Home  / 
MA: Tidak Ada Aturan Perintah Tersangkakan Boediono
* JK: Aneh Juga
Kamis, 12 April 2018 | 09:56:41
SIB/INT
Ilustrasi.
Jakarta  (SIB) -Mahkamah Agung (MA) mengatakan putusan berupa perintah penetapan tersangka tidak ada di objek praperadilan. Penegasan ini terkait dengan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru dari mantan pejabat Bank Indonesia (BI), termasuk Boediono.

"Wewenang praperadilan dan beberapa perluasannya kan sudah jelas diatur di KUHAP dan terakhir ada putusan MK. Kemudian putusan yang baru itu, tidak termasuk dalam aturannya," ujar Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah saat dihubungi, Rabu (11/4).

Meski putusan berupa perintah penetapan tersangka di luar aturan KUHAP, ditegaskan Abdullah, MA tetap menghormati putusan tersebut. Abdullah mengatakan putusan merupakan bagian dari kewenangan hakim yang diatur UU.

Aneh Juga!
Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan putusan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  tersebut, aneh.

"Saya belum baca keputusannya, tapi bagi saya aneh juga itu. Jarang ada keputusan seperti itu, biasanya pra (peradilan) pengadilan itu ada perkara yang sedang berlangsung kemudian di pra (peradilan) pengadilankan. Ini perkaranya di akhir putus, kok diperkarakan, bagaimana?," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

JK menyebut putusan praperadilan yang dibacakan tidak jelas. Sebab putusan tersebut menurut JK berbeda dengan putusan biasanya.

"Jadi bagi saya, (walaupun) bukan ahli hukum tapi tidak jelas lah, berbeda dengan yang biasanya," ujar JK.

Namun JK menegaskan, setiap orang harus menghormati putusan hukum termasuk praperadilan. "Yang jelas sih, tentu kita semua harus hormati hukum, tapi hukum juga harus jelas," sambungnya.

Hakim praperadilan dalam amar putusannya menerima sebagian permohonan gugatan MAKI pada Senin (9/4). Hakim praperadilan memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia, termasuk Boediono. Putusan ini diketok oleh hakim Effendi Mukhtar. (detikcom/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Jokowi: Korupsi Hingga Perang Dagang AS-China Jadi Ancaman Kita
Kejaksaan dan Pengadilan di Gunungsitoli Dipimpin “Srikandi” Cantik
Ketua Soksi Sumut Kaget Ngogesa Sitepu Dicopot
Jaksa Agung : Aset First Travel Dirampas Negara Merupakan Kesalahan
Dugaan Perjalanan Fiktif di Kesbangpol Sumut, Pj Gubsu Perintahkan Inspektorat Lakukan Pengecekan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU