Home  / 
PT Inalum Didesak Patuhi Aturan Bayar Utang Pajak APU Rp1,1 T ke Pemprovsu
* Pemprovsu Miliki Harapan Besar Menangkan Perkara
Rabu, 14 Februari 2018 | 12:55:19
Medan (SIB) -Komisi C DPRD Sumut mendesak  PT Inalum segera mematuhi aturan terkait pembayaran tunggakan utang pajak APU (Air Permukaan Umum)  sebesar Rp1,1 triliun dan pajak tiga bulan hutang berjalan tahun 2017 ke Pemprovsu, karena pajak APU sudah menjadi kewajiban  setiap perusahaan untuk dibayar sesuai Pergub (Peraturan gubernur) Sumatera Utara.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut H Zeira Salim Ritonga SE kepada wartawan Senin (12/2) di ruang kerjanya Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan terkait gugatan terhadap pajak APU yang diajukan PT Inalum ke Pengadilan Pajak di Jakarta.

Dari proses hukum gugatan PT Inalum terhadap pajak APU tanggal 6 Februari 2018, lanjut Zeira, Majelis Hakim akan memutuskan hasil dari sidang yang sudah berlangsung hampir 2 tahun dan Sumut tetap menunggu keputusan pengadilan tersebut.

"Siapa nanti yang dimenangkan harus melaksanakan putusan. Namun dari sidang sebelumnya Pemprovsu memiliki harapan besar memenangkan perkara tersebut, karena materi gugatan mengenai tarif pajak APU industri yang sudah ditetapkan hanya Rp75 per Kwh, tapi dianggap pihak Inalum tidak adil," ujarnya.

Padahal, lanjut anggota dewan dari dapil (daerah pemilihan) Labuhanbatu, Labura dan Labusel itu, tarif pajak APU industri tidak hanya diterapkan kepada PT Inalum, tapi semua perusahaan industri lain yang menggunakan air permukaan sesuai Pergubsu. "Hanya saja pihak Inalum menggunakan air permukaan Danau Toba lebih besar, sehingga pajak yang harus dibayar juga semakin besar, yang akhirnya dianggap memberatkan," ujarnya.

Menurut politisi PKB (Partai Keadilan Bangsa) ini, tarif pajak APU di Sumut sudah sesuai ketentuan  atau aturan dan pihak PT Inalum harus patuh terhadap aturan yang berlaku dan utang pajak yang belum dibayar 50 persen lagi sekira Rp1,1 triliun dari tahun 2015 hingga 2017, tidak termasuk utang 3 bulan berjalan harus dilunasi.

"Memang persoalan pajak APU tentunya jadi perhatian pemerintah Sumut, karena Inalum bagian dari pemerintah. BUMN, hendaknya jangan hanya memikirkan profit oriented tapi juga sosial," katanya.

Karena itu, Zeira mengingatkan kembali PT Inalum agar segera  menyetorkan utang yang sisa 50 persen dan 3 bulan berjalan, sembari menunggu keputusan pengadilan pajak. Karena masalah pajak ini sudah ada aturan main dan semua pihak harus patuh menyelesaikan sesuai ketentuan hukum. "Kita minta ada niat baik dari pihak Inalum untuk menyelesaikan," tegas Zeira seraya mengakui ada PP (Peraturan Pemerintah) yang baru menurunkan pajak untuk industri dari Rp75 menjadi Rp25 per kwh. (A03/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bacaleg DPRD SU Jan Rismen Saragih Suarakan Pemekaran Kabupaten Simalungun
Kapolres Tes Urine Mendadak Personil Satres Narkoba Polres Simalungun
Partai Golkar Simalungun Gelar Rapat Koordinasi Atur Strategi Perolehan Suara di Pileg dan Pilpres 2019
Seratusan Pengemudi Angkutan Online Unjukrasa ke Kantor DPRD P Siantar
Kelompok Tani di Sumut Dapat Bantuan Hibah Sapi dan Kambing
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU