Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Terkait Dugaan Korupsi Dana Kecamatan
Kabid Penertiban Perda Dinas Sat Pol PP Dairi Ditahan Jaksa
* Sebagian Dana Diklaim Diberikan ke Pimpinan
Kamis, 23 November 2017 | 10:41:21
SIB/Dok
DITAHAN: Mantan Camat Silahisabungan AEPS yang juga Kepala Bidang Penertiban Peraturan Daerah pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dairi, ditahan Kejaksaan Dairi terkait dugaan korupsi anggaran kecamatan tahun 2013 dan 2014, Selasa (21/11).
Sidikalang (SIB) -Mantan Camat Silahisabungan AEPS sekarang menjabat Kepala Bidang Penertiban Peraturan Daerah (Perda) pada Dinas Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi, ditahan Kejaksaan Dairi terkait dugaan korupsi anggaran kecamatan tahun 2013/2014, Selasa (21/11).

Kepala Kejaksaan Dairi William Pardede melalui Kasi Pidsus mengatakan, AEPS ditahan sementara di Rutan Kelas IIB Sidikalang, selama 20 hari ke depan.
Disebutnya, penahanan AEPS terkait dugaan korupsi anggaran Kecamatan Silahisabungan tahun 2013 dan 2014 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 128 juta, sesuai temuan Inspektorat Dairi.

Dimana pada saat itu, AEPS menjabat sebagai Camat Silahisabungan. Dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan  sebagaimana mestinya. Memang sudah ada yang dikembalikan sebesar Rp 40 juta. Terkait aliran dana tersebut belum ada pernyataan dari tersangka.

AEPS diperiksa mulai dari pukul 10.30 WIB - 17.00 WIB dan langsung ditahan. Lebih lanjut, AEPS ditetapkan tersangka pada Maret 2017 lalu. AEPS menggunakan APBD Dairi tidak sesuai peruntukan.

DIBERIKAN KE PIMPINAN
Penasehat Hukum AEPS Josef Situmorang mengatakan, sesuai pengakuan AEPS, aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagian diberikan kepada pimpinan tanpa merinci nama pejabat atau instansi. Ada pimpinan yang mengkordinir untuk mengumpulkan sejumlah uang kepada camat, melalui pesan singkat dengan jumlah sekitar Rp 20 jutaan.  Kemudian sebagian lagi digunakan untuk biaya pembuatan papan bunga dalam beberapa kegiatan pada saat itu. "Ada sebagian uang diberikan kepada pimpinan," ucapnya.  Lebih lanjut, total kerugian negara yang digunakan oleh AEPS untuk keperluan pribadi sebanyak 15 persen. Disebutnya, anggaran Kecamatan Silahisabungan pada tahun 2013 sekitar Rp 600 juta, dan tahun 2014 sekitar Rp 400 juta. Kliennya menjabat camat di kecamatan tersebut hingga September 2014.

Sementara itu, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dairi Lamatur Sitanggang mengaku AEPS merupakan kepala bidang di dinas yang dipimpinnya. AEPS menjabat sebagai Kepala Bidang Penertiban Perda sejak Januari 2017. Ia mengatakan kasus yang menjerat AEPS itu sebelum menjadi kepala bidang. "Tidak tahu jelas tingkat pelanggaran yang dilakukan dia. Kita selalu siap dukung pemerintah," ucapnya.

Untuk mengisi pekerjaannya di Dinas Sat Pol PP, kata Lamatur, pihaknya bertanggungjawab untuk menjalankannya. "Kita berikan keseriusan untuk menjalankan tugas yang ditinggalkan AEPS. Terkait mengganti itu urusan pimpinan nantinya," sebutnya. (B05/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Drainase Nagori Pinang Ratus Butuh Pengerukan
Jalan Nasional Jurusan Medan-Kuta Cane Berlubang dan Rawan Kecelakaan
Dianggap Melanggar Perjanjian, Warga Perdagangan Akan Lakukan Demo Tangkahan Pasir
Ketua DPRD Hadiri Peringatan Hari Jadi Desa Sukamulia Secanggang
Pemkab Karo Sosialisasi Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan PNS
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU