Home  / 
Revisi UU Anti Terorisme
DPR Diberi Waktu Sampai Juni
* Presiden Siap Keluarkan Perppu
Selasa, 15 Mei 2018 | 10:57:31
SIB/Ant/Dhemas Reviyanto
REVISI UU TERORISME: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto (tengah) bersama Sekjen Parpol pendukung pemerintah memberi keterangan seusai menggelar pertemuan di rumah dinas Menko Polhukam, Jakarta, Senin (14/5). Pertemuan ini membahas upaya penyelesaian revisi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang pembahasannya mandek sekitar dua tahun di DPR.
Jakarta (SIB) -Presiden Joko Widodo meminta DPR segera merampungkan revisi UU Tindak Pidana Terorisme pada Juni 2018. Jika belum kelar, Jokowi mengancam akan mengeluarkan perppu.

"DPR dan kementerian terkait yang berhubungan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme, yang juga kita ajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu, sudah dua tahun untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya, Juni yang akan datang karena ini merupakan payung hukum yang penting bagi aparat Polri untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan," kata Jokowi di Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Kalau nantinya bulan Juni, akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perppu," tegas Jokowi.

SEPAKAT
Sementara di sisi lain, pemerintah melalui kementerian terkait dan DPR sepakat tidak harus menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Dengan begitu, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Antiterorisme secepatnya diselesaikan.

"Sudah kita sepakati, kita selesaikan bersama dalam waktu singkat. Mudah-mudahan bisa diundangkan," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di rumah dinasnya, Senin (14/5).

Wiranto mengatakan opsi perppu yang sempat mencuat mengingat rentetan ledakan bom yang dilakukan kelompok teroris tidak digunakan. Menurut Wiranto, konsep terakhir dari revisi UU Antiterorisme akan segera diselesaikan.

"Presiden menyampaikan secepatnya harus diselesaikan. Sebaiknya tidak kita gunakan perppu, tapi segera diselesaikan bersama-sama," kata Wiranto.

PASAL KRUSIAL
Ada sejumlah hal krusial yang sebelumnya masih diperdebatkan, termasuk soal definisi terorisme dan pelibatan TNI. Wiranto mengatakan pemerintah dan DPR sudah menemui kesepakatan.

"Ada dua yang krusial yang belum selesai, pertama definisi, sudah selesai. Kita anggap selesai ada kesepakatan. Kedua, pelibatan TNI bagaimana. Sudah selesai juga. Dengan demikian, maka tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan," kata Wiranto.

Ketika ditanya wartawan soal maksud pernyataan Wiranto tersebut, dia tidak mau menjelaskan. Wiranto menyatakan nanti akan ada waktunya menjelaskan hal itu kepada masyarakat.

"Nah itu secara teknis, saya tidak akan jelaskan kepada masyarakat sekarang. Tapi nanti akan kita jelaskan pada saat revisi itu muncul. Jadi kita tidak akan libatkan masyarakat masuk dalam diskursus masalah ini. Terlalu awam untuk nanti ditanggapi masyarakat. Bukan berarti merendahkan masyarakat, tapi toh juga DPR wakil rakyat," jelas Wiranto.

TNI DILIBATKAN
Wiranto mengatakan pelibatan TNI dalam penindakan terorisme sudah sesuai dengan aturan. Ada Undang-Undang TNI yang mengatur tentang itu.

"TNI itu sudah ada UU-nya dan UU itu membenarkan TNI dilibatkan. Ada, kecuali pertahanan dan keamanan negara secara militer, itu ada," kata Wiranto.

Selain itu, lanjut Wiranto, jaringan terorisme bergerak secara total. Jadi, dalam menghadapinya, juga perlu secara total.

"Saat ini kita tahu terorisme ini tidak bisa dihadapi dengan sepotong-sepotong, dia bergerak total," ujarnya.

Wiranto menambahkan pelibatan TNI ini akan sesuai dengan ketentuan. Dia menjamin cerita TNI dengan rakyat pada masa lalu tidak terulang.

"Maka logikanya adalah TNI harus dilibatkan dengan aturan-aturan tertentu, jangan sampai kekhawatiran-kekhawatiran masa lalu, akan superior, akan kembali ke sebelumnya, ada junta militer. Bukan! Itu saya jamin tidak akan kembali ke sana, kita sudah selesai masa itu," tuturnya.

Menanggapi rencana ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan dirinya sangat setuju TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme. Dia meyakini pelibatan TNI akan membuat pemberantasan teroris menjadi maksimal.

"Mengenai masalah perppu ini atau revisi UU, ini sebetulnya sedang menjelang final. Saya paham teman-teman dari DPR, khususnya pansus, sudah bekerja keras, kemudian dari pemerintah juga sudah bekerja keras untuk menyamakan persepsi," kata Tito dalam jumpa pers di Mapolrestabes Surabaya.

Tito menyatakan dirinya sudah berbicara dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto soal revisi ini. Menurutnya, tidak ada persoalan tentang kewenangan TNI-Polri dalam pemberantasan terorisme.

"Kalau mengenai masalah kewenangan TNI dan Polri, tidak dipermasalahkan. Saya dengan Pak Panglima, Pak Marsekal Hadi, kami sudah berbicara. Saya pribadi sebagai Kapolri tidak berkeberatan, setuju, bahkan untuk teman-teman TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme. Ini tolong dicatat itu. Sangat setuju dan itu sudah diakomodir di Pasal 43. Kita sepakat bahwa TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme," jelas Tito.

Namun, lanjut Tito, dirinya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut soal detail pelibatan TNI. Namun, tegas Tito, dirinya mendukung revisi UU Terorisme segera disahkan agar terorisme bisa dibasmi hingga akar-akarnya.

"Detailnya, seperti apa langkah-langkahnya ini nanti akan diatur dalam perpres sendiri yang diatur Bapak Presiden. Karena mengacu pada UU TNI memang di situ disebutkan untuk operasi militer selain perang itu atas keputusan politik presiden," ujar Tito.

SELESAI MEI
Ketua DPR Bambang Soesatyo menjanjikan revisi UU Terorisme selesai bulan Mei. DPR sepakat melakukan pembahasan lanjutan atas poin krusial yang belum disepakati pada pembahasan sebelumnya dengan pemerintah.

"Kami di Komisi III dan Komisi I sepakat ini bahwa ini adalah kebutuhan mendesak dan harus dituntaskan. Untuk itu kami mengimbau pemerintah untuk segera sepakat bulat, tidak ada perbedaan di internal pemerintah sehingga besok pada masa sidang kita bisa lanjutkan pembahasan RUU Terorisme sehingga harapan presiden bulan Juni (RUU Terorisme) selesai, kami sampaikan Mei sudah selesai," ujar Bambang kepada wartawan di Polrestabes Surabaya, Senin (14/5).

Pembahasan RUU Terorisme menurut Bambang molor karena adanya perbedaan pendapat. Namun secara substansi, seluruh pasal sudah selesai pembahasannya.

"Hanya kemarin soal definisi terorisme dan kita sudah selesaikan dan pemerintah tinggal mengajukan lagi pada pekan depan, masa sidang pertama sehingga kita lanjutkan pembahasan revisi UU Terorisme dan bisa dituntaskan dalam waktu Mei," sambungnya.

POLISI-TNI KOLABORASI
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bicara soal peran TNI yang paling cocok dalam hal pemberantasan terorisme. Menurut Moeldoko, untuk penanganan teroris, sebaiknya bantuan TNI sesuai dengan kebutuhan. Namun dia menegaskan Presiden Jokowi telah memberi perintah agar TNI-Polri berkolaborasi dalam hal ini.

"Ada, tergantung dari kebutuhan. Bisa nanti pengerahan badan intelijen strategis untuk membantu tim intelijen dari kepolisian, bahkan secara represif bisa menggunakan satuan-satuan Gultor yang telah disiapkan. Tapi tergantung dari kepentingan di lapangan, seperti apa yang diinginkan teman-teman kepolisian," kata Moeldoko di Menara 165, Jakarta.

"Intinya, presiden telah memerintahkan kepolisian dan TNI kolaborasi dan Kapolri menyatakan itu di Surabaya," tegas dia.

Peran TNI di revisi UU Terorisme telah disepakati. Mereka akan terlibat tapi nantinya akan diatur lagi lewat perpres. Ditegaskan Moeldoko, pemberantasan terorisme tetap akan dikomandoi pihak kepolisian.

"Justru yang tetap di depan adalah kepolisian, TNI memberikan perkuatan. Dikolaborasikan dalam menangani sebuah persoalan yang sama. Intinya di situ, jangan dibalik," tegasnya.

Moeldoko lalu merinci lebih jauh soal kolaborasi Polri-TNI dalam pemberantasan terorisme. Dia lalu bicara soal aturan penangkapan terduga teroris.

"Pertama, kolaborasi TNI, kepolisian dengan TNI adalah TNI memperkuat langkah-langkah represif yang akan dijalankan oleh kepolisian, itu poinnya. Kepada mereka-mereka yang saat ini telah menyusun dalam bentuk se-sel, itu telah diketahui sepenuhnya oleh kepolisian. Persoalannya menjadi tidak mudah, karena Undang-Undang tentang Terorisme ini belum diberlakukan itu," beber Moeldoko.

"Kalau sudah diberlakukan, maka begitu ada indikasi, langsung bisa ditangkap, tetapi dalam konteks ini ada sebuah pertimbangan yang akan dipikirkan oleh kepolisian dan TNI bersama-sama bagaimana menyelesaikan sel-sel itu agar mereka jangan sampai terjadi baru kita bertindak," urai dia. (detikcom/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kedai Rakyat Ramaikan Destinasi Kuliner Medan
PTN Sudah Terpapar Paham Radikal
Tim WFQR Lanal Sibolga Amankan 2 Kapal Bom Ikan
Tren Teroris Bawa KTP: London, Paris, Hingga Surabaya
Konsumen Perumahan Griya Mencirim Indah Pertanyakan Uang Tambahan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU