Home  / 
PDIP Minta Ada Kajian Pilkada Langsung
Senin, 16 April 2018 | 12:29:14
Jakarta (SIB)- Pada 2014, PDIP mendukung Pilkada langsung melawan upaya Koalisi Merah Putih (KMP) yang ingin Pilkada via DPRD. Kini PDIP ingin ada evaluasi terhadap Pilkada langsung karena telah menimbulkan pro dan kontra.

"Kita mendukung Pilkada langsung maupun Pilkada tidak langsung, sangat bergantung evaluasi dan kajian mendalam yang perlu dilakukan terlebih dahulu," kata Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun, Jumat (13/4).

Pro-kontra ini disulut oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengembuskan wacana penghapusan Pilkada langsung. Maka DPR dan pemerintah perlu menggelar kajian mendalam untuk memastikan perlu tidaknya Pilkada langsung dihapus.

"Saya kira ini tugas DPR dan pemerintah melakukan evaluasi terbuka dan kajian mendalam. Kalau Ketua DPR berpandangan seperti itu, DPR tinggal lakukan rapat dengar pendapat, menyerap aspirasi saat kunjungan kerja, dan diuji juga oleh lembaga survei," tutur Komarudin.

Jadi PDIP tak memilih salah satu, baik Pilkada langsung maupun Pilkada tak langsung dalam menanggapi pro-kontra ini. Namun PDIP mendorong ada kajian yang mendalam termasuk survei. Hasilnya bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan soal Pilkada.

"Kalau memang mayoritas kehendak rakyat adalah dipilih langsung ya kita lanjut. Tapi kalau hasilnya mayoritas rakyat memilih Pilkada lewat DPRD, ya lewat DPRD. Itu konsekuensi dari demokrasi," ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP ini.

PDIP berpandangan Pilkada yang harus langsung hanyalah Pilpres. Adapun Pilkada sebenarnya tidak diharuskan undang-undang untuk dilakukan lewat pemungutan suara langsung, melainkan dilakukan lewat pemilihan yang demokratis.

"Sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sebenarnya kita ini pakai sistem setingkat perwakilan. Tapi setelah amandemen UUD, semuanya dipilih langsung," tutur Komarudin.

Maraknya politik uang di kontestasi berbiaya tinggi menjadi alasan wacana penghapusan Pilkada langsung. Ada yang setuju dengan alasan itu, ada yang tidak. Ketua Kelompok Fraksi Komisi II PDIP ini memahami, politik uang tidak langsung berkorelasi dengan metode Pilkada.

"Namun kita tidak bisa pungkiri, masyarakat sekarang juga rawan soal uang. Kampanye itu biayanya besar sekali," kata Komarudin.

Maka menjadi tugas partai politik pula untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi calon kepala daerah. Pola rekruitmen calon perlu ditingkatkan kualitasnya. Calon kepala daerah perlu diseleksi dengan standar mutu yang tinggi.

"Politik uang ini juga karena kesalahan di parpol. Maka parpol harus melakukan rekruitmen sebaik mungkin. sehingga kadernya berkualitas," jelasnya. (detikcom/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bupati Bengkalis Dicegah KPK ke Luar Negeri
Dimulai 23 September, Kampanye Pilpres Berakhir 13 April 2019
Jaksa Agung Sebut Pelanggaran HAM Berat Tak Bisa Diselesaikan Secara Hukum
Manchester United Percaya Diri Bisa Kalahkan Wolverhampton
Digugat OSO, KPU Siap Pertanggungjawabkan Keputusannya
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU