Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Kapolri: Jangan Bawa Isu SARA di Pilkada Serentak 2018
Yang Ganggu Keberagaman Harus Dipukul
Selasa, 21 November 2017 | 10:40:13
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian
Jakarta (SIB) -Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan Pilkada Serentak 2018 akan berjalan lebih mudah dan damai jika para kontestan tidak memanfaatkan isu SARA sebagai komoditas politik. Tito mengimbau setiap calon menjual program dibanding menggunakan isu-isu sensitif.

"Akan jauh lebih mudah kalau seandainya para kontestan politik dan pendukungnya tidak memanfaatkan isu-isu sensitif yang dapat memecah belah masyarakat biasa. Yaitu kesukuan, keagamaan, dan ras (SARA). Jual program itu akan lebih baik," kata Tito di gedung BEI, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (20/11).

Tito menyadari setiap orang ingin memperjuangkan agama dan suku masing-masing. Namun dia berharap hal tersebut tak menjadi komoditas politik yang dapat mengoyak persatuan bangsa.

"Yaitu isu suku, agama, dan ras. Tolong jangan bawa isu suku, agama, dan ras. Meskipun kita tetap memperjuangkan agama masing-masing, akan memperjuangkan primordialisme, tapi jangan sampai itu menjadi komoditas, untuk menyerang yang lain sehingga mengoyak kebangsaan kita. Nah itu yang bahaya," tuturnya.

Bangsa Indonesia, menurut Tito, telah terbiasa mengikuti setiap pesta demokrasi. Dia juga yakin masyarakat akan semakin matang dalam menyikapi setiap persoalan yang muncul dalam demokrasi tersebut.

"Saya sampaikan tadi bahwa kita sudah terbiasa dengan pilkada, sudah terbiasa lebih dari 10 tahun, pilpres dan segala macam. Kita sudah mulai matang dalam berdemokrasi," ujarnya.

Selain itu, Tito menerangkan Pilkada akan sukses apabila TNI dan Polri kompak. Kedua institusi itu menjadi pilar penting bagi berjalannya pilkada yang aman dan damai.

"Adanya kunci utamanya adalah TNI dan Polri harus kompak. Dua kekuatan bersenjata ini, yang terbesar ini harus kompak, itu kunci utama," terangnya.

Harus Dipukul
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Indonesia memiliki bangsa yang sangat beragam. Tito menegaskan siapa pun yang mencoba mengganggu keberagaman itu harus 'dipukul'.

"Rule of law juga harus kita tegakkan, harus persuasif, tidak bisa, penegakan hukum harus tegas. Bukan kita anti-agama tertentu, anti-kelompok tertentu, nggak. Tapi siapa pun yang ganggu keberagaman dan kebinekaan, yang sudah kita nyatakan kita adalah bangsa yang beragam, berbeda suku, agama, dan ras," kata Tito.

"Yang mengganggu 'pukul', kira-kira begitu," sambungnya.

Saat ini sebagian masyarakat, menurut Tito, cenderung mengartikan demokrasi itu sebagai kebebasan. Padahal Tito menilai ada kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat agar demokrasi itu berjalan tetap aman dan damai.

"Nah menghadapi situasi seperti ini, saya berpendapat bahwa stabilitas politik dan keamanan ini, konflik-konflik yang potensial terjadi harus dikelola, semua mekanisme penanganan konflik secara proaktif harus diaktifkan," tuturnya.

Pada dasarnya, kata Tito, demokrasi memiliki nilai-nilai positif, seperti adanya check and balances, yang akan menguatkan sistem kelembagaan pemerintahan.
Dengan adanya hal itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan.

"Demokrasi baik karena di dalamnya akan ada sistem yang kuat, adanya check and balances, pemerintah dikoreksi oleh rakyat, rakyat berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan, arah bangsa ini sehingga pemerintah tidak otoriter. That's fine. Idealnya seperti itu," terang Tito.

Namun Tito berpendapat demokrasi juga dapat berdampak negatif jika diterapkan pada masyarakat yang didominasi lower class. Dalam konteks ini, demokrasi cenderung diartikan sebagai kebebasan untuk berbuat apa saja.

"Tapi persoalannya, yang perlu kita waspadai adalah demokrasi ini juga memiliki dampak negatif karena diterapkan pada masyarakat Indonesia yang masih didominasi oleh low class," ujarnya.

Menurutnya, demokrasi akan berjalan baik jika masyarakatnya telah didominasi higher class. Dalam kategori ini, masyarakat akan memahami secara utuh konsep kebebasan berkumpul dan berserikat dalam berdemokrasi.

"Demokrasi yang baik kalau diterapkan di masyarakat yang didominasi oleh higher class karena mereka memahami demokrasi, mereka memahami hak-hak mereka, mereka memahami arti unjuk rasa, mereka memahami arti kebebasan berserikat dan berkumpul, namun diterapkan dengan masyarakat dengan didominasi lower class, mereka yang kurang terdidik, mereka yang secara ekonomi less fortunate, kurang beruntung, maka yang kita dikhawatirkan demokrasi diterjemahkan oleh mereka boleh berbuat apa saja," tuturnya. (detikcom/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Drainase Nagori Pinang Ratus Butuh Pengerukan
Jalan Nasional Jurusan Medan-Kuta Cane Berlubang dan Rawan Kecelakaan
Dianggap Melanggar Perjanjian, Warga Perdagangan Akan Lakukan Demo Tangkahan Pasir
Ketua DPRD Hadiri Peringatan Hari Jadi Desa Sukamulia Secanggang
Pemkab Karo Sosialisasi Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan PNS
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU