Home  / 
Istana ke SBY
Jangan Politisir Masalah Iriawan Demi Elektabilitas
* Masa SBY Presiden Juga Angkat TNI Aktif Jadi Pj dan Plt Gubernur * Teruskan Angket Iriawan, DPR Nanti Ditertawai Rakyat
Rabu, 20 Juni 2018 | 11:27:05
Bandung (SIB) -Penunjukan Komjen Pol M Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jabar menuai polemik di masyarakat. Ada yang mendukung, ada juga yang menentang keputusan tersebut.

Pengamat politik Universitas Parahyangan Asep Warlan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar terkait pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur. Hanya saja dinilainya, pemerintah tidak konsisten dalam penunjukan M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar. Pasalnya, lanjut Asep, wacana penempatan perwira tinggi Polri menjadi Pj Gubernur sempat dibatalkan demi menjaga netralitas Polri di tahun politik ini.

Berdasarkan undang-undang kepolisian seorang anggota Polri bisa diperbantukan atau mengemban tugas di luar instansi kepolisian.

"Untuk aturan tidak ada masalah, karena di dalam UU Kepolisian juga bahwa seseorang (anggota kepolisian) dapat diperbantukan di luar instansi kepolisian. Bisa di kementerian, dulu ada Dirjen Imigrasi Pak Sompy seorang polisi aktif. Artinya boleh di luar kepolisian," ujarnya, Selasa (19/6).

Dihubungi terpisah, pengamat politik UPI Karim Suryadi juga melihat, pemerintah sedang memainkan drama kekuasaan. Dia juga menilai pemerintah seperti menantang polemik terkait penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubernur beberapa bulan lalu.

"Pelantikan mantan Kapolda Jabar jadi Pj Gubernur Jabar seperti menantang polemik berkepanjangan beberapa bulan lalu. Ini sebuah drama kekuasaan yang melukai penglihatan," ucapnya. 

Istana Kepresidenan mengingatkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengkritik pelantikan Komjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Istana juga mengungkit pelantikan anggota TNI aktif menjadi Gubernur di era Presiden SBY.

"Jangan mempolitisir masalah ini untuk mengangkat elektabilitas personalnya maupun elektabilitas partai. Nggak usah, nggak usah. Ini normal saja," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, Selasa (19/6).

Ngabalin mengomentari cuitan SBY di Twitter yang berisi penilaian bahwa penguasa saat ini melampaui batas dan mencederai akal sehat. Ngabalin mengingatkan bahwa pemerintahan SBY pernah melakukan langkah serupa dengan melantik anggota TNI aktif sebagai Penjabat Gubernur.

"Pak SBY bilang ini melampaui batas dan keterlaluan. Emang SBY lupa pada waktu Tanribali diangkat menjadi Plt di Sulawesi Selatan. Itu tentara aktif atau sudah pensiun?," ungkit Ngabalin.

Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo menjadi Pj Gubernur Sulawesi Selatan pada Januari hingga April 2008. Masih di era SBY, ada pula Mayjen TNI Setia Purwaka yang dilantik menjadi Pj Gubernur Jawa Timur pada 2008 hingga 2009.

"Memang Pak SBY lupa pada waktu itu yang diangkat jadi Plt Gubernur di Jawa Timur, itu masih aktif atau sudah pensiun? Kenapa nggak ribut?" kata dia.

Kemudian di era Presiden Jokowi, ada Irjen Carlo Brix Tewu yang menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat. Ngabalin bertanya kenapa SBY tidak mempermasalahkan hal itu dan memilih mempermasalahkan pelantikan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar.

"Kan kita (baik SBY maupun Jokowi) pernah berkuasa kan? Lihat dong ke belakang. Dulu waktu Pak Tanribali diangkat menjadi Pj Gubernur Sulawesi Selatan itu pada waktu Presiden siapa itu, hayo?" ujar Ngabalin.

Sebelumnya pada Senin (18/6), SBY mencuit di Twitter, "Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT?" *SBY*"

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menjelaskan cuitan SBY itu dilatarbelakangi dua dinamika politik, pertama soal Pilkada Jawa Timur, dan kedua yakni soal pelantikan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Partai Demokrat juga mengkritik pelantikan Iriawan dan menggulirkan hak angket di DPR.

Ditertawai Rakyat
Soal rencana hak angket terkait pelantikan Komjen Mochamad Iriawan yang bergulir di DPR, pihak Istana Kepresidenan meminta agar angket itu tak diteruskan karena berpotensi mempermalukan DPR sendiri.

"Jangan diteruskan angketnya, nanti ditertawai oleh masyarakat karena DPR-nya tidak mengerti soal undang-undang yang mereka bikin sendiri," kata Ngabalin.
Ngabalin menegaskan tak ada undang-undang yang dilanggar dan seharusnya DPR lebih mengerti hal ini.

"Bagaimana mungkin teman-teman tidak mengerti, orang undang-undangnya DPR yang bikin kok. Baik itu UU Pilkada, UU ASN. Jadi jangan asal berteriak. Jangan asal ajukan ini untuk mengangkat elektabilitas," ujarnya.

Meski demikian, Ngabalin memaklumi rencana di parlemen itu. "Itu hak DPR. Tetapi saya harus mengatakan dari awal sebelum nanti rakyat menertawai wakilnya di sana yang tidak mengerti," kata dia.

Selain berkukuh menyatakan pelantikan Iriawan tak melanggar UU Aparatur Sipil Negara dan UU Pilkada, Ngabalin menjelaskan pelantikan itu sah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 147 di PP itu disebutkan sebagai berikut:

"Jabatan ASN tertentu di lingkungan Instansi Pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sebelumnya, Fadli Zon selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR juga menyoroti soal inkonsistensi pemerintah ini. Sebelumnya, pemerintah sempat mengurungkan usulan pelantikan Iriawan, tapi akhirnya Iriawan dilantik juga pada Senin (18/6). Pemerintah dinilai melakukan pembohongan publik, bahkan Fadli Zon menilai pemerintah menjilat ludah sendiri.

"Bukan persoalan menjilat ludah itu. Ini kan setelah diteliti, kan mesti ada masukan kemudian kita pelajari ulang. Sehingga kalau hari ini ditetapkan kembali, itu bukan urusan menjilat ludah," jawab Ngabalin.

"Kalau dia menjelaskan dengan cara seperti itu, itu artinya dia menjelaskan tentang tingkat rendahnya pengetahuan dia. Masak si Fadli kayak begitu. Jangan begitu dong," tanggapnya khusus kepada Fadli Zon.

Istana juga menepis kekhawatiran penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan Pilgub Jawa Barat 2018. Soalnya, Iriawan hanya dilantik sembilan hari sebelum Pilgub Jawa Barat, sehingga tak ada cukup waktu bagi Iriawan untuk berbuat curang.

"Ini kan sampai dengan masuk Pemilu itu ada sembilan hari. Kalau ada orang yang mencurigai, bagaimana mungkin sembilan hari ini mencurangi Pilkada? Apa yang mau dicurigai?" kata Ngabalin. (detikcom/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Ketua FP Golkar dan F-PAN DPRD Medan Nilai Pemeriksaan BPK Wajar
Pemprovsu Dukung Usaha Pengolahan Sampah
Hariram Berharap Little India Tempat Akulturasi Seni Perkokoh Kearifan Lokal Indonesia
10 Reklame Bermasalah Kembali Ditumbangkan Tim Gabungan Pemko Medan
Pansus R-APBD Desak Dinas PMPTSP Medan Tingkatkan Pelayanan dan PAD
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU