Home  / 
Deklarasi Damai
Gubsu : Perangi Terorisme dan Radikalisme
* Termasuk Premanisme dan Narkoba
Rabu, 16 Mei 2018 | 09:31:44
SIB/Dok
FOTO BERSAMA: Gubsu Dr Ir HT Erry Nuradi MSi, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw, Pangdam I/BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, Kajati Sumut Bambang Sugeng Rukmono, Kepala BPKP Sumut Sihar Panjaitan, para tokoh agama Sumut foto bersama usai penandatanganan deklarasi damai serta penandatanganan perjanjian kerjasama antara bupati/wali kota dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort Se-Sumut di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Selasa (15/5).
Medan (SIB)- Gubsu Erry Nuradi mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat Sumut untuk berani bersama-sama memerangi terorisme, radikalisme, premanisme, narkoba dan lainnya. "Makanya kita bersama dengan kabupaten/kota di Sumut, para tokoh agama se-Sumut, tokoh masyarakat dan sejumlah pejabat pemerintah serta TNI/Polri melakukan penandatanganan deklarasi. Kita harap deklarasi damai ini diikuti oleh kabupaten/kota, beserta majelis agama setempat. Agar kita semuanya memberikan semangat untuk melawan terorisme, radikalisme, termasuk yang ingin memecah belah dan mengadu domba masyarakat, dengan berbagai isu hoax maupun isu SARA," kata Gubsu usai Penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, evaluasi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) dan deklarasi damai peningkatan peran forum umat beragama dalam rangka mengantisipasi perkembangan terorisme dan radikalisme di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Selasa (15/5).

Hadir di antaranya Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw, Pangdam I/BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, Kajatisu Bambang Sugeng Rukmono, Kepala BPKP Sumut Sihar Panjaitan, para bupati/wali kota, Kapolres, dan Kajari se-Sumut. Hadir juga aparat pengawas internal pemerintahan (APIP), aparat penegak hukum (APH) serta anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Sumut.

Menurut dia, isu hoax dan SARA sangat berbahaya dan bisa menyebabkan perpecahan di Sumut. "Kami yakin kalau masyarakat Sumut sudah cukup dewasa, dengan adanya kegiatan hari ini maka kita lebih waspada lagi akan adanya isu-isu atau hal-hal yang bisa membuat kita menjadi terpecah. Bahkan lebih daripada itu, kita harus lebih waspada terhadap serangan-serangan teroris maupun radikalisme yang mungkin bisa saja terjadi di Sumut. Bahkan Pak Kapolda Sumut dan Pangdam I BB juga sudah mengingatkan kepada kita semua, kejadian-kejadian yang terjadi di Surabaya, di Mako Brimob Jakarta dan Sidoarjo, itu bisa saja terjadi di Sumut. Karenanya kita harus tetap waspada, jangan sampai lalai," paparnya.

Kepada masyarakat Sumut, dia meminta, agar bisa menginformasikan hal-hal yang mencurigakan bagi orang-orang tertentu di daerahnya masing-masing, apalagi orang-orang baru yang mungkin saja akan melakukan hal-hal tidak baik di daerah tersebut. "Ini adalah rekor dalam sejarah kita, seluruh pimpinan daerah hadir di sini. Ada Kapolda Sumut, Pangdam I BB, Kajati Sumut dan lainnya. Semuanya hadir di sini termasuk juga dari tingkat kabupaten/kota. Pertemuan hari ini mengagendakan tiga kegiatan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saya merasa bahagia dengan telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara bupati, Kajari dan Kapolres tentang penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi. Tetapi pada hari ini juga, saya prihatin, sebab masih ada gerakan radikal dan terorisme yang terus mengancam kedamaian dan kerukunan umat di Indonesia," ujar Gubsu.

Sementara terkait agenda pertama, lanjut dia, koordinasi APIP dan APH bukan untuk melindungi kejahatan atau menutupi tindakan pidana. "Namun harapannya penerapan hukum pidana merupakan tindakan terakhir (ultimum remedium) dalam menilai tindakan penyelenggara pemerintahan. Sehingga pembangunan dapat berjalan efektif," jelas Erry Nuradi, yang menyampaikan kegiatan ini sesuai mandat di Pasal 385 Undang-Undang Nomo 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan koordinasi APIP dan APH, lanjut Erry, bertujuan untuk menghindari terjadinya perasaan khawatir dan gamang yang selama ini dialami para penyelenggara pemerintahan. Takut bertindak salah secara administratif dan dipidanakan. Akhirnya berdampak pada terhambatnya pembangunan daerah dan melambatnya penyerapan anggaran. "Koordinasi ini dilakukan di tahap penyelidikan, sebelum penetapan tersangka oleh APH. Hasil koordinasi juga tidak dapat mengampuni seorang tersangka korupsi apabila mengembalikan kerugian negara," sebutnya.

Agenda kedua yakni evaluasi TP4D, yang mekanisme kerja teknis administrasinya telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/II/2016. Disebutkan Gubsu, pihak kejaksaan telah berupaya mendukung dan mengawal berbagai kegiatan strategis dengan tujuan untuk mendukung kelancaran pembangunan di daerah. "Dengan pengawalan pihak kejaksaan, saya berharap para pimpinan OPD tidak lagi ragu untuk melaksanakan kegiatan. Semoga pengawalan ini berlanjut sehingga dapat memperlancar tugas pemerintahan dan pembangunan di Sumut," jelas Erry.

Sedangkan untuk agenda terkait peningkatan stabilitas daerah dalam mencegah radikalisme dan terorisme masih menjadi persoalan besar bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ledakan tiga gereja di Surabaya,   disusul bom bunuh diri di Mapolrestabes Surabaya, lanjut Gubsu, mengingatkan bahwa aksi tersebut juga berpotensi mengganggu kerukunan dan bahkan mengadu domba umat beragama. "Kita mengutuk keras tindakan terorisme yang dapat mengancam harmonisasi hubungan beragama di Indonesia. Tetapi pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk melawan terorisme dan radikalisme. Kita memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua lapisan masyarakat, khususnya tokoh-tokoh agama," sebut Erry,  yang menekankan peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan FKUB sangat penting.

Dalam pidatonya, baik Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw, Pangdam I/BB Pangdam I/BB Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, Kajati Sumut Bambang Sugeng Rukmono memberikan dukungan terhadap proses peningkatan pembangunan di Sumut. Diharapkan dengan perjanjian kerjasama dan upaya koordinasi yang dijalin selama ini, mampu menjadi katalisator untuk mendorong percepatan pembangunan nasional sekaligus memastikan bahwa pembangunan yang sejatinya untuk rakyat, terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. "Yang terakhir kita harapkan agar FKUB bekerjasama dengan aparat pemerintah, kepolisian dan TNI, senantiasa menjalin silaturahim yang baik, untuk saling menukar informasi. Kepada semua, agar tidak mudah terprovokasi termasuk dari media sosial. Mari kita gandeng tangan, mewujudkan kondisi Sumut yang baik dan kondusif," ujar Ibnu Triwidodo. (A11/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kedai Rakyat Ramaikan Destinasi Kuliner Medan
PTN Sudah Terpapar Paham Radikal
Tim WFQR Lanal Sibolga Amankan 2 Kapal Bom Ikan
Tren Teroris Bawa KTP: London, Paris, Hingga Surabaya
Konsumen Perumahan Griya Mencirim Indah Pertanyakan Uang Tambahan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU