Home  / 
Plt Bupati: Aparatur Pemerintah di Taput Harus Jadi Pendidik Bagi Masyarakat
* Jangan Menyesatkan
Rabu, 20 Juni 2018 | 10:34:44
Plt Bupati Taput Dr Mauliate Simorangkir MSi
Taput (SIB) -Plt Bupati Tapanuli Utara Dr Mauliate Simorangkir MSi dalam konfrensi pers di kediamannya Jalan Raja Johanes Hutabarat Tarutung,  Senin (18/6) menyampaikan,  aparatur pemerintah di Tapanuli Utara harus menjadi "public educator" (pendidik bagi masyarakat)  dan jangan memberikan penyesatan kepada masyarakat. 

"Dalam tata kelola Pemerintahan Negara Republik Indonesia,  itu semua sudah terprogram baik yang diprogramkan daerah melalui APBD maupun di Pemerintah Pusat melalui APBN.  Dari APBN juga ada anggaran yang disalurkan ke daerah melalui dana desa dan bantuan sosial kepada masyarakat miskin seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),  Beras Sejahtera (Rastra),  Kapitasi BPJS,  Kartu Indonesia Sehat (KIS),  pendidikan gratis melalui BOS dan program Lansia.  Jadi disinilah tugas aparatur pemerintah mulai dari Pejabat Negara sampai jajarannya harus bisa memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat. Di sinilah perlu saya sampaikan,  tugas dari pejabat negara beserta jajaranya mensejahteraan dan mencerdaskan masyarakat.  Itu semuanya sesuai dengan amanat UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, " ungkapnya. 

Plt Bupati Taput juga mengungkapkan, perlu diketahui oleh masyarakat bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),  bantuan Beras Sejahtera (Rastra),  Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kapitasi BPJS,  Program Lansia, Pendidikan Gratis dan Dana Desa merupakan Program Nasional yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat UUD 1945.  Jadi semua program Nasional itu jangan diklaim keberhasilan dari pemerintah daerah. 

"Masalah ABPD Taput yang mengalami peningkatan bukan kehebatan dari Bupatinya tetapi semua itu dialokasikan ke daerah berdasarkan formulasi dengan jumlah penduduknya. Siapapun Bupatinya,  kenaikan APBD itu pasti ada berdasarkan formulasi dari Pemerintah Pusat.  Jadi setiap rupiah uang APBD itu merupakan uang negara yang peruntukannya untuk kepentingan rakyat, " ujarnya. 

"Semua yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah sumbernya dari negara dan harus dijalankan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi program itu wajib dijalankan di tiap daerah dan bukan keberhasilan dari pemerintah daerah. Keberhasilan pemimpin di suatu daerah dilihat dan dinilai dari kemampuan suatu kepala daerah bisa menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan masyarakat.  Kalau di Taput, angka kemiskinan itu sangat tinggi. Masalah kemiskinan di suatu daerah jangan diplesetkan menjadi masalah Nasional. Tugas pokok dari kepala daerah adalah mensejahterakan masyarakat dan mampu mengatasi kemiskinan, " ungkapnya. 

Bila angka kemiskinan di Taput meningkat,  Plt Bupati Taput menyatakan,  itu merupakan suatu kegagalan dari pemimpinnya.  Terkait masalah pertumbuhan ekonomi, ia mengaku,  data dari Badan Pusat Statistik,  Pertumbuhan Ekonomi Taput selama 4 tahun terakhir ini sangat lambat.  Kemudian masalah serapan anggaran juga  masih lamban.  Ia juga mengaku sudah sering mengingatkan, Sekda, Bapeda dan Dinas Pendapatan. Laporan BPS ini merupakan salah satu bukti kepada pemimpin Taput untuk bisa merenung. Itu semua sebagai koreksi bagi dirinya sebagai pemimpin di Taput.  Memang berat untuk jadi pejabat.  Pejabat publik harus siap untuk dikritik sebagai bahan untuk evaluasi.

Selain itu juga,  Plt Bupati Taput juga mengimbau,  kepada seluruh tenaga honorer jangan percaya bahwa seluruh akan diangkat menjadi PNS.  Semua kabar itu bohong. Tidak ada kemampuan dari Kepala Daerah mengangkat tenaga honorer menjadi PNS.

"Disinilah media sebagi pilar ke 4 demokrasi untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.  Peran media harus menjadi corong untuk mengedukasi masyarakat, " ujarnya. 

Mengenai gaji honorer di Taput,  Plt Bupati juga mengungkapkan,  dirinya sudah menandatangani pada Februari 2018 kemarin supaya segera dicairkan.  Pencairannya juga melalui transfer lewat rekening bank.  Namun pencairan gaji honorer jangan dibawa ke kepentingan politik.  Begitu juga dengan pencairan beasiswa kepada siswa berprestasi,  supaya penyaluran ditransfer via rekening seperti ditahun - tahun sebelumnya.

Terkait situasi Pilkada Taput,  Plt Bupati mengimbau supaya masyarakat memilih calon pemimpin yang memahami fungsi dan konsep negara serta mampu mensejahterakan rakyat Taput.  Itulah harapannya kepada calon yang terpilih nanti.

"Maka dari itu,  saya mengimbau kepada seluruh aparatur pemerintah di Taput baik itu ASN dan Kepala Desa, supaya bisa menjadi pendidik bagi masyarakat dan jangan memberikan pemahaman yang menyesatkan bagi masyarakat hanya demi untuk kepentingan politik seseorang. (G02/ G03/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Robby Barus: Polisi Harus Pantau Pergerakan Kelompok Hindari Pergesekan
Tegas Tapi Tetap Humanis
KPU Temukan Eks Napi Korupsi Nyaleg di NTB dan Sumut
Pikirkan Sejenak, Apakah Kita Sudah "Dikendalikan" oleh Smartphone?
Said Aqil: Pelaku Bom Bunuh Diri Buang Saja ke Laut
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU