Home  / 
2 Fraksi Walk Out, Revisi UU MD3 Tetap Disahkan DPR
* Pengkritik DPR Bisa Dipidana
Selasa, 13 Februari 2018 | 11:06:46
SIB/INT
Ilustrasi.
Jakarta (SIB) -Setelah melalui pembahasan yang cukup alot, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) akhirnya disahkan dalam rapat paripurna. Pengesahan dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

"Dapat disetujui?" kata Fadli saat sidang paripurna di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/2).

Pertanyaan Fadli dijawab dengan kata 'Setuju' dari para peserta paripurna. Fadli lalu mengetok palu sidang tanda disahkannya UU MD3.

"Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan apresiasi," ujarnya.

UU MD3 disahkan meski dua fraksi, Partai NasDem dan PPP, meminta pengesahan UU MD3 ditunda. Dua fraksi itu lalu walk out dari sidang paripurna.

Sementara itu, 8 fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Bisa Dipidana
Salah satu pasal kontroversial adalah pasal 122 yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satu kewenangan di huruf (k) mengizinkan MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR.

"Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR," demikian bunyi aturan itu.

Masinton: Bisa Penahanan
Revisi UU MD3 menyepakati aturan polisi wajib membantu DPR memanggil paksa lembaga atau individu yang mangkir dari panggilan. Anggota Komisi III Masinton Pasaribu menyebut itu merupakan kewenangan DPR.

Dalam RUU MD3, diatur agar polisi bisa menyandera objek yang dipanggil paksa DPR. Itu, menurut Masinton, kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan.

"Di negara mana juga, kewenangan parlemen karena dia adalah representasi, perwakilan, rakyat, maka dia diberi kewenangan untuk melakukan pemanggilan siapa pun," ujar Masinton di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Karena prinsip mekanisme kontrol adanya di DPR sebagai representasi rakyat yang dipilih melalui pemilu," sambungnya.

Penyanderaan tersebut, kata Masinton, dapat berupa penahanan sementara oleh kepolisian. Menurutnya, itu dapat dilakukan apabila objek yang dipanggil tidak hadir selama tiga kali berturut-turut.

"Ya kayak ditahan sementaralah. Itu kalau dipanggil tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, ya DPR diberi kewenangan melakukan penyanderaan dengan bantuan kepolisian," jelas Masinton.

Dia mengatakan selama ini DPR kesulitan melakukan pemanggilan paksa karena Polri tidak memiliki regulasi yang sejalan dengan DPR. Kewajiban ini pun akan turut diatur dalam peraturan Kapolri.

"Mereka (kepolisian) menyampaikan belum ada ininya, kemudian diinisiasi DPR karena belum ada hukum acaranya," ucap politikus PDIP itu.

Aturan tersebut diatur dalam revisi UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) Pasal 73, yang telah disepakati di Baleg DPR bersama pemerintah. RUU MD3 rencananya dibawa ke sidang paripurna DPR pekan depan untuk pengesahan.

Revisi dalam Pasal 73 menyebutkan secara jelas bahwa kepolisian dapat melakukan 'penyanderaan' maksimal 30 hari kerja dalam rangka pemanggilan paksa. Untuk melakukan hal tersebut, pimpinan DPR dapat mengajukan permintaan tertulis kepada kepolisian untuk kemudian ditindaklanjuti.

Adapun perubahan dalam Pasal 73 di UU MD3 adalah sebagai berikut:

(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR

(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan

(4) Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia

(5) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) pimpinan DPR mengajukan permintaan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa; dan

(b) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

(6) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera badan hukum dan/atau warga masyarakat untuk paling lama 30 hari

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dianggap Antidemokrasi
Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut pembahasan revisi UU MD3, sebelum disahkan, antidemokrasi.

Pandangan itu ia sampaikan, karena menurutnya, DPR sangat tertutup dalam pembahasan revisi UU MD3. Dia juga menduga pembahasan revisi UU MD3 lebih mengedepankan deal politik terkait beberapa pasal, salah satunya soal hak imunitas DPR.

"Saya kira banyak hal secara sengaja dibuat DPR. Draf RUU MD3 ini juga kan nggak pernah bisa diakses, gimana draf sesungguhnya yang digunakan DPR dalam proses pembahasan," kata Lucius saat dihubungi.

"Bukan cuma tidak terbuka, tapi antidemokrasi. Mereka juga melawan prinsip semua warga negara sama di depan hukum," sambungnya.

Lucius menyoroti Pasal 245 dalam draf RUU MD3 yang berbunyi, "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".

Menurut dia, hampir semua fraksi menginginkan pasal itu hidup kembali setelah sempat dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya kira DPR memang kelihatan dari prosesnya sendiri memang menginginkan pasal ini diaktifkan lagi, walaupun MK sudah membatalkannya. Dengan strategi yang selama ini mereka tunjukkan, tak pernah menyebut itu sebagai salah satu isu dalam pembahasan MD3 tapi tidak dibahas. Seminggu setelah mau disahkan baru muncul di permukaan," tandasnya panjang-lebar.

349 Anggota DPR Absen
Selain pengesahan RUU MD3, rapat paripurna juga diagendakan akan membahas sejumlah putusan lain.

Berdasarkan absensi, sebanyak 211 dari 560 anggota Dewan absen. 81 Anggota dewan meminta izin. Jika dihitung, ada 349 anggota DPR yang absen.
Berikut absensi paripurna pengesahan RUU MD3:

Fraksi PDIP: 55 dari 109 anggota, Fraksi Partai Golkar: 45 dari 91 anggota, Fraksi Partai Gerindra: 21 dari 73 anggota, Fraksi Demokrat: 25 dari 61 anggota, Fraksi PAN: 15 dari 48 anggota, Fraksi PKB: 13 dari 47 anggota, Fraksi PKS: 10 dari 40 anggota, Fraksi PPP: 11 dari 39 anggota, Fraksi NasDem: 10 dari 36 anggota, Fraksi Hanura: 6 dari 16 anggota.

Total yang hadir: 211 dari 560 anggota,

Izin: 81 anggota. (detikcom/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Ahli Waris Ompung Datu Dolok dan Ompung Buntu Ompusunggu Minta Pembangunan WTA di Huta Ginjang Dihentikan
Untuk Keenam Kalinya, Pemkab Humbahas Kembali Terima Opini WTP
Forum Naposobulung HKBP Dukung Badan Otorita Danau Toba
Masalah Simdesa Nisbar, Jaksa Periksa 11 Kades dan 1 ASN PMD
Sumut Surplus 160 MW, Tapi Pemadaman Listrik Masih Terjadi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU