Home  / 
Amanat Presiden Jokowi:
Pilkada Sukses Jika Partisipasi di Atas 80%
* Tak Ada Putaran Kedua di Pilkada Serentak * Polri Kerahkan 191 Ribu Personel Amankan Pilkada
Jumat, 12 Januari 2018 | 11:03:25
SIB/Ant/Akbar Nugroho Gumay
RAPAT KONSULTASI PILKADA 2018: Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri), Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah), Ketua Bawaslu Abhan (kedua kanan) dan Jampidum Noor Rachmad (kanan) bersiap mengikuti rapat konsultasi dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1). Rapat Konsultasi itu membahas persiapan Pilkada serentak tahun 2018.
Jakarta (SIB) -Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo terkait Pilkada Serentak 2018 dalam rapat gabungan di DPR. Tjahjo menuturkan tingkat partisipasi dalam pilkada menjadi indikator kesuksesan.

"Arahan Pak Jokowi, pilkada sukses kalau tingkat partisipasi politik bertambah, bisa di atas 70 dan 80 persen," kata Tjahjo dalam rapat gabungan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

Tjahjo berharap tak ada praktik politik uang dalam pilkada. Ia meminta pilkada dijadikan ajang adu konsep calon kepala daerah.

"Mari lawan politik uang agar pembangunan kesejahteraan, mari kampanye adu konsep, mari kita lawan kampanye fitnah. Saya kira aturan UU yang ada, saya kira Pak Ketua KPK dan Kejaksaan punya resep agar jangan ada politik uang," jelas Tjahjo.

Ia menambahkan, pada April dan Mei mendatang, akan digelar rapat koordinasi Pilkada 2018. Rapat digelar untuk konsolidasi supaya pilkada berjalan kondusif.

"Yang kami sampaikan DP4 sudah diserahkan KPU, stabilitas politik cukup optimis. Awal bulan depan ada rakor gubernur. Lalu, April-Mei rakor 171 daerah pilkada dari kapolda, kajati, dandim, semua kami undang dan ada arahan langsung KPK, Kapolri, Panglima TNI agar tahapan konsolidasi bisa jalan dengan baik," papar Tjahjo.

DPR saat ini tengah menggelar rapat gabungan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dengan berbagai instansi, seperti KPU, TNI, Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK. Selain Tjahjo, rapat yang dipimpin Plt Ketua DPR Fadli Zon itu dihadiri di antaranya oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua KPK Agus Rahardjo.
 
Tak Ada Putaran Kedua
Pilkada Serentak 2018 digelar di 171 wilayah, termasuk 17 pemilihan gubernur (pilgub). Pelaksanaan pilkada hanya satu putaran dan tidak ada pemungutan suara ulang terkait dengan perolehan suara.

Ketua KPU Arief Budiman menyebut hanya Provinsi DKI Jakarta yang memiliki aturan berbeda. Dalam aturan di Pilgub DKI, putaran kedua bisa terjadi apabila suara calon kepala daerah tidak di atas 50%. Hal tersebut tercantum dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2016.

"(Pilkada 2018) satu putaran. UU sudah putuskan 1 putaran. Hanya DKI saja yang masih mengatur dua putaran," kata Arief di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Untuk calon Bupati atau Wali Kota, aturan ini termaktub dalam Pasal 107 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi:

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wal Kota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota terpilih.

Sedangkan aturan terkait pilgub tertuang dalam Pasal 109 ayat 1 yang berbunyi:

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.

Jadi puncak acara Pilkada Serentak 2018 adalah 27 Juni mendatang saat pencoblosan. Yang mendapat suara terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
"Asal itu (suara) yang paling besar," sebut Arief.

Kerahkan 191 Ribu
Terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut pihaknya sudah menyiapkan skema pengamanan Pilkada serentak. Polri mengerahkan 191 ribu personel untuk pengamanan.

"Kami (Polri) sudah lakukan langkah-langkah, mengadakan operasi, bekerja sama dengan satker terkait, termasuk TNI, kemudian dari pemda dan pemerintah pusat. Khususnya untuk pemda adalah pengerahan kekuatan dari anggota Linmas," kata Tito di Ruang Rapat Pansus B, gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Yang dari kami personel diperkirakan ada 191 ribu, TNI ada 70 ribu, dan anggota Linmas sekitar 800 ribuan," sambung Tito.

Polri mengantisipasi gangguan pada Pilkada, termasuk munculnya perbedaan pilihan hingga menimbulkan situasi rawan konflik. Karena itu, Polri akan mengedepankan sistem pengamanan proaktif dibanding pengamanan represif.

"Untuk kerawanan dari 171 tempat, ada beberapa wilayah yang kita perkirakan nanti ada kerawanan. Terutama potensi konflik. Kami kira untuk meminimalisir dan mencegah kerawanan konflik, karena memang pilkada ini polarisasi yang dilegalisir atas nama demokrasi tapi dalam kacamata security approach itu mengandung kerawanan, kita kedepankan langkah proaktif ketimbang represif," jelas Tito.

Pilkada, menurut Tito, memang berisiko membuat situasi memanas. Kondisi inilah yang diantisipasi cepat dengan menggandeng elemen masyarakat.

"Adanya pilkada otomatis situasi politik akan menghangat. Ibarat mobil, mesinnya sudah start semua. Tapi kita menjaga jangan sampai terjadi terlalu panas dan meledak atau kami menyebutnya overheated. Maka sistem pendingin, cooling system-nya harus jalan," ujar Tito.

"Cooling system ini pertama dari pemerintah, jajaran Polri, TNI, dan elemen masyarakat yang peduli pilkada damai. Posisi pemerintah, Polri, dan TNI harus dijaga tetap netral, sambil kita menjaga agar semua elemen di daerah menyuarakan perdamaian," imbuh Tito. (detikcom/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Caleg Partai NasDem, Bongotan Siburian Janji Tampung Aspirasi Rakyat Kecil
Deklarasi Damai Pemilu 2019 Digelar di Pekanbaru
NasDem: Pemanggilan Bawaslu ke Kepala Daerah Pro-Jokowi Berlebihan
MPR Minta Masyarakat Rileks Hadapi Pemilu 2019
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan Terima Studi Banding SMP Swasta Imelda Medan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU