Home  / 
Ma’ruf Amin Keberatan Kiai yang Dekat Pemerintah Didiskreditkan
* Jokowi akan Bagikan 12 Juta Ha ke Pesantren
Rabu, 25 April 2018 | 10:31:18
SIB/Ant/Asep Fathulrahman
PELANTIKAN PENGURUS PWNU BANTEN: Rais Aam PBNU yang juga Ketua MUI KH Maruf Amin (kiri) melantik jajaran pengurus PWNU Banten di Alun-alun Serang, Senin (24/4). Dalam sambutannya KH Maruf Amin menyatakan segenap warga NU akan terus mengawal dan memperkokoh NKRI menuju era keemasan dengan kekuatan aqidah Ahlusunah Waljamaah.
Serang (SIB) -Ketua MUI yang juga Rais Aam Nahdlatul Ulama menyinggung kelompok yang tak senang MUI dan NU dekat dengan pemerintah. Apalagi yang menggunakan kata-kata kasar menghina kiai karena dekat dengan pemerintah pusat.

Ia mengatakan berjuang di negara ini sah-sah saja, termasuk berjuang ingin menjadi presiden asalkan konstitusional dan berjalan dengan demokratis.

"Mau ganti presiden, silakan, ada caranya, yaitu demokratis dan konstitusional. Jangan ngantem sana-sini. Kalau kiai dekat dengan pemerintah, (dibilang) kiai anjing, naudzubillah," kata Ma'ruf dalam acara pelantikan dan harlah ke-92 Nahdlatul Ulama di Kota Serang, Banten, Selasa (24/4).

Ia menjelaskan, umat juga jangan terprovokasi upaya kelompok tertentu yang ingin mengganti dasar negara. NU dengan prinsip Aswaja akan selalu bermitra mengawal bangsa Indonesia. Bahkan dengan siapa pun pimpinan pemerintahnya.

MUI menurutnya, juga sah-sah saja jika dekat dengan pemerintah. Lembaga ini memiliki dua motto yaitu melayani dan mitra pemerintah. Garis inilah yang memang mengharuskan MUI melayani dan memberdayakan umat yang tidak lepas dari mitra pemerintah.

"Umat kita berdayakan, akidahnya kita perkuat, dan kita bermitra dengan pemerintah untuk kemaslahatan bangsa dan negara," katanya.

"Jangan mau ganti (presiden) maki-maki orang, nuduh orang, silakan 'jual' saja. 'Jual' saja kepada masyarakat. NU akan mengawal semua sistem mekanisme dalam membangun bangsa ini," tegasnya.

Jokowi akan Bagikan
Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin mengatakan masalah ketimpangan dan kemiskinan disebabkan konglomerat menguasai sumber-sumber ekonomi. Untuk menjawabnya, Presiden Jokowi menjanjikan akan membagikan 12 juta hektare dan aset ke pesantren dan koperasi.

"Kita sedang mengembangkan upaya pemberdayaan ekonomi umat. Karena situasi ekonomi nasional dalam keadaan timpang," kata Ma'ruf Amin.

Nahdlatul Ulama disebutnya sedang mengusung isu arus baru ekonomi umat. Arus ekonomi model lama pembangunannya hanya melahirkan konglomerat. Dibangun dari atas tapi tidak memberikan efek bagi masyarakat bawah.

"Teorinya trickle down effect, tapi ternyata tidak netes. Atas makin kuat, bawah makin lemah," ujarnya.

Untuk mengusung arus ekonomi umat ini, NU menawarkan adanya konsep redistribusi aset dan kemitraan. Caranya dengan mengumpulkan aset negara untuk diberikan ke masyarakat dan melakukan kemitraan dengan basis-basis umat.

"Alhamdulillah, Presiden (Jokowi) merespons. Beliau mengatakan, di tangan saya ada 12,7 juta hektare dan aset ini akan saya bagikan ke pesantren dan koperasi," paparnya.

Maruf Amin yakin yang berkembang nanti adalah pasar dan koperasi milik umat. Apalagi, di usianya yang menjelang ke 100 tahun, NU sedang mempersiapkan pembaharuan pengorganisasian dan membangun ajaran Islam.

"Seratus tahun pertama ini, kita jadikan upaya untuk melakukan penguatan landasan, supaya nanti memasuki seratus tahun kedua tinggal landas memberikan kontribusi besar," tutupnya. (detikcom/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Melamar Wanita yang Sama, 2 Pria Berkelahi di Tempat Umum
Suami Palsukan Kematian, Istri dan Anak Bunuh Diri
Demi Sembuhkan Anak, Orangtua Beli Pulau Rp 2,2 Miliar
Lumpuh Setelah Jatuh dari Ranjang Saat Bercinta
Demi Balas Budi, Seorang Pria Bangun Vila Rp7 Miliar Buat Anjingnya
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU