Home  / 
Menkes: Imunisasi Difteri Wajib, Menolak Menyebabkan Kematian
Selasa, 12 Desember 2017 | 10:48:31
Jakarta (SIB)- Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, imunisasi difteri wajib dilakukan. Menolak imunisasi ini bisa menyebabkan kematian.
"Apa yang selalu didengungkan, ini adalah sesuatu yang sudah diakui, kalau kemaslahatannya lebih banyak dari kemudaratannya, ini adalah wajib dilakukan," kata Nila.

Nila bicara kepada wartawan di SMA Negeri 33 Jakarta, Jalan Kamal Muara, Jakarta Barat, Senin (11/12). Dia bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mensosialisasikan vaksin difteri di tempat tersebut. Hadir pula Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto.

Nila menyebut, imunisasi difteri ini sudah melewati berbagai penilaian. Resiko penolakan imunisasi ini bisa menyebabkan kematian pada seseorang.
"Saya kira ini harus kita tekankan bahwa pembuatannya ini sudah dinilai dan semua apapun. Kalau untuk obat ini adalah mutlak karena untuk kemaslahatan, karena tidak bisa kita katakan ini kita tolak, oleh karena itu akan menyebabkan kematian," ujarnya.

Dia menambahkan, imunisasi difteri merupakan hak setiap anak yang harus diberikan oleh orangtua. Sebab mereka mempunyai hak mendapat imunisasi dan hak untuk sehat.

"Oleh karena itu ini harus kita lakukan untuk hak anak. Anak itu berhak untuk mendapatkan imunitas dan untuk bisa menjadi sehat," ujarnya.
Nila menyebut, hingga November 2017 sudah ada 561 kasus difteri di 20 provinsi di Indonesia. Sebanyak 32 kasus berakhir dengan kematian.
Harus Diberi ADS

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyebut, pasien yang sudah terkena difteri tidak bisa ditangani lagi dengan vaksin. Pasien tersebut harus diberikan anti-difteri serum (ADS) yang harganya mencapai Rp 4 Juta.

"Bilamana sudah terkena, tidak bisa vaksin tetapi dengan antidifteri serum atau ADS. Kalau saya hitung, satu pasien yang terkena difteri ini kami harus mengeluarkan ADS itu seharga 4 juta," kata Nila.

Terkait biaya ADS untuk pasien difteri, Nila belum bisa memastikan siapa yang bertanggung jawab. Hal itu harus diperhitungkan terlebih dulu.
"Ini kita belum tahu siapa yang akan bertanggung jawab, apakah BPJS, kita harus perhitungkan kembali," ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini ADS belum bisa diproduksi oleh Kemenkes. Kemenkes baru mempunyai vaksin yang diproduksi oleh Geo Farma.
"ADS ini memang belum bisa kita  buat, tapi kalau vaksin difteri kita sudah punya. Jadi tolong pakai vaksin yang berasal dari Geo Farma," pungkasnya. (detikcom/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Eramas Gelar Kampanye Dialogis dan Doa Bersama 23 Juni
Seribuan Warga Hadiri Halal Bi Halal Masyarakat Simalungun Bersama Djarot Saiful Hidayat di Perdagangan
FKI 1 Sumut Komit Dukung Paslon Bupati Dairi Nomor Urut 2
Warga Pinggiran Rel Berharap Pada Djoss Ada Pemondokan Layak
BEM se-Jabar Kirim Surat Protes ke Kemendagri Terkait Komjen Iriawan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU