Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Terkait Hotmix Berbiaya Rp20 Miliar di Desa Gonting Mandoge
Aktivis: Proyek Cacat Mutu, Jangan Ada Pencairan dari Dinas PUPR
* Jika Ada Pencairan, Berarti Terindikasi Persekongkolan Korupsi
Jumat, 24 November 2017 | 10:18:58
Kisaran (SIB) -Terkait pengerjaan proyek hotmix berbiaya Rp20 miliar di Desa Gonting Sidodadi Kecamatan Bandar Pasir (BP) Mandoge Kabupaten Asahan yang dikerjakan saat hujan turun, jelas sangat tidak diperbolehkan karena akan mempengaruhi kualitas jalan usai dihotmix.

"Jika memang benar, maka proyek hotmix tersebut cacat mutu," tegas Zulfy Andre Zass Ketua DPP LSM Target kepada SIB, Kamis (23/11) ketika menanggapi berita SIB berjudul "Warga Protes, Hotmix Berbiaya Rp20 Miliar di Desa Gonting Mandoge Dikerjakan Saat Hujan".

Menurut Zulfy, hotmix dilaksanakan saat hujan merupakan sesuatu kesalahan fatal dan hal ini bisa terjadi dikarenakan tidak adanya pengawasan dari instansi terkait. Untuk itu, sebutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus mengambil sikap dengan tidak memuluskan pencairan dana, terlebih proyek dimaksud disinyalir dikerjakan asal jadi sehingga cacat mutu. 

"Jika terjadi pencairan dana, maka kita menduga telah menjadi persekongkolan korupsi antara Pengguna Anggaran, PPK dan rekanan yang mengerjakan," ujarnya.

Dirinya juga merasa miris, setelah membaca keberatan warga yang menyebutkan akibat lemahnya pengawasan membuat rekanan proyek hotmix dalam melakukan pengerjaan memanipulasi bahan material. Selain itu, aspal ketika dihampar tidak dalam kondisi baik atau sudah dingin sehingga usai di hotmix tidak terlalu lengket dan bisa dicongkel pakai jari tangan.

Kemudian, pengerjaan proyek hotmix tersebut juga diduga memanipulasi bahan material seperti base course yang hanya dihampar setebal 4 centimeter, padahal seharusnya 8 sampai 9 centimeter. Kondisi ini, membuat jalan yang dihotmix menjadi cekung di tengah dan apabila hujan, air akan menggenang, serta tidak ada penggalian pada jalan yang akan dihotmix di Dusun I dan II Gonting Sidodadi.

"Nampaknya sangat dibutuhkan revolusi mental ASN di Dinas PUPR Asahan. Hal mustahil kualitas proyek yang baik akan tercapai, bila pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik," ucapnya.

Oleh karena itu, tegasnya kembali, dirinya berharap Inspektorat Asahan segera memeriksa pengerjaan hotmix yang diduga dikerjakan asal jadi oleh rekanan.

"Kita harapkan Inspektorat bisa bersinergi dengan Kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan, bukan malah menjadi pemendaman masalah," tukas Zulfy.

Sebelumnya diberitakan, Warga Dusun I, Dusun II dan Dusun III Kampung Ambarjaya Desa Gonting Sidodadi sampai Desa Talunkarnas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan mengeluhkan pengerjaan hotmix di daerah mereka berbiaya kurang lebih Rp20 miliar yang terkesan asal jadi.

Kepada SIB, H Sirait dan M Manurung warga Desa Gonting Sidodadi mengatakan, lemahnya pengawasan membuat rekanan proyek hotmix dalam melakukan pengerjaan memanipulasi bahan material. Selain itu, aspal ketika dihampar tidak dalam kondisi baik atau sudah dingin sehingga usai di hotmix tidak terlalu lengket dan bisa dicongkel pakai jari tangan. Kemudian, tidak hanya memanipulasi, karena tidak adanya pengawasan dari instansi terkait membuat rekanan melakukan penghotmixan di waktu turun hujan.

"Kita prediksi, hotmix ini akan bertahan selama 6 bulan saja atau lewat masa perawatan sudah rusak. Proyek ini disinyalir cacat mutu," ujar mereka.

Pengerjaan proyek hotmix tersebut, kata mereka, diduga melakukan manipulasi bahan material seperti base course yang hanya dihampar setebal 4 centimeter, padahal seharusnya 8 sampai 9 centimeter. Kondisi ini, sebut mereka, membuat jalan yang dihotmix menjadi cekung di tengah dan apabila hujan, air akan menggenang. Heran mereka lagi, tidak ada penggalian pada jalan yang akan dihotmix di Dusun I dan II Gonting Sidodadi.

Situasi ini, lanjut mereka, membuat warga juga sempat melakukan aksi demo memberhentikan pengerjaan hotmix, hingga akhirnya unsur Muspida Kecamatan BP Mandoge beserta pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Asahan turun tangan. Pada saat itu, ucap mereka, terungkap bahasa dari PUPR, kalau ribut terus begini tak kan ada lagi proyek pembangunan ke daerah  tersebut. Sementara, masyarakat menjawab, kalau begini kualitas proyek lebih baik tak usah dibuat, karena akan menghamburkan uang negara saja.

"Proyek hotmix dari Gonting Sidodadi - Kampung Ambarjaya - Desa Talunkarnas untuk pastinya tidak kita ketahui, tetapi disebut-sebut pagunya Rp 22 miliar. Kalau cerita mutu, lihat sendirilah jauh panggang dari api, mungkin karena perbatasan dengan Kabupaten Simalungun itu, dianggap daerah terpencil dan tidak perlu kualitas," sindir mereka.

Hasil investigasi SIB, Minggu (20/11), jalan yang dihotmix mulai dari Gonting Sidodadi menuju Kampung Ambarjaya yang baru beberapa hari sudah dihotmix terlihat retak di tengah maupun di pinggir ruas badan jalan dihotmix. Hal ini, mungkin dikarenakan tipisnya base course serta aspal yang dihampar, sehingga membuat jalan usai dihotmix retak. Di Desa Talunkarnas, jalan setelah dihotmix sebulan lalu terlihat retak dan banyak rongga. Bahkan, jalan yang telah di hotmix bisa dikelupas menggunakan jari tangan dan hal ini sesuai keterangan warga. Pada beberapa titik, terlihat bongkahan aspal keras dibuang di pinggir jalan dan ini membuktikan aspal yang datang tidak dalam kondisi baik atau panas. Ketika SIB mencari papan plank proyek di sepanjang jalan, tidak diketemukan.

Terkait ini, PPK Bina Marga pada Dinas PUPR Asahan Sahrum ST ketika dikonfirmasi SIB, Selasa (21/11) menjelaskan, pengerjaan hotmix ada 2 paket di daerah dimaksud. Paket pertama proyek hotmix sepanjang 4 kilometer dari mulai Silau Jawa - Gonting Sidodadi lebar 4 meter dengan anggaran Rp10 miliar dikerjakan PT Era Bina Karya. Paket kedua, panjang 4 kilometer dan lebar 4 meter Rp10 miliar dari Gonting Sidodadi sampai Talunkarnas dikerjakan PT Duta Unggul Sarana.

Ditanya tentang pernyataan warga Gonting Sidodadi, Sahrum tidak membantah tapi tidak juga membenarkan. Begitu juga saat disinggung, apakah pengerjaan hotmix di kedua paket tersebut sudah sesuai dengan bestek? Sahrum kembali tidak berani memastikan hal tersebut, menurutnya itu bukan kewenangannya.
"Kalau kita bilang sesuai, tetapi menurut BPK atau inspektorat tidak sesuai, kan gawat," ucapnya. (E02/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Drainase Nagori Pinang Ratus Butuh Pengerukan
Jalan Nasional Jurusan Medan-Kuta Cane Berlubang dan Rawan Kecelakaan
Dianggap Melanggar Perjanjian, Warga Perdagangan Akan Lakukan Demo Tangkahan Pasir
Ketua DPRD Hadiri Peringatan Hari Jadi Desa Sukamulia Secanggang
Pemkab Karo Sosialisasi Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan PNS
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU