Home  / 
JK: Permudah Izin Tak Berarti Bebaskan TKA
Rabu, 25 April 2018 | 10:26:27
Jakarta (SIB) -Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tengah mempermudah izin TKA  untuk bekerja di Indonesia. Meski begitu, lanjut JK, bukan berarti membebaskan TKA  untuk bekerja di Indonesia.

"Pemerintah mempermudah proses izin dari pada TKA . Itu tidak berarti kita membebaskan orang asing untuk bekerja di Indonesia sebebas-bebasnya, tidak.
 Cuma bagaimana kita mempermudah prosesnya," kata JK dalam sambutannya di Pembukaan Munas Apindo di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (24/4).

JK mengatakan, zaman dulu TKA  di Indonesia diberi waktu 6 bulan pertama untuk bekerja. Jika ingin memperpanjang waktu, maka TKA tersebut harus ke Singapura untuk mendapat izin kerja 6 bulan berikutnya. Kebijakan Indonesia terhadap izin TKA itu pun mendapat kritikan besar salah satunya dengan adanya razia dari kantor imigrasi.

"Karena itulah maka kita memperbaiki sistemnya itu dengan mempermudah izinnya. Memang di samping itu juga kita di Asia sudah ada suatu akta bahwa pekerja baik barang dan orang itu mempunyai kebebasan untuk masuk ke dalam negara," ujarnya.

Menurut JK dalam sistem ketenagakerjaan, TKA  yang datang selalu dari negara yang income pendapatannya rendah. "Tidak ada proses yang panjang dari yang pendapatan tinggi ke rendah," tuturnya.

JK menyebut ada 2 juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. JK menilai TKA yang masuk ke Indonesia masih sedikit, tapi tetap saja hal tersebut memicu polemik.

"Padahal, untuk maju dibutuhkan investasi. Dan investasi dibutuhkan modal dan skil. Itu tentu bagi mereka harus bekerja," ucapnya.

Apabila Indonesia mempersulit tenaga ahli yang mumpuni di bidangnya, maka modal dan skil juga akan sulit masuk ke Indonesia. JK pun menyebut Thailand yang memiliki jumlah TKA  yang 10 kali lipat lebih banyak dari Indonesia. Sementara itu pertumbuhan eskonomi Thailand lebih tinggi dari Indonesia.

"Karena mengapa? Ekspor mereka, impor mereka juga lebih banyak daripada kita. TKA  ini bukan untuk mengambil pekerjaannya pekerja kita. Justru untuk membuat kerja kita," paparnya.

"Karena rumusnya satu pekerja asing kira-kira meng-create lapangan kerja pekerja lokal 100 orang. Memang ada kasus di Sulawesi tapi bersifat sementara karena ingin cepat kerja. Tapi secara umum akan memberikan manfaat investasi lapangan kerja dan juga kemajuan ini," lanjutnya.

JK mengingatkan, apabila Indonesia terus mempersulit izin TKA, maka mereka akan dengan mudah beralih ke negara lainnya seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Jika hal tersebut telah terjadi, JK mengatakan publik akan kembali ramai dengan kurangnya investasi yang masuk ke Indonesia.

"Dan ini suatu dilema yang kita selesaikan. Di samping banyak hal kita bicara kan bukan hanya TKA. Tapi bagaimana kita mempermudah di bidang wisata dan bidang tertentu. Dan memperbaiki hal-hal kekhawatiran proses prodak halal. Tidak mesti dikhawatirkan karena ini proses trendnya ke situ. Kita akan mempermudah prosesnya," jelasnya. 

Percepatan Investasi
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut banyaknya TKA  dari China di Morowali, Sulawesi Tengah untuk mempercepat investasi. Investasi yang dipercepat tersebut akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal di Morowali.

"Khususnya di Morowali, karena mereka butuh investasi dan kita minta mereka investasi dipercapat. Ya kalau mau mempercepat investasi maka dibutuhkan tenaga skil yang banyak, yang sudah mengerti, sedangkan di Sulawesi tentu tidak banyak orang yang bisa bekerja atau membuat industri atau smelter yang cepat. Maka tenaga-tenaga China itu memang banyak yang masuk," kata JK.

JK menyebut percepatan investasi di Morowali untuk membuka lapangan kerja untuk ribuan masyarakat Indonesia. Dia pun menyebut tenaga kerja China yang ada di daerah tersebut pun akan berkurang dengan sendirinya.

"Tapi akhirnya menimbulkan lapangan kerja yang banyak. Puluhan ribu orang Indonesia bisa kerja setelah itu dan orang China itu makin lama makin menurun, orang Indonesia makin lama makin banyak jumlahnya," sebutnya.

JK pun membandingkan dengan perusahaan tambang PT Inco di Sorowako, Sulawesi Selatan. Saat baru dibangun perusahaan tersebut mempekerjakan ratusan TKA.

"Seperti Inco, dulu itu Inco tenaga asingnya kira-kira mungkin 200an, sekarang saya dengar cuma 3 orang. Berarti berhasil mendidik orang Indonesia," ucapnya.   (detikcom/d/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
AJI: Rapor Indonesia Masih Merah untuk Kebebasan Pers
BEM Nusantara Dukung Bawaslu Sumut Larang Paslon Kampanye Terselubung di Rumah Ibadah
Lawan Hoax! Laporkan Jika ASN Langgar 6 Hal ini di Medsos
Wapres AS Posting Pertemuan dengan Pengurus NU, Bahas Lawan ‘Jihad’
Pergeseran Pola Kelompok Radikal Sebabkan Wanita Aktif dalam Aksi Terorisme
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU