Home  / 
Kasus Century, Boediono: Saya Serahkan Semua ke Penegak Hukum
Senin, 16 April 2018 | 12:16:27
Jakarta (SIB)- Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono menyerahkan penanganan kasus Bank Century kepada KPK. Hakim praperadilan pada PN Jaksel sebelumnya memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru skandal Century, termasuk Boediono.

"Kalau mengenai aspek hukum, saya menyerahkan semuanya kepada penegak hukum dan saya sepenuhnya percaya pada kearifan beliau-beliau ini," kata Boediono setelah mengisi orasi ilmiah di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Depok, Jumat (13/4).

Boediono juga bicara soal andil mengelola perekonomian Indonesia saat menghadapi krisis global pada 2008. "Dalam kehidupan seseorang, sangat jarang untuk dapat kesempatan memberikan sesuatu yang berarti kepada bangsa dan kesempatan ini," sambungnya.

Nama Boediono masuk putusan permohonan praperadilan yang diajukan anggota LSM Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, Komaryono, dan Rizky Dwi Cahyo, dalam putusan bernomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL Tahun 2018.

"Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannya kepada kepolisian dan/atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," kata hakim Effendi Mukhtar dalam putusan.

Soal putusan praperadilan ini, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya masih mempelajari putusan yang diketok pada Senin (9/4) itu. KPK akan menindaklanjuti putusan dengan lebih dulu memanggil ahli.

"Nanti kita pelajari dulu, ini baru dua hari. Kita bahas dulu, kita panggil ahli dulu. Ada urutan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan, red), dilakukan penyelidikan dulu. Kalau sudah ada dua alat bukti, baru dinaikkan tersangka," kata Basaria, Kamis (12/4).

Basaria menegaskan KPK menentukan status hukum seseorang selalu didasari alat bukti yang cukup. Karena itu, KPK menangani kasus secara cermat. (detikcom/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
DPRDSU Tegaskan Hentikan Pembersihan Lahan PTPN II
Wapres JK: Kerajinan Tangan Harus Bersaing dengan Robot
Peringatan Hari Air Sedunia dan Hari Bumi di Sibolangit Ditandai Tanam Bibit Pohon
Jokowi Bertemu PA 212 Jalin Persatuan
Papua Geram MA Hapus Pajak Air Freeport Rp 3,9 Triliun
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU