Home  / 
Ketum PPP ke Jokowi:
UU Terorisme Selesai Sebelum Lebaran
* DPR Tepis Tudingan Menunda RUU * Bamsoet: Jangan Beri Ruang Teroris Berlindung di Balik HAM
Rabu, 16 Mei 2018 | 09:29:48
SIB/Ant/Wahyu Putro A
MENUTUP WORKSHOP: Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (kiri) dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa menghadiri penutupan Workshop Nasional Anggota DPRD PPP 2018 di Jakarta, Selasa (15/5). Workshop tersebut untuk memberikan pembekalan bagi 1.200 anggota legislatif yang akan maju kembali menjadi calon legislatif.
Jakarta (SIB)- Ketua Umum PPP Romahurmuziy menginstruksikan Fraksi PPP di DPR segera menuntaskan revisi UU Terorisme. Di depan Presiden Jokowi, Rommy menegaskan PPP siap menyelesaikan pembahasan revisi UU itu dalam waktu cepat.

"Saya instruksikan Fraksi PPP selesaikan RUU Antiterorisme sebelum lebaran ini. Tanpa keharusan menerbitkan Perppu lagi, Bapak Presiden, kami menyanggupi menyelesaikan RUU sebelum Idul Fitri 1439 H," ujar Rommy dalam workshop nasional anggota DPRD dari Fraksi PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (15/5).

Rommy juga berharap rentetan teror dari Mako Brimob hingga di Jawa Timur tidak terulang lagi. PPP mengecam aksi teror tersebut.

"Kita berharap peristiwa ini menjadi yang terakhir sebagai sejarah kelam yang tak pernah terulang lagi. Kepada mereka yang sudah wafat, khususnya yang beragama Islam, khususnya yang di Mako Brimob, mari bacakan Al Fatihah agar amal mereka diterima," kata Rommy.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengungkap ada dua pasal krusial revisi UU Terorisme. Pasal itu termasuk soal definisi terorisme dan pelibatan TNI. Wiranto mengatakan pemerintah dan DPR sudah menemui kesepakatan.

"Ada dua yang krusial yang belum selesai. Pertama, definisi, sudah selesai. Kita anggap selesai ada kesepakatan. Kedua, pelibatan TNI bagaimana. Sudah selesai juga. Dengan demikian, maka tidak perlu ada lagi yang perlu kita perdebatkan," kata Wiranto di rumah dinasnya, Senin (14/5). 

DPR Tepis Tudingan 
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menepis tudingan bahwa ada fraksi di luar pemerintah yang menunda-nunda penyelesaian RUU Terorisme. Sebab, menurutnya, UU Terorisme tidak hanya menjadi kebutuhan pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat.

"Itu tidak betul. Tidak pernah ada dalam hal ini fraksi yang ingin menunda-nunda. Karena kebutuhan UU Terorisme ini tidak hanya kebutuhan pemerintah, kita semua membutuhkan sehingga itu dilaksanakan," kata Agus di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Agus kemudian mengungkapkan pihak pemerintah sempat meminta agar RUU tersebut disahkan. Hal itu, dikatakan Agus, dilakukan karena pemerintah ingin menyamakan persepsi dari definisi terorisme yang saat itu masih menjadi perdebatan.

"Namun tadi saya sampaikan bahwa ketika mengambil keputusan, pemerintah yang meminta menunda untuk menyamakan persepsi dari definisi terorisme tersebut," ungkapnya.

Ia melanjutkan pembahasan RUU Terorisme akan kembali dilanjutkan seusai masa reses. Ia pun menargetkan RUU tersebut dapat selesai pada Juni mendatang.

"Kita sepakat juga akan kita laksanakan (pembahasan RUU Terorisme) setelah selesai masa reses ini. Sehingga insyaallah bulan yang ditargetkan, bulan Juni, insyaallah dapat selesai dari revisi UU Terorisme," tutupnya.

Jangan Beri Ruang
Sementara itu, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, meminta kepolisian dan aparat penegak hukum untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Jika harus memilih HAM dan menyelamatkan masyarakat, dia meminta agar kepolisian tak memberikan ruang bagi teroris untuk berlindung pada HAM.

"Kepentingan bangsa dan negara harus didahulukan. Kalau ada pilihan antara HAM atau menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara, saya akan memilih menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Soal HAM, kita bahas kemudian. (Jika) terbukti kita proses hukum, (jika) tidak terbukti dilepaskan. Jangan kasih ruang bagi teroris untuk berlindung di balik nama HAM," tegasnya dalam keterangan tertulis.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu juga mengajak masyarakat untuk menciptakan keharmonisan. Dia meminta para tokoh masyarakat dan pemuka agama memberikan pencerahan kepada masyarakat dari isu yang bisa memecah bangsa.

"Masyarakat kita sangat heterogen dan kental dengan ketaatan terhadap tokoh maupun pemuka agama. Saya mengajak untuk menciptakan keteduhan dan keharmonisan. Para tokoh dan pemuka agama harus mencerahkan umatnya agar tak termakan isu yang dapat memecah bangsa maupun mengganggu kedamaian di Indonesia," ujarnya.

Untuk itu Bamoset meminta pemerintah agar tegas kepada provider atau penyedia layanan media digital untuk menutup situs atau memblokir konten bermuatan radikal. Itu dilakukan karena para teroris memanfaatkan platform digital untuk merekrut dan belajar merakit bom.

Hal itu diungkap Bamsoet saat berkunjung ke Mapolrestabes Surabaya bersama rombongan DPR lainnya. Setelah mengunjungi Mapolrestabes Surabaya, ia menjenguk korban di RS Bhayangkara Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet mendoakan para korban dan berharap terorisme bisa dihentikan melalui pendidikan.

"Doa saya bersama para korban, termasuk empat anak pelaku yang masih anak-anak yang berhasil diselamatkan aparat. Saya yakin para korban akan diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah, di masa mendatang tak ada lagi saudara kita yang menjadi korban. Mari kita sudahi kebiadaban para teroris sampai di sini dan menjadi tugas kita bersama bagaimana kita memberikan pendidikan dan masa depan bagi anak-anak pelaku teroris yang berhasil diselamatkan," pungkas Bamsoet. (detikcom/f/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Indonesia Tawarkan 6 Solusi Bantu Palestina Lewat KTT OKI
Singapura Siap Bantu Malaysia Selidiki Skandal Korupsi 1MDB
Anwar Ibrahim Tuntut Pemulihan Nama Baik soal Sodomi
Konsumsi Antibiotik Tingkatkan Risiko Batu Ginjal
Brokoli Sayur yang Wajib Dikonsumsi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU