Home  / 
Kerugian Negara di Kasus Nur Alam Rp4,3 T, Lebih Tinggi dari e-KTP
Senin, 12 Maret 2018 | 13:26:23
Jakarta (SIB)- Jaksa KPK menyebut total nilai kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Nur Alam ketika menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah Rp 4,3 triliun. Angka itu lebih tinggi dari nilai kerugian keuangan negara kasus korupsi proyek e-KTP yang disebut KPK Rp 2,3 triliun.

Hal itu dipaparkan jaksa KPK dalam surat tuntutan untuk Nur Alam yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (8/3). Nilai kerugian keuangan negara itu disebut jaksa sebagai akibat dari izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Nur Alam.

Awalnya, jaksa menyebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.596.385.454.137. Angka itu didapat KPK dari laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari deputi bidang investigasi BPKP.

"Jumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan persetujuan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah," sebut jaksa.

Selain itu, ada pula kerugian lain yang dihitung berupa kerugian ekologis, kerugian ekonomi, serta biaya pemulihan lingkungan. Pendapat jaksa itu didukung oleh keterangan ahli sebagai hitungan kerugian keuangan negara.

"Karena oleh timbulnya kerusakan lingkungan tersebut sehingga negara harus mengeluarkan biaya untuk mengganti barang yang musnah atau berkurang berupa rusaknya ekologis atau lingkungan sebesar Rp 2.728.745.136.000 sebagaimana laporan perhitungan kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT Anugrah Harisma Barakah Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara," ucap jaksa.

Angka Rp 2.728.745.136.000 itu dirinci jaksa sebagai berikut:
1.Biaya kerugian ekologis sebesar Rp 1.451.171.630.000
2.Biaya kerugian ekonomi sebesar Rp 1.246.535.128.000
3. Biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 31.038.378.000
"Berdasarkan uraian di atas kami berpendapat kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan tersebut termasuk dalam kerugian keuangan negara sehingga jumlah total kerugian negara sebagai akibat dalam persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi yang dikeluarkan Nur Alam pada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di wilayah Sultra adalah sebesar Rp 4.325.130.590.137," ucap jaksa KPK dalam surat tuntutannya.

Atas perbuatannya, Nur Alam dituntut 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta subsider 1 tahun kurungan. Dia juga dikenakan pidana tambahan pencabutan hak politik selama 5 tahun dan diminta membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar.

Jaksa menilai Nur Alam memperkaya diri sendiri dari uang yang didapat dari pengurusan izin pertambangan. Uang itu disebut jaksa digunakan Nur Alam untuk membeli rumah dan mobil BMW Z4 atas nama Ridho Isana selaku staf protokoler Pemprov Sultra di Jakarta.

Uang yang diperoleh Nur Alam dari pengurusan izin pertambangan sebesar Rp 2,7 miliar. Uang itu digunakan Nur Alam membeli rumah di komplek perumahan premier estate blok I/9 seharga Rp 1,7 miliar, serta mobil BMW Z4 seharga Rp 1 miliar. Selain itu, dia juga diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 40 miliar.

 atas Nama Orang Lain
KPK menduga Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam menyamarkan kekayaan hasil dari pengurusan izin lokasi tambang PT Anugerah Harisma Barakah di Pulau Kabena. Dugaan itu berkaitan dengan pembelian rumah dan mobil yang dilakukan Nur Alam atas nama orang lain.

"Dugaan penerimaan tersebut masih diletakkan sebagai bagian dari tipikor yang sedang proses. Nanti kita lihat putusan pengadilan ya," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Namun Febri mengaku tidak ingin terburu-buru menerapkan sangkaan pencucian uang karena aspek menyamarkan kekayaan itu perlu dicermati. Selain itu, KPK menunggu vonis majelis hakim yang menangani perkara ini.

"Apakah memang ada atau tidak petunjuk-petunjuk ke TPPU (tindak pidana pencucian uang). Tentu kita perlu perhatikan aspek menyamarkan kekayaan ada atau tidak, misalnya," ujar Febri.

Dalam tuntutan perkara ini, Nur Alam menerima gratifikasi Rp 40 miliar dari Richcorp International Ltd (milik Chen) melalui rekening polis asuransi miliknya. Namun uang itu dipindahkan Nur Alam ke rekening 4 perusahaan untuk menghindari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Awalnya, Nur Alam meminta pegawai Bank Mandiri, Sutomo dan M Junus, mentransfer uang Rp 30 miliar ke rekening PT Sultra Timbel Mas Abadi secara bertahap di bawah Rp 500 juta. Hal itu dilakukan Nur Alam untuk menghindari PPATK.

Setelah itu, Nur Alam juga membatalkan pencairan polis asuransi yang terkumpul di rekening PT Sultra Timbel Mas Abadi. Kemudian Nur Alam meminta pegawai Bank Mandiri, Sutomo, mentransfer uang di bawah Rp 500 juta secara bertahap ke rekening PT Untung Anaugi, PT Gino Valentino, dan PT Bososi Pratama.

"Uang tersebut dipindahkan dengan cara bertahap dengan nilai nominal di bawah Rp 500 juta untuk menghindari kecurigaan PPATK dengan rekening tujuan atas nama PT Untung Anaugi, PT Gino Valentino, dan PT Bososi Pratama," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (8/3) kemarin. (detikcom/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Tim SAR Temukan 2 Titik Objek di Kedalaman 490 Meter Danau Toba
Kabar Terbaru: Posisi KM Sinar Bangun Berhasil Diidentifikasi
Pemerkosa Turis Prancis di Labuan Bajo Terancam 12 Tahun Penjara
Golok Menancap di Dada, Dadan Tewas Diduga Dibunuh
Saat Silaturahmi, Pencuri di Rumah Kosong Dibekuk
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU