Home  / 
Anggota DPRD Tinjau Sumber Air
Pembangunan Sarana Air Bersih di Pakpak Bharat Seperti Tanpa Perencanaan
Selasa, 13 Maret 2018 | 11:42:39
SIB/Imanuel Boangmanalu
TINJAU: Komisi II DPRD Pakpak Bharat Lukman Padang berbincang dengan Kadis PUPR Pakpak Bharat Parlaungan Lumbantoruan saat meninjau sumber air bersih di Kuta Jungak.
Pakpak Bharat (SIB) -Anggota DPRD Pakpak Bharat Komisi II  Lukman Padang dan Habonaran Cibro meninjau pembangunan sarana air bersih di Desa Kuta Jungak, Kamis ( 8/3) pekan lalu. Hal itu dilakukan menindaklanjuti keluhan masyarakat tentang air bersih yang disampaikan saat reses dewan baru-baru ini.

Anggota DPRD Pakpak Bharat dari Partai Golkar Lukman Padang, kepada SIB, Jumat (9/3) di Gedung DPRD setempat  menyampaikan,  setelah meninjau langsung ke sumber air, pembangunan sarana air bersih yang dilakukan seolah tidak memiliki perencanaan.

Pasalnya, di sumber mata air saja ada dua reservoar dengan ukuran yang berbeda dibangun dalam tahun yang berbeda pula. Reservoar yang ukurannya lebih besar walaupun sudah selesai dibangun namun belum difungsikan. Selain itu, terkait sarana air bersih yang lain ada  beberapa poin yang langsung disampaikan kepada Kadis PUPR Pakpak Bharat Ir Parlaungan Lumbantoruan.  Melihat sumber airnya ada dua tempat, kita minta agar difokuskan saja satu sumber air untuk mengaliri Kota Salak.Dan sumber yang satu lagi difokuskan ke daerah Kuta Jungak, Desa Siempat Rube I dan Desa Traju.

"Untuk menjaga kebersihan air kita juga  meminta supaya ditempatkan setidaknya 2 orang petugas kebersihan khusus untuk sumber air, minimal 4 kali dalam sebulan harus dibuka  bak pembuangan. Sehingga kesterilan air minum dapat terjaga", sebut Lukman Padang.

Lebih lanjut dikatakan  Lukman, pihaknya juga menyarankan agar dibangun satu reservoar yang lebih besar lagi di Desa Kuta Jungak untuk menampung lebih banyak air yang akan dialirkan langsung ke Kota Salak.

" Terkait dengan irigasi Lae Mpradah, kami Komisi II DPRD Pakpak Bharat menyampaikan terimakasih  kepada pemerintah, karena anggaran perbaikan irigasi tersebut sudah ditampung pada RAPBD Tahun Anggaran 2018", sebut Lukman Padang.

Kepala Dinas PU dan Penataan Ruangan (PUPR) Pakpak Bharat Parlaungan Lumbantoruan ketika dikonfirmasi Jumat (9/3) melalui pesan singkat terkait beberapa usulan Komisi II berdasarkan hasil kunjungan ke sumber air, menyampaikan hasil diskusi pihaknya memang seperti  itu. Secara teknis saran itu sangat bagus.
"Kalau masalah pembuangan/penguras ada juga kaitannya dengan debit air, sedimen. Bisa satu kali, bisa dua kali atau empat kali. Karena setelah pengurasan butuh waktu mengisi bendung untuk bisa mengisi broncaptering (bangunan penangkap air baku dari mata air, red). Reservoar perlu kita perbesar untuk menampung air, saat pembersihan di sumber stok tersedia dan juga menambah tekanan ke pipa distribusi,"katanya. (Dik-IB/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
#2019KitaTetapBersaudara, Pilihan Boleh Beda Persatuan Indonesia yang Paling Utama
Mahir Melukis, Narapidana Bebas dari Penjara
Kakek 83 Tahun Lawan Perampok Bersenjata
Pegawai Supermarket Dipecat Gara-gara Jual 15.000 Apel
Gara-gara Badai Florence, 3,4 Juta Ayam dan 5.500 Babi Mati
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU