Home  / 
Ijazah Hilang, JR Saragih Leges SKPI
* PTTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan JR Saragih
Selasa, 13 Maret 2018 | 11:35:17
SIB/Rido Adeward Sitompul
KETERANGAN PERS: Bakal Calon Gubernur yang juga Bupati Simalungun JR Saragih saat memberikan keterangan pers di Kantor DPD Demokrat Sumut Jalan Abdullah Lubis, Medan, Senin (12/3) sore terkait legalisir SKPI miliknya di Jakarta.
Medan (SIB) -Jadwal legalisir ulang ijazah JR Saragih yang dinanti-nanti akhirnya terlaksana, Senin (12/3). KPU Sumut bersama utusan JR Saragih bersama-sama ke Kantor Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat.

Namun ternyata, JR Saragih bukan melegalisir ijazahnya. "Yang dileges ulang bukan foto copy ijazah tetapi surat keterangan pengganti ijazah," kata anggot
a KPU Sumut Iskandar Zulkarnain, melalui pesan WhatsApp. Lantas, bagaimana KPU menanggapinya?  "Lihatlah putusan Bawaslu itu," kata Iskandar.

Anggota KPU Sumut Benget Silitonga menegaskan, putusan Bawaslu Sumut memerintahkan JR Saragih untuk melegalisir ulang ijazah/STTB SMA miliknya untuk memenuhi syarat pencalonan di Pilgub Sumut 2018. "Tanya yang bersangkutan. Proses hari ini tidak ada kami lihat pelaksanaan putusan Bawaslu. Putusan Bawaslu itu kan legalisir ulang fotokopi ijazah. Yang kami lihat hari ini bukan pelaksanaan keputusan Bawaslu, tapi dokumen lain," ungkapnya.

Lantas bagaimana pandangan KPU Sumut terhadap hasil legalisir hari ini? "Kita lihatlah dulu," sebutnya. Dalam proses legalisir ini JR Saragih tidak tampak. Bupati Simalungun itu mengutus Sekretaris tim pemenangan JR-Ance, Ronald Naibaho serta Direktur Eksekutif DPD Demokrat Siverius Bangun dan seorang lainnya.
SKPI yang dileges JR diketahui terbitan tanggal 5 Maret. SKPI lazimnya diterbitkan karena alasan ijazah hilang yang dikuatkan dengan laporan polisi.

Dalam konteks JR, pengacara JR Saragih, Ikhwaludin Simatupang sebetulnya sempat menunjukkan dokumen yang dikatakan sebagai ijazah JR Saragih dalam proses musyawarah penyeksaian sengketa di Bawaslu Sumut. Ketika itu, Ikhwal menunjukkan selembar dokumen yang disebutnya ijazah untuk membantah alibi KPU Sumut bahwa fotokopi ijazah JR mencurigakan karena ada dua stempel dalam fotokopi tersebut. Ikhwal pun membantah alibi tersebut sembari menjelaskan bahwa stempel itu tidak ganda.

Pada Sabtu (3/3) lalu, Bawaslu Sumut dalam penyelesaian sengketa pencalonan JR Saragih telah memutuskan dan memerintahkan JR Saragih untuk melegalisir ulang ijazah SMA-nya selama tujuh hari kerja untuk pemenuhan persyaratan pencalonannya bersama bakal cawagub  Ance Selian di Pilgub Sumut.

KPU Sumut oleh Bawaslu diperintahkan untuk mendampingi proses legalisir bersama JR Saragih. Dalam putusannya, Bawaslu meminta KPU Sumut membatalkan SK KPU Sumut Nomor 07 tanggal 12 Februari tentang Penetapan Paslon Pilgub Sumut bilamana materi legalisir ijazah JR Saragih sah menurut ketentuan. Dalam SK 07, KPU Sumut menetapkan dua Paslon Pilgub Sumut yakni pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.
Sementara JR Saragih-Ance Selian, tidak ditetapkan karena keabsahan legalisir ijazah milik JR Saragih tidak diakui.

Sementara itu JR Saragih mengklaim penggunaan Surat Keterangan Pengganti Ijazah untuk dilegalisasi ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat telah sesuai prosedur. Sebab, kata JR Saragih, ijazah SMA miliknya hilang beberapa hari jelang jadwal legalisasi ulang tersebut. Oleh karena itu, JR Saragih mengultimatum KPU Sumut bila nantinya tidak mengakui hasil proses legalisasi ulang tersebut alias tetap menyatakan tidak sah, KPU Sumut akan dipidanakan. Hal ini disampaikan JR Saragih didampingi Wakil Ketua DPD Demokrat Sumut Tahan Manahan Panggabean saat menggelar temu pers di Kantor DPD Demokrat Sumut Jalan Abdullah Lubis, Medan, Senin (12/3) sore.

"Terus terang kalau dia (KPU Sumut) tidak mau mengakui itu, kita bisa lakukan dia pidana. Karena jelas, pengganti ijazah itu resmi diakui undang-undang. Karena yang mengeluarkan ijazah itu juga mereka, yang meleges juga mereka. Kita akan laporkan sesuai Pasal 108 kalau tidak salah saya, menghalang-halangi. Itu pidana," kata JR Saragih.

JR Saragih menjelaskan kronologi hilangnya berkas ijazah SMA miliknya. "Itu memang betul. Karena saat mau meleges-leges ini, kita perintahkan orang ke sana.
Hari Kamis kami ke sana, itu tidak ada satu pun orang di Suku Dinas yang bisa kami temui. Jadi, pindah ke sana pindah ke sini, ternyata ijazah itu hilang. Bukan ijazah saja, ada beberapa yang juga hilang. Kita enggak tahu, orang perjalanan kita juga sudah dimata-matai ke mana, kita juga enggak tahu ya. Tapi yang jelas hilang," sambungnya.

Sidang di PTTUN Medan
Di hari yang sama, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan menggelar sidang atas gugatan JR Saragih melalui kuasa hukumnya terhadap KPU Sumut. Menurut kuasa hukum JR, Ikhwaluddin Simatupang, tindakan KPU Sumut yang mengategorikan JR Saragih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon (Balon) Gubernur Sumut JR Saragih dinilai keliru. Semestinya syarat sah pencalonan kepala daerah adalah ijazah terakhir, bukan ijazah SMA sebagaimana yang dipersoalkan KPU Sumut.

"Sesuai undang-undang adapun syarat sah seorang pencalonan disebutkan harus mencantumkan ijazah terakhir,bukan ijazah SMA. Seharusnya tergugat (KPU Sumut) memberikan waktu dan kesempatan yang seluas luasnya terhadap penggugat (JR Saragih) untuk memperbaiki syarat pencalonannya," ucap Ikhwaluddin di gedung PTTUN di Jalan Peratun Medan.

Menurut penggugat, keputusan tergugat menyatakan penggugat TMS adalah sangat layak dibatalkan dan beralasan hukum untuk dikabulkan menjadi calon gubernur pada Pilgubsu 2018. "Karena itu kami meminta Keputusan KPU No.7 tahun 2018 tentang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur agar dibatalkan," sebutnya.

Selain itu, Ikhwaluddin juga meminta kepada majelis hakim PTTUN Medan supaya memerintahkan kepada KPU Sumut (tergugat)  menetapkan penggugat sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilgub 2018.

Sementara itu tergugat KPU Sumut melalui kuasa hukumnya Hadiningtyas dalam jawaban gugatan menyebutkan dalil penggugat melakukan gugatan ke PT TUN sangat aneh. "Bukankah penggugat telah menyetujui putusan Bawaslu untuk melakukan legalisir ulang ijazah penggugat ke Suku Dinas DKI Jakarta," ujar Hadiningtyas

Sehingga, lanjut Hadiningtyas sangat aneh bila saat ini penggugat melakukan gugatan ke PT TUN, sementara di hari yang sama penggugat menyetujui melakukan leges sesuai putusan Bawaslu.

Menurutnya, syarat sah ijazah SMA sederajat dalam pencalonan Pilgub Sumut adalah berlaku secara umum dan bukan hanya penggugat tapi berlaku kepada semua Bapaslon dan sesuai undang-undang.

"Dan pencantuman status TMS bagi penggugat adalah sangat beralasan hukum dan sesuai surat Kepala Dinas DKI Jakarta yang menyatakan ijazah penggugat tidak sah sudah sesuai hukum dan perundang undangan,"pungkasnya.

Karena itu tergugat memohon kepada Majelis hakim PT TUN Medan menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Usai pembacaan gugatan dan jawaban gugatan, majelis hakim menskors sidang selama lima menit untuk menentukan agenda berikutnya. Melalui kesepakatan majelis hakim, sidang akan dilanjutkan hari ini (Selasa, 13/3) dengan agenda pengajuan bukti-bukti dari penggugat dan terggugat. (A14/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
#2019KitaTetapBersaudara, Pilihan Boleh Beda Persatuan Indonesia yang Paling Utama
Mahir Melukis, Narapidana Bebas dari Penjara
Kakek 83 Tahun Lawan Perampok Bersenjata
Pegawai Supermarket Dipecat Gara-gara Jual 15.000 Apel
Gara-gara Badai Florence, 3,4 Juta Ayam dan 5.500 Babi Mati
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU