Anggaran Revitalisasi Pendopo dan Gudang di Lapangan Merdeka Ditolak Anggota Pansus DPRD Medan
Perbaikan FM IPA Sibolangit Ganggu Distribusi Air di 33 Kawasan
DPRD Dorong Pemko Medan Perpendek Birokrasi Pengurusan Izin
Politisi Gerindra Minta Pengaspalan Gang Harus Diikuti Jalan Utama
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU