Home  / 
Kejari Labuhanbatu Pelajari Penggunaan Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemukiman Kumuh Rp1,5 M
* Pidsus Dalami Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan LPJU
Kamis, 14 Desember 2017 | 11:13:31
Rantauprapat (SIB)- Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu mempelajari penggunaan anggaran penyusunan dokumen perencanaan kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2017 berbiaya Rp1,5 miliar. Anggaran proyek pembuatan profil kawasan kumuh di Panai Tengah dan Panai Hilir tersebut dikekola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemkab Labuhanbatu.

"Kami pelajari dulu," kata Kasi Intel Kejari Labuhanbatu, Ricardo Baringin Marpaung, Selasa (12/12), di Kantor Kejari Jalan Sisingamangaraja.
Dia menyebut, pihaknya sebelumnya telah mengingatkan pimpinan-pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) supaya hati-hati dan benar menggunakan anggaran untuk fisik dan nonfisik.

"Padahal semua sudah kami ingatkan, jangan main-main mengenai penggunaan anggaran," ungkapnya.

Dana untuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tahun 2017 yang dikekola Dinas PRKP Labuhanbatu juga akan dipelajari. Sebab sampai saat ini proyek pemasangan dan perbaikan LPJU sekitar Rp900 juta lebih juga belum nampak hasilnya.

"Ya, itu juga akan kita pelajari," ujar Ricardo Marpaung, mantan Kasi Pidsus Kejari Stabat Kabupaten Langkat itu.


Data yang dihimpun SIB, Senin (27/11), proyek pembuatan profil kawasan kumuh di Kecamatan Panai Tengah dan Panai Hilir tersebut terbagi 4 item.

Pertama, penyusunan rencana pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP) berbiaya Rp600 juta, kedua, penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten (RP3KPKP) Labuhanbatu Rp400 juta. Ketiga, pembuatan dokumen data profil pemukiman kumuh di Kecamatan Panai Tengah Rp250 juta dan keempat pembuatan dokumen data profil pemukiman kumuh di Kecamatan Panai Hilir Rp 250 juta.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Marisi Situngkir saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, menyebut anggaran sebesar Rp1,5 miliar itu untuk membuat buku profil kawasan kumuh di Kabupaten Labuhanbatu.

"Hasilnya buku. Isinya tentang profil Labuhanbatu. Biar tahu kita mana daerah-daerah kumuh. Kalau jadi, mantaplah nanti," kata mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Labuhanbatu itu.

Saat ditanya soal kontrak dan pelaksana proyek, Marisi meminta agar ditanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Beny Sinaga.

PPK Beny Sinaga mengaku baru 2 paket kegiatan yang sudah selesai dikerjakan, yakni pembuatan dokumen data profil pemukiman kumuh di Kecamatan Panai Tengah senilai Rp250 juta dan pembuatan dokumen data profil pemukiman kumuh di Kecamatan Panai Hilir juga Rp250 juta.

"Dua paket lagi, RP2KPKP dan RP3KPKP masih dalam pengerjaan," katanya.

Namun dia menyebut untuk 2 paket yang sudah selesai dikerjakan, belum ditarik dananya dari kas daerah. Sebab hasil pekerjaan masih diperiksa panitia pemeriksa hasil pekerjaan (P2HP).

Proyek RP2KPKP dikerjakan CV Konsulindo Citra Ernala, RP3KPKP dilaksanakan PT Toran Kencana. Untuk proyek pembuatan dokumen data profil pemukiman kumuh di Kecamatan Panai Tengah dilaksanakan CV Syarsamas Enginering Consultan dan pembuatan dokumen data profil pemukiman kumuh di Kecamatan Panai Hilir dilaksanakan CV Dwi Tama.

Terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan jaringan LPJU tahun 2014 di Jalan Urip Sumodiharjo dan Jalan KH Ahmad Dahlan sebesar Rp638.400.000, yang memaksa bidang Pidsus Kejari Labuhanbatu menahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, JI (51), ASN, warga Jalan Pembangunan Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara, Senin (11/12), pihak kejaksaan ini akan mendalami keterlibatan kepala dinas dan pihak-pihak terkait.

"Kita lihat perkembangannya, termasuk nanti hasil di persidangan," sebut Kasi Pidsus Muhammad Husairi, Rabu (13/12), di ruang kerjanya.
Pihaknya juga sedang mendalami proyek LPJU tahun 2013 dan 2015.

Informasi yang dihimpun SIB, proyek pemasangan jaringan lampu penerangan jalan umum tahun 2013-2015 diduga terjadi tindak pidana korupsi dari mark-up harga. Proyek LPJU pada 3 tahun anggaran itu ada 8 paket dengan total nilai kontrak/anggaran Rp8,7 M.

Tahun 2013 ada 5 paket proyek. Seperti pemasangan jaringan LPJU di Jalan H Adam Malik senilai Rp3,9 miliar, di Lingkungan VII Seiberombang Kecamatan Panai Hilir senilai Rp990,9 juta, di Aeknabara Bilah Hulu senilai Rp609 juta, di Jalan Dewi Sartika-Perumahan Urungkompas senilai Rp323 juta, di Jalan Sirandorung-Pasar Gelugur senilai Rp662,5 juta.

Kemudian, tahun 2014 hanya 1 paket pemasangan jaringan LPJU di Jalan Urip Sumodiharjo dan Jalan KH Ahmad Dahlan senilai Rp638,8 juta.
Tahun 2015 ada 2 paket, yakni pemasangan jaringan LPJU di jalan umum Telagasuka Kecamatan Panai Hilir senilai Rp856,5 juta, san di jalan umum Desa Seisanggul dan Dusun 7 Desa Sidorukun Kecamatan Panai Hilir senilai Rp734,3 juta. (BR6/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Di Tengah Spekulasi Berdamai, Artis Terkemuka Dunia Bela Brad Pitt dalam Perebutan Anak dengan Angelina Jolie
Joshua Siahaan dan Reza Azhari Ukir Prestasi dengan Lagu dan Puisi
Sule Lajang Lagi Pasca Digugat Cerai Sebab Orang Ketiga
Senat AS Setujui UU Royalti untuk Lagu yang Diciptakan Sebelum Tahun 1972
Menag Nilai Agama Modal Indonesia Rajut Persatuan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU