Home  / 
Pengacara Novanto:
Ada Nama Besar di Kasus e-KTP
Jumat, 12 Januari 2018 | 10:55:36
Firman Wijaya
Jakarta (SIB) -Setya Novanto mengajukan justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama). Pengacara Novanto, Firman Wijaya, mengatakan Novanto akan membuka nama besar di kasus korupsi e-KTP.

"Ya nama (lebih) besar (dari dia). Saya tidak tahu yang dimaksud punya status sosial atau pengaruh tertentu, kita lihat saja nanti. Proses akan membuktikan," kata Firman Wijaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakpus, Ajlan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).

"Tapi yang jelas saya melihat peran Pak Nov tidak dalam posisi yang sangat berpengaruh dalam ini. Karena tadi saya katakan soal penganggaran, perencanaannya sudah dirancang jauh dan itu ada lembaganya, ada instansinya. Kami lihat siapa inisiator proyek e-KTP ini," lanjutnya.

Firman mengatakan harus dilihat dengan benar di mana posisi Setya Novanto saat itu yang menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Menurut Firman, yang lebih berpengaruh sebenarnya adalah proses penganggaran, lembaga di mana proyek ini diusulkan, serta kebijakannya. Sebab pasti ada kebijakan legislatif dan eksekutif di sana.

Selain itu, penasihat hukum Novanto masih memperjuangkan soal nama yang hilang dalam JC ini. Hal ini juga akan menjadi perhatian dalam peroses pembuktian sidang.

"Tapi yang paling penting sebenarnya, kalau yang diinginkan KPK Pak Nov jadi JC, potret besar kasus ini seperti apa. Saya sebenarnya ingin mengatakan lebih jauh kalau Pak Nov kepentingan keadilannya, terkait nama-nama yang hilang itu. Ini yang harus dituntaskan, termasuk dalam sidang hari ini," ucap Firman.

Harus Akui Korupsi
Setya Novanto mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama. Salah satu syarat untuk mendapatkan status itu tentunya Novanto harus mengakui perbuatannya.

"Pertama, syarat JC tersangka mengakui perbuatannya, prinsip JC pelaku mau bekerja sama," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Rabu (10/1) malam.

Novanto pun diharapkan terbuka dengan membongkar pihak-pihak lain yang berperan lebih besar darinya. Sejauh ini Novanto masih belum mengatakan ke publik siapa yang akan diungkapnya.

"Kedua, pelaku mau terbuka terkait keterlibatan pihak lain, aktor lebih tinggi," ujar Febri.

Padahal dalam beberapa kali kesempatan--baik ketika Novanto menjadi saksi atau tersangka--Novanto selalu membantah terlibat kasus e-KTP. Hingga saat ini belum terucap dari Novanto apakah dia mengakui perbuatannya atau tidak.

Saat ini menurut Febri, pimpinan KPK sedang mempelajari dan mempertimbangkan pengajuan diri Novanto sebagai justice collaborator. Nantinya keputusan pimpinan KPK akan menentukan nasib Novanto selanjutnya.

Minta Perlindungan KPK
Dalam pengajuan sebagai justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama), Setya Novanto juga mengajukan permintaan perlindungan. Pasalnya, menurut pengacara Novanto, Firman Wijaya, seorang JC keamanannya rentan.

"Ya (mengajukan). Sebenarnya yang disebut protection cooperating person itu termasuk tersangka, terdakwa, terpidana," ungkap Firman Wijaya.

Sebab, sebagai JC ada risiko yang harus ditanggung. Risiko itu bisa muncul baik saat ini maupun nanti, sebab pasti ada nama lain yang ditarik.

"Karena ini efek atau risiko menjadi JC bisa sekarang, saat sidang, bisa nanti. Saya punya banyak pengalaman posisi JC dari zaman Pak Agus Condro," kata Firman.

Tak Mau Terima
Sementara itu, keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, disebut pernah membarter dolar dari rekening di Singapura ke dolar di Indonesia.
Irvanto disebut tak mau menerima dolar di Indonesia.

"Seingat saya dia datang ke kantor, mau ketemu pimpinan. Dia cerita mau barter dolar," ujar Riswan, seorang karyawan sebuah money changer yang dihadirkan sebagai saksi, dalam sidang terdakwa Novanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).

Namun, menurut Riswan, Irvanto tidak membawa dolar ketika ke kantornya. Irvanto mengaku memiliki dolar di luar negeri yaitu di Singapura tetapi tak mau menerima dolar di Indonesia.

"Irvanto datang bawa dolar?" tanya hakim Franky.

"Nggak, cerita begini dia ada dolar di luar negeri dia tidak mau terima dolar di Indonesia," ujar Riswan.

Namun, Riswan tidak memiliki rekening bank di Singapura untuk urusan itu. Riswan pun menyebut perusahaannya bekerja sama dengan PT Berkah Langgeng untuk urusan transfer tersebut melalui Komisaris PT Berkah Langgeng bernama Yuli Hira. Menurutnya, ada beberapa rekening yang ditransfer Irvanto.

"Ini nomor rekening kalau sudah masuk saya bayar. Setahu saya lebih dari satu rekening," ujar Riswan.

Setelah itu, Riswan mengirimkan beberapa rekening bank itu ke Irvanto. Kemudian, Irvanto mengirimkan USD 2,6 juta ke rekening itu.

"Seingat saya USD 2,6 juta," kata Riswan.

"Anda tahu tidak nama pemilik rekening?" tanya hakim.

"Tidak tahu," jawab Riswan.

Dalam surat dakwaan, Novanto disebut menerima total penerimaan USD 7,3 juta. Uang itu disebut diterima Novanto melalui 2 orang yaitu Irvanto dan Made Masagung. (detikcom/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pemerintah Turki Akhiri Keadaan Darurat
Mengenal Deretan Presiden yang Rela Gajinya Dipangkas
Rusia Klaim Ciptakan Teknologi yang Bisa Bikin Tentara Menghilang
Demi Ritual Ilmu Hitam, Tiga Kakak Beradik Mutilasi Ibu Kandung
Trump Sebut Tidak Ada Batasan Waktu untuk Denuklirisasi Korea Utara
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU