Home  / 
Polisi Periksa Facebook Indonesia Terkait Data Bocor
* Facebook Setop Bujet Melawan UU Privasi
Selasa, 17 April 2018 | 11:10:33
Jakarta (SIB)- Polisi akan memeriksa perwakilan Facebook Indonesia terkait kebocoran data penggunanya, Rabu (18/4). Pemeriksaan akan dilakukan di kantor Bareskrim cabang Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Rencana hari Rabu , FB Indonesia akan diminta keterangan di Bareskrim," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Senin (16/4).

Dikonfirmasi terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal menuturkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih mempertimbangkan sikap terhadap Facebook. Iqbal menerangkan Facebook diperbolehkan tetap beroperasi di Indonesia bila sesuai budaya dan etika yang berlaku di Indonesia.

"Bentuk tindakan yang akan diberikan kepada Facebook masih dipertimbangkan oleh Kemenkominfo selaku regulator. Sejauh Facebook dapat memenuhi standar yang berlaku sesuai norma, etika dan adat istiadat yang ada di Indonesia maka keberadaannya akan tetap terjamin di Indonesia," terang Iqbal.

Facebook Indonesia masih belum juga memberikan hasil auditnya kepada pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, meski sudah hampir dua minggu berselang pasca kebocoran data.

Hal itu dikemukakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di sela-sela acara tuntasnya penataan ulang pita frekuensi radio 2,1 GHz di Menara Merdeka, Jakarta.

"Belum ada (hasil auditnya). Belum tahu saya," kata Rudiantara yang langsung meninggalkan tempat acara.

Sudah hampir dua minggu berlalu sejak diketahui bahwa pengguna Facebook di Indonesia turut dicuri oleh pihak ketiga, yakni Cambridge Analytica. Setidaknya 87 juta pengguna yang bocor, ada 1.096.666 atau sekitar 1,3% yang disalahgunakan itu merupakan pengguna Facebook di Indonesia.

Usai data itu terbongkar, perwakilan Facebook Indonesia melakukan pertemuan dengan Menkominfo yang berlangsung pada Kamis (5/4) di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Facebook Indonesia berjanji untuk melakukan audit mengenai kebocoran yang melibatkan pengguna dari Indonesia, dari mengenai datanya untuk apa hingga bagaimana pemulihan yang dilakukan Facebook. 

SETOP BUJET
Sementara dari Amerika Serikat VoA melaporkan, perusahaan Facebook akan menghentikan bujet untuk menentang inisiatif pemungutan suara di California, yang bertujuan untuk memberi kendali yang lebih besar bagi konsumen terkait data-data diri mereka.

"Tindakan ini yang dikenal sebagai UU Privasi Konsumen California, akan mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan, apabila diminta, jenis-jenis informasi pribadi yang mereka kumpulkan tentang seseorang, dan apakah mereka menjual data tersebut," demikian ditulis VoA (15/4). "UU itu juga memungkinkan pelanggan untuk menghentikan penjualan data diri mereka," imbuh VoA.

Perusahaan Facebook mengeluarkan pengumuman itu setelah pada Rabu (11/4) lalu, CEO Mark Zuckerberg, menghadapi pertanyaan di kongres AS terkait penanganan data pengguna.

Tekanan semakin memuncak kepada Facebook untuk menjelaskan kontrol privasinya setelah terungkapnya perusahaan terkait Partai Republik yang melakukan pengunduhan data besar-besaran.

Facebook telah menyumbangkan dana sebesar 200.000 dolar AS kepada komite yang menentang inisiatif di California, sebagai bagian dari 1 juta dolar AS yang dikumpulkan oleh para raksasa perusahaan teknologi untuk menjauhkannya dari pemungutan suara yang akan dilaksanakan November.

Facebook menyatakan perusahaan itu mengakhiri dukungan agar lebih memfokuskan dalam upayanya mendukung tindakan-tindakan privasi yang lebih masuk akal di California.

DISAMBUT GEMBIRA
Atas putusan yang diambil perusahaan Facebook, para pendukung inisiatif pemungutan suara, menyambut gembira tindakan itu. "Kami merasa senang," ujar Mary Ross, presiden untuk Californians for Consumer Policy.

Kamar Dagang California dan kelompok-kelompok lain berjuang untuk menggagalkan pemungutan suara itu lewat Komite untuk Perlindungan Lapangan Kerja California. Google, AT&T, Verizon, dan Comcast juga berkontribusi masing-masing 200.000 dolar AS pada masing-masing pada Februari untuk upaya di atas.

Juru bicara komite tersebut, Steve Maviglio, mengatakan tindakan itu akan merugikan ekonomi California. "Tindakan itu tidak dapat dilaksanakan dan membutuhkan internet di California untuk beroperasi secara berbeda, membatasi pilihan kita, merugikan dunia bisnis, dan memotong hubungan kita dengan ekonomi global," pungkasnya. (Detikcom/KJ/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Jalan Menuju Nagori Siatasan Butuh Perbaikan
Bupati Karo Bersama Forkopimda Gelar Off-Road di Uruk Ndoholi Tiga Binanga
Kejaksaan akan Panggil PS dan RS Tersangka Dugaan Korupsi di Dairi Tahun 2008
KPUD Langkat Minta Parpol Mendaftar Sebelum Waktu Penutupan
Pemkab Langkat Apresiasi Ranperda Inisitif DPRD Urgen dan Relevan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU