Home  / 
Masih Belum Lengkap, Paslon Pilgubsu 2018 Diminta Lengkapi Persyaratan dalam Tiga Hari
* DPRDSU Pertanyakan Konsekuensi Tidak Keluar SK Pemberhentikan Edy Rahmayadi
Kamis, 18 Januari 2018 | 10:39:41
Medan (SIB) -Tiga bakal pasangan calon Gubermur dan Wakil Gubernur (Cagub dan Cawagub) di Pilgub Sumut 2018 dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai  peserta Pilkada namun dengan catatan. KPU yang melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan calon masih menemukan adanya kekurangan atau perbaikan dalam dokumen calon yang diserahkan ke tim pemenangan Paslon.

KPU Sumut pun menyampaikan hasil penelitian dokumen syarat calon dalam rapat pleno terbuka yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercury Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Rabu (17/1) malam. Hasil penelitian tersebut diserahkan kepada tim pemenangan ketiga bakal Paslon untuk diperbaiki. "Kita berharap waktu tiga hari ini sampai 20 Januari, agar yang menjadi kekurangan untuk dilengkapi," kata Ketua KPU Sumut Mulia Banurea didampingi empat komisioner lainya di antaranya, Benget Silitonga, Yulhasni, Nazir Salim Manik dan Iskandar Zulkarnain, setelah proses penyerahan dokumen.

Dikatakannya, waktu tiga hari ini akan berdampak bagi penetapan paslon 12 Februari mendatang. "Apabila tidak dilengkapi berpotensi tidak memenuhi syarat dalam tahapan penetapan paslon nantinya," jelasnya.

Sementara itu, dalam dokumen hasil penelitian yang diserahkan KPU, masing-masing bakal Paslon masih memiliki kekurangan dokumen seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Para Paslon umumnya masih belum menyerahkan dokumen asli.

Selain itu, dua hal pokok lain yang masih jadi kekurangan adalah legalisir ijazah pendidikan terakhir yang belum lengkap, foto berpasangan serta tim kampanye.
Umumnya untuk tim kampanye, para bakal Paslon sudah menyerahkan tim pemenangan namun belum sesuai format KPU.

Sementara itu, Djumiran Abdi, Ketua Tim Pemenangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus memastikan, seluruh kekurangan dokumen persyaratan calon yang masih kurang saat proses pendaftaran saat ini sudah dilengkapi. "Dokumennya sudah di tangan semua, tinggal menyerahkan," kata Djumiran.

Ia memastikan tidak ada kendala untuk hal tersebut. "Yang jelas belum ada tim kampanye. Sebetulnya tim kampanye ya sudah kita serahkan cuma belum sesuai format KPU. Dan satu lagi yang belum, itu foto berdua," tutupnya.

Sama halnya oleh Afifudin Lubis. Ketua Tim Pemenangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah pun menegaskan, akan segera melengkapi persyaratan yang belum lengkap. Begitu juga dengan Sekretaris DPD  Partai Demokrat Sumut Hj Meilizar Latif didampingi Wakil Ketua DPD Demokrat Sumut Tahan Manahan Panggabean yang hadir mewakili paslon JR Saragih-Ance Selian. Hj Meilizar pun memastikan pihaknya segera melengkapi dokumen calon yang belum lengkap.

Setelah menyerahkan hasil penelitian ke Paslon, KPU juga akan mengunggah hasil penelitian ke portal KPU Sumut agar bisa diakses masyarakat luas serta KPU juga memberikan salinan hasil penelitiannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut.

Pertanyakan Konsekuensi
Sementara itu dalam rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Sumut dengan KPU Sumut, anggota Dewan mempertanyakan konsekuensi dari tidak keluarnya SK (Surat Keputusan) pemberhentian Edy Rahmayadi dari TNI atau Presiden.

"Jika kemungkinan Edy Rahmayadi tidak mendapatkan SK Pemberhentian dari TNI atau Presiden, apakah pencalonan nya bisa gugur atau tidak," tanya anggota Komisi A DPRD Sumut Ikrimah Hamidy dalam rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi Muhri Fauzi Hafiz, di gedung DPRD Sumut.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea menegaskan, KPU hanya menerima dari instansi terkait bahwa yang bersangkutan (Edy Rahmayadi) sedang mengurus pensiun dini. "Jika Edy Rahmayadi tidak dapatkan SK pemberhentian dari instansi terkait sampai 30 hari menjelang hari H sebelum pemungutan suara, pasangan itu TMS (tidak memenuhi syarat), sesuai peraturan KPU No. 3 tahun 2017 pasal 69 poin 1," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, anggota Komisi A minta  KPU tidak membiarkan masyarakat golput atau tidak memilih dengan alasan tidak memiliki elektronik KTP (e-KTP), padahal anggaran yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut mencapai Rp 1,3 triliun.

"Kita tahu ada 17% rakyat Sumut yang belum terekam e- KTP dan ini dipastikan tidak memiliki hak suara atau Golput. Belum lagi akibat-akibat lain, sehingga kita khawatir tidak sampai 50% suara dari jumlah pemilih yang masuk," ujar Ikrimah.

Menurut politisi PKS ini, harus ada langkah yang dilakukan untuk menekan masyarakat yang tidak mempunyai hak pilih dan membuat kebijakan khusus agar yang belum memiliki E KTP tetap bisa ikut memilih.

Karena, katanya, permasalahan  e-KTP tidak serta merta kesalahan masyarakat, tapi terjadi di pemerintah daerah tidak siap menjalankan termasuk pemerintah pusat yang tidak memberi blanko e-KTP dengan tepat. "Ini masalah sistem yang belum sempurna. Kita desak KPU berkoordinasi dengan Pemprovsu menekan angka Golput ," katanya.

Anggota Komisi A lainnya, Sarma Hutajulu menyatakan, terjadi tidak sinkronisasi jumlah pemilih dari yang dikeluarkan KPU RI dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil). Sebab, di beberapa daerah seperti Tobasa terjadi perbedaan jumlah pemilih.

Mulia Banurea menjelaskan, pihaknya bersama Kepala Daerah (Kdh) sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemangku jabatan terkait data kependudukan yang belum terdaftar. "Dari hasil koordinasi itu, ada progres yang baik yakni dari data 1,7 juta masyarakat yang belum trdaftar e-KTP menurun menjadi 1,2 juta," ungkapnya. (A03/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Dua Bulan Berjuang, Bocah Penderita Gizi Buruk di Tanjungbalai Meninggal
Ketua Ardindo Suyono RW: Masyarakat Asahan Harus Bijak Menggunakan Medsos
Santuni Anak Yatim Warnai Reses Jainal Samosir di Simandulang
PLN Bantu Pembangunan Jalan Menuju Lokasi Wisata Air Terjun Simonang-monang
Akibat Dahsyatnya Erupsi Sinabung, Tanaman Rusak Petani Menjerit
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU