Home  / 
Pansus: Insyaallah RUU Antiterorisme Selesai Rabu 23 Mei
Senin, 21 Mei 2018 | 10:01:29
Jakarta (SIB) -Wakil Ketua Panitia Khusus Pansus RUU Antiterorisme, Supiadin Aries Saputra, menerangkan pembahasan RUU Antiterorisme hampir final. 
Materi pembahasan tinggal definisi terorisme.

Supiadin yakin definisi terorisme akan mencapai kesepakatan pada rapat kerja, Rabu (23/5) mendatang.

"Clear. Sudah tinggal satu menyelesaikan ini (definisi terorisme). Tanggal 23 (Mei) insyaallah, saya selaku Ketua Tim Perumus, (tanggal) 23 itu kita selesai karena tinggal itu saja, definisi," kata Supiadin dalam diskusi yang diselenggarakan MNC Trijaya FM di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5).

Ditanyai apakah finalisasi RUU Antiterorisme karena banyak pihak yang menyalahkan DPR atas serangkaian serangan teror, Supiadin membantah.

"Nggak juga. Sebelum reses, tinggal satu poin itu saja. Awam tidak paham suasana batin kita dalam membahas undang-undang," tutur dia.

Supiadin menjelaskan substansi definisi terorisme yang digodok tidak boleh mengarah pada salah satu kelompok saja, semisal Islam. Sebab, terorisme tidak terkait dengan Islam.

"Jadi kita ingin tidak boleh definisi ini mengarah pada sekelompok orang, misalnya Islam. Karena teroris tidak identik dengan Islam, itu pribadi tidak dalam konteks keagamaan," ujar Supiadin.

"Makanya kita buat komprehensif sehingga siapa pun nanti yang masuk dalam kriteria definisi itu yang kita katakan terorisme. Tidak boleh asal hajar saja," Supiadin menambahkan. 

Pemerintah Juga Harus Hadir
Sementara itu, Pengamat pertahanan Susaningtyas Kertopati mengatakan masalah terorisme tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri atau TNI. Dia mempertanyakan peran Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial dalam pencegahan paham radikal di masyarakat.

"Di Indonesia itu lucu. Kalau terorisme itu hanya TNI dan Polri terus. Padahal departemen sosial, pendidikan, agama, ke mana saja? Mereka jangan tidur saja," ujar Susaningtyas di restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5).

Menurut Nuning--sapaan akrabnya--ketiga lembaga kementerian itu punya peran penting dalam mencegah bibit radikalisasi. Karena itu, sebut Nuning, tidak tepat apabila TNI-Polri menjadi institusi yang paling disalahkan.

"Coba misal, anak-anak kan diserahkan kan kepada sekolah. Itu kan bagaimana departemen pendidikan, agama, bagaimana penyebaran agama yang benar, itu kan harus kita pertanyakan," kata dia.

"Jangan kalau ada teror itu yang didesak intelijen, TNI, Polri. Itu departemen agama, sosial, dan pendidikan itu tidak pernah dibahas. Padahal mereka penting sekali. Program mereka dalam memberikan kurikulum, misalnya," imbuh Nuning.

Ia juga menyayangkan pembahasan revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang terkesan lamban. Menurut Nuning, terlalu banyak tarik-ulur antara pemerintah dan DPR.

Seharusnya, kata Nuning, TNI-Polri dengan kementerian terkait duduk bersama sebelum menginisiasi RUU Antiterorisme. Dengan demikian, proses legislasi di DPR tak akan memakan waktu lama.

"DPR sendiri harusnya setelah TNI dan Polri duduk bersama, departemen-departemen itu duduk bersama, baru duduk di parlemen. Ini loh keadaannya sekarang. Jadi tidak ada tarik-menarik politisasi," sebut Nuning.

"Karena kalau sudah masuk ranah DPR itu kan banyak fraksi dan aktor-aktor intelektual politik, tentu ada agendanya sendiri-sendiri. Karena itu, harus memiliki satu ketegasan dari pihak-pihak pelaksana pemberantasan terorisme, baru bertemu dengan anggota DPR," ucapnya. (detikcom/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kepergok Mencuri, Seorang Pria Dimassa Warga di Pematangsiantar
Simpan Sabu di Tempat Beras, IRT Dituntut 1 Tahun Suaminya 7 Tahun di PN Simalungun
Polrestabes Medan Ringkus Pelaku Penggelapan di Tangerang
Jual Sabu Tanpa Hak Dituntut 10 Tahun di PN Simalungun
Memperkosa Gadis Tetangga, Suratman Divonis 6 Tahun Penjara
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU