Home  / 
Kinerja Tak Membaik, DPR Kena Kartu Merah
Jumat, 23 Februari 2018 | 13:24:10
Jakarta (SIB)- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja pada masa sidang III tahun 2017-2018 masih tak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Formappi tetap memberi 'kartu merah' terhadap kinerja DPR.

"Kinerja DPR dalam masa sidang III sebagaimana Formappi sampaikan tidak banyak bedanya dengan tahun sebelumnya. Formappi selalu memberi kartu merah kepada DPR terkait kinerja mereka," kata peneliti Formappi, Lucius Karus, di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (22/2).

Hal itu disampaikan dalam pemaparan evaluasi hasil kinerja DPR masa sidang III tahun 2017-2018. Pemaparan itu disampaikan secara bergantian dengan peneliti Formappi yang lain.

Lucius menganggap tidak ditemukan semangat pembaruan dari DPR dalam masa sidang III ini, salah satunya dari legislasi. Lucius menyebut, dari 21 RUU yang ditargetkan, hanya 5 RUU yang dibahas di masa sidang III.

"Sebanyak 21 RUU ini adalah RUU yang sudah dibahas di tahun 2017 dalam pembicaraan tingkat satu. Tapi dalam masa sidang III hanya 5 dari 21 RUU yang kemudian nampak dilanjutkan pembahasannya dan itu artinya saya kira target yang ditetapkan pada awal masa sidang itu tidak terpenuhi oleh DPR," jelas Lucius.

Kelima RUU itu antara lain RUU MD3, RUU tentang penghapusan kekerasan seksual, RUU tentang pertembakauan, RUU tentang kewirausahaan nasional, dan RUU tentang undang-undang kitab hukum pidana. Dari kelima itu, hanya RUU MD3 yang disahkan pada masa sidang III tahun 2017-2018.

Sementara itu, peneliti Formappi yang lain, Djadijono, mengatakan hal serupa yang diperlihatkan DPR dari segi fungsi pengawasan. Menurutnya, DPR kurang cepat merespons peristiwa-peristiwa yang bersifat menonjol, strategis, dan berdampak luas.

"Kita mempertanyakan sikap DPR terhadap ada peristiwa yang menonjol, strategis, dan berdampak luas itu. Salah satunya kasus gizi buruk dan campak di Papua. Penemu pertama kasus itu bukan di DPR yang setiap masa reses mereka harus kembali di dapil masing-masing ataupun komisi melakukan kerja spesifik ke daerah tertentu, tapi justru  yang menemukan kasus itu masyarakat yang melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua," ungkapnya.

Menurutnya, DPR sebenarnya sudah memiliki tim pemantau daerah otonomi khusus untuk Aceh, Papua, dan DIY, yang setiap tahun melakukan pemantauan. Dia menyebut, selama melakukan kunjungan ke daerah tersebut, tim pemantau atau komisi hanya menggelar rapat di kantor pemerintah dan tidak terjun langsung ke masyarakat.

"Dapat kami simpulkan dalam fungsi pengawasan DPR terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang bersifat menonjol, justru DPR tidak hadir di situ menyembunyikan diri atau bersembunyi. Secara jelas, sikap DPR tidak tampak secara kelembagaan ya," urai Djadijono.

Selain permasalahan gizi buruk dan KLB campak di Asmat, Djadijono mencatat masih banyak permasalahan yang harusnya menjadi prioritas DPR. Seperti mahalnya harga beras, banyaknya kecelakaan kerja, hingga maraknya penyerangan kepada tokoh-tokoh agama.

"DPR yang sebagai wakil rakyat harusnya bisa dong memilah-milah kalau ada kejadian yang bersifat menonjol. Strategis dan berdampak luas harusnya DPR bisa memprioritaskan itu daripada membahas yang lain," ucapnya. (detikcom/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kadis Pariwisata Sukabumi Puji Keindahan Danau Toba
Haru, Pertemuan Istri Korban Kecelakaan Lion Air JT 610 dan Garuda 152
Gaya Hidup Konsumtif Picu Kepala Daerah Korupsi
Bertemu Ulama di Istana Bogor, Jokowi Luruskan Isu Hoax
Akibat Perang, 85.000 Anak di Yaman Tewas karena Kelaparan dan Penyakit
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU