Home  / 
DPRDSU Bangga, KPK Puji Kemajuan Pemprovsu
Pemprovsu - DPRDSU Komit Hapus Uang Ketok Setiap Pengesahan APBD
Jumat, 23 Maret 2018 | 09:33:08
Medan (SIB) -Kalangan DPRD Sumut menyampaikan rasa bangganya atas pujian KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap Pemprovsu, karena telah berhasil mencapai kemajuan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, terutama dari segi keuangan dan penghapusan segala bentuk-bentuk korupsi kolusi dan nepotisme maupun penghapusan uang ketok setiap pengesahan APBD,.

Hal itu diungkapkan anggota F-PKB DPRD Sumut Ir Juliski Simorangkir MM dan Bendahara F-PDI Perjuangan Drs Baskami Ginting kepada wartawan, Kamis (22/3) ketika dihubungi melalui telepon menanggapi adanya pujian KPK yang disampaikan Koordinator Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK Asep Rahmat Swanda terhadap kemajuan yang diraih Pemprovsu.

"Kita sangat senang dan bangga KPK memberi apresiasi kepada Pemprovsu, walaupun tidak dijelaskan indikator-indikator pujian tersebut. Tapi memang dalam kurun waktu beberapa tahun  terakhir ini, eksekutif dan legislatif sudah berkomitmen agar menghapuskan segala bentuk-bentuk yang sifatnya "uang ketok" atau semacamnya di legislatif," tandas Juliski dan Baskami.

Diakui Juliski, penghapusan "uang ketok" terhadap pengesahan APBD dan P-APBD ini termasuk kesepakatan legislatif dan eksekutif, karena kedua lembaga ini tidak menginginkan kasus suap-menyuap terjadi lagi terhadap anggota dewan seperti di masa kepemimpinan Gubsu H Gatot Pujonugroho.

Berdasarkan pengamatan Ketua DPP PKPI Sumut ini, sebenarnya masih banyak persoalan di jajaran Pemprovsu yang belum tersentuh, seperti fee proyek yang banyak dikeluhkan para kontraktor dan adanya 'kongkalikong' dalam penentuan pemenang tender di dinas-dinas, mengakibatkan kualitas infrastruktur sangat memprihatinkan.

"Bukan rahasia umum lagi, banyak kontraktor yang mengeluh terkait fee proyek, sehingga mengorbankan kualitas. Akibatnya proyek yang dikerjakan belum setengah tahun sudah rusak. Hal ini tentu merugikan keuangan daerah," ujar mantan anggota Komisi D Bidang Pembangunan itu.

Selain itu, ungkap Baskami lagi, terkait pengangkatan dan penentuan pejabat struktural di jajaran Pemprovsu masih banyak yang belum transparan dan terindikasi adanya pemberian "upeti". "Persoalan itu semua harus benar-benar dibersihkan, sehingga Pemprovsu mendapat apresiasi yang lebih tinggi lagi dari KPK," ujar Juliski.

Baskami juga berharap, agar Pemprovsu di bawah kepemimpinan Gubsu HT Erry Nuradi lebih bersih lagi dan diharapkan ke depan terus mendapat apresiasi dari KPK atas kemajuan yang dicapai Pemprovsu di bidang pemberantasan penyalahgunaan keuangan daerah. (A03/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Gelapkan HP Temannya, Pria Ditangkap Kapos Pasar Horas
Polres Asahan Ringkus Jurtul Togel
Diduga Edarkan Sabu, 2 IRT Ditangkap di Rumah Kontrakan
Aniaya Kekasih WN Polandia, Pria Australia Ditangkap
Simpan Sabu, Buruh Harian Lepas Ditangkap Polres Tanjungbalai
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU