Home  / 
Henry Jhon Hutagalung: Dewan Bisa Memaksa Wali Kota Mencopot Dirut PD Pasar
* DPRD Medan akan Panggil Instansi Terkait Bahas Persoalan Pasar yang Belum Tuntas
Selasa, 13 Maret 2018 | 11:45:12
Henry Jhon Hutagalung
Medan (SIB) -Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH mengakui dewan tidak bisa mencopot Dirut PD Pasar. Pencopotan atau pengangkatan direksi perusahaan daerah ada di tangan wali kota. "Namun sebagai wakil rakyat, dewan bisa meminta bahkan memaksa wali kota untuk mencopot direksi perusahaan daerah, termasuk Dirut PD Pasar," kata Henry Jhon kepada wartawan, Senin (12/3) di ruang kerjanya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku prihatin, sebab di awal tahun 2018 persoalan pasar di Kota Medan makin ramai dan rumit. Tidak hanya satu, tapi  beberapa pasar dengan permasalahan yang berbeda-beda. Persoalannya menurut dia, penanganan pasar oleh PD Pasar tidak dilakukan dengan serius dan tidak ada pengawasan yang baik dari Pemko.

"Hampir setiap hari ada saja pedagang unjuk rasa, intensitas protes pedagang makin tinggi, silih berganti dari pedagang pasar yang satu ke pedagang lainnya.
Ada karena pembangunan yang tidak kunjung selesai seperti Pasar Kampung Lalang. Ada persoalan harga kios seperti Pasar Marelan, Pasar Aksara yang tidak tahu kapan dibangun. Pasar Timah yang direvitalisasi, Pasar Pringgan yang diserahkan ke swasta," terangnya.

Agar persoalan ini tidak berlarut-larut, dia bersama komisi terkait di DPRD Medan akan memanggil instansi terkait dengan pasar, seperti Dirut PD Pasar,  Dinas Perkim, Kabag Asset,  dan Kabag Hukum. Karena kalau dibiarkan berlarut dikhawatirkan Medan menjadi tidak kondusif, karena ini adalah persoalan mencari nafkah para pedagang yang menghidupi keluarganya dari berjualan.

Pembangunan pasar lewat revitalisasi, kata dia, jangan mengorbankan pedagang lama, tapi harus melindungi mereka. Karena selama ini kencederungannya, jika pasar direvitalisasi, pihak ketiga menjual kios-kios sampai ratusan juta rupiah seperti yang terjadi di Pasar Timah. Seharusnya Pemko tidak menyerahkan sepenuhnya harga kios kepada pihak ketiga untuk menetapkan harga.

"Pemko harus memberi standar harga, khususnya kepada pedagang lama yang sudah puluhan tahun berdagang. Kita heran, kios itu disewakan kepada pedagang, tapi pengembang yang menentukan harganya. Lalu di mana hak pedagang lama? Mereka harus dilindungi. Di sinilah Pemko harus turun tangan, membantu pedagang, atau ikut menganggarkan di APBD untuk sewa kios khusus pedagang lama. Itulah nanti yang akan kami bahas," tegasnya.

Revitalisasi pasar, lanjut Henry Jhon, sejak tahun 2016 sudah tidak ada lagi. Pembangunan pasar tidak boleh lagi diserahkan kepada pihak III tapi harus dibangun Pemko. Persoalan Pasar Timah yang sudah diputuskan untuk direvitalisasi diputuskan pada tahun sebelumnya, sehingga harus dituntaskan. "Tapi intinya, pedagang lama harus dilindungi, beri mereka harga kios yang murah," tuturnya. (A10/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Tim SAR Temukan 2 Titik Objek di Kedalaman 490 Meter Danau Toba
Kabar Terbaru: Posisi KM Sinar Bangun Berhasil Diidentifikasi
Pemerkosa Turis Prancis di Labuan Bajo Terancam 12 Tahun Penjara
Golok Menancap di Dada, Dadan Tewas Diduga Dibunuh
Saat Silaturahmi, Pencuri di Rumah Kosong Dibekuk
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU