Home  / 
BKN akan Sanksi Tegas PNS Sebarkan Radikalisme
Rabu, 16 Mei 2018 | 09:23:39
SIB/INT
Ilustrasi
Jakarta (SIB)- Badan Kepegawaian Negara akan memberikan sanksi tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut menyebarluaskan ujaran kebencian dan perpecahan menyusul adanya aksi terorisme belakangan ini.

"Bagi kita PNS, menjaga Pancasila, UUD 45, NKRI adalah sumpah yang harus dilaksanakan," kata Kepala BKN, Bima Haria Wibisana melalui keterangan tertulis, Senin (14/5).

Bima menegaskan, dirinya tak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada PNS yang ikut menyebarluaskan ujaran kebencian dan intoleransi.
"Untuk mencegah meluasnya radikalisme, saya akan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang menyebarkan ujaran kebencian, intoleransi, permusuhan dan perpecahan," kata Bima.

Bima juga meminta masyarakat untuk melaporkan PNS yang ikut memperkeruh suasana dan memecah belah persatuan.

"Ingatkan dan laporkan mereka yang akan memperkeruh suasana atau melakukan berbagai bentuk pemecah belah persatuan lainnya," lanjut Bima.

Menag Benarkan
Sementara itu, Wiqoya (48), istri dari Budi Satrio (49), terduga teroris yang ditembak mati Densus 88 di Sidoarjo, Jawa Timur, adalah pegawai negeri sipil di kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. 

Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. "Ya, informasi yang kami dapatkan dari Kanwil Kemenag Jatim dan sejumlah aparat inspektorat jenderal yang kami terjunkan ke sana, memang betul, terkonfirmasi hal itu," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. 
Lukman mengatakan, saat ini pihaknya masih terus menelusuri apakah Wiqoya terlibat aktif dalam membantu suaminya merencanakan aksi terorisme. Wiqoya saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Ia memastikan, akan ada sanksi tegas jika Wiqoya terbukti melanggar hukum. "Kami sedang melakukan komunikasi terus dengan aparat penegak hukum," kata Lukman. Lukman beralasan, Kemenag saat ini adalah kementerian yang paling banyak memiliki satuan kerja di daerah. Aparatur Sipil Negara di Kemenag mencapai 220.000 orang.

"Dengan banyaknya ASN kita, tentu kemampuan kami untuk betul-betul mengetahui aktivitas setiap ASN terbatas. Kita tidak tahu di luar kantor, ASN kita melakukan apa saja," kata dia. 

Lukman menambahkan, Kemenag akan melakukan evaluasi dan meningkatkan kewaspadaan atas kejadian ini. Ia menekankan, setiap ASN yang bertugas di Kemenag harus bekerja sesuai sumpah dan janji saat dia dilantik. 

"Karenanya kami di Kemenag akan tegas memberikan sanksi kepada seluruh ASN kita ketika yang bersangkutan melanggar hukum, sumpah, regulasi dan khususnya aturan ASN," kata dia.  (Tirto/Kps/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Indonesia Tawarkan 6 Solusi Bantu Palestina Lewat KTT OKI
Singapura Siap Bantu Malaysia Selidiki Skandal Korupsi 1MDB
Anwar Ibrahim Tuntut Pemulihan Nama Baik soal Sodomi
Konsumsi Antibiotik Tingkatkan Risiko Batu Ginjal
Brokoli Sayur yang Wajib Dikonsumsi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU