Home  / 
Jaksa Agung Prioritaskan Eksekusi Mati Napi yang Edarkan Narkoba
Jumat, 23 Februari 2018 | 13:21:09
Semarang (SIB)- Indonesia diserbu berton-ton sabu, bahkan banyak narapidana yang berada di balik jeruji besi menjadi pengendali narkoba. Dengan tegas, Jaksa Agung HM Prasetyo akan memprioritaskan hukuman mati untuk napi pengendali narkoba.

Hal itu diungkapkan Prasetyo usai mendapat gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Menurut Prasetyo tidak ada kompromi untuk perang terhadap narkoba.

"Dalam penegakan hukum pun kami tidak ada kompromi," kata Prasetyo, Kamis (22/2).

Prasetyo pun memahami banyak narapidana yang bahkan sudah divonis mati pengadilan tetap menjadi pengendali narkoba dari balik jeruji besi. Ia berjanji eksekusi mati berikutnya akan memprioritaskan para narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba.

"Nanti, kalaupun pada saatnya eksekusi lagi ya kita prioritaskan yang sudah dalam penjara masih juga menjadi pengendali jaringan narkoba di luar," tegasnya.

Namun ketika kembali ditanya kapan eksekusi dilakukan, Prasetyo menjelaskan banyak kendala baik teknis dan non-teknis. Selain itu hak hukum terpidana mati harus dipenuhi sesuai aturan.

"Masalah teknis dan non-teknis dan yuridis, hak hukum. Hak hukum terpidana mati kan harus dipenuhi dulu, bisa banding, kasasi dan PK, grasi. Sekarang PK pun bisa lebih sekali, grasi tidak ada batasan waktu. Hal itu hambatan bagi kita menuntaskan penegakan hukum," terang Prasetyo.

Jumlah terpidana mati di Indonesia cukup banyak bahkan kemungkinan lebih dari 100 orang. Ia mengakui pro dan kontra masih melekat pada proses eksekusi mati.

"Ada pro dan kontra. Di negeri kita kan ada yang berpikiran tidak perlu hukuman mati, tapi dia tidak tahu akibatnya apa," tutup Prasetyo.
Alasan Undip Beri Gelar

Pemberian gelar doktor kehormatan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo sudah diajukan sejak 2 tahun lalu. Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Prof Yos Johan mengatakan setidaknya sudah 5 kali mendatangi yang bersangkutan.

"Prosesnya 2 tahun. Beliau rendah hati menanyakan 'apa saya pantas?', begitu," kata Johan usai penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Jaksa Agung di gedung Prof Soedarto Undip Semarang.

Ia menjelaskan, pemberian gelar kehormatan sudah melalui beberapa proses antara lain selesai mulai dari rekam jejak sampai pengusulan dari tingkat fakultas ke universitas.

"Masuk senat akademik dulu. Ada 71 orang yang hampir 60 persennya guru besar. Di tingkat dewan profesor, ada 37 guru besar dari berbagai bidang ilmu," tandasnya.

Sementara itu salah satu penggagas, Prof Muladi menjelaskan ada kriteria terindeks yang dijadikan penilaian untuk penerima gelar.

"Yang pertama indeks yang sifatnya rasional. Prasetyo alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), saya tahu kemampuannya karena saya pernah Gubernur Lemhanas," kata Muladi.

Mantan Menteri Kehakiman itu juga menjelaskan indeks berikutnya yaitu moralitas individual yang selama ini sebagai pribadi maupun pimpinan kejaksaan sudah teruji.

"Kemudian indeks pendekatan sosial, indeks kelembagaan, dan indeks universal," tandasnya.

Sementara itu Prasetyo menganggap ia punya tanggungjawab lebih dengan diberinya gelar doktor kehormatan. Prasetyo merasa harus membuktikan kinerja yang lebih baik.

"Saya syukuri, tapi di balik syukur itu ada tanggungjawab yang diemban," kata Prasetyo. (detikcom/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Tim SAR Temukan 2 Titik Objek di Kedalaman 490 Meter Danau Toba
Kabar Terbaru: Posisi KM Sinar Bangun Berhasil Diidentifikasi
Pemerkosa Turis Prancis di Labuan Bajo Terancam 12 Tahun Penjara
Golok Menancap di Dada, Dadan Tewas Diduga Dibunuh
Saat Silaturahmi, Pencuri di Rumah Kosong Dibekuk
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU