Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Ranperda Penanggulangan Bencana Kota Medan Rampung, Kutip Dana Tanpa Izin Kena Denda Rp50 Juta
Rabu, 15 November 2017 | 12:02:19
SIB/Desra Gurusinga
Rampung : Ketua Pansus Ranperda Kota Medan tentang Penanggulangan Bencana, Hendra DS bersama anggota DPRD Medan lainnya telah merampungkan pembahasan di ruang Banggar, Selasa (14/11).
Medan (SIB)- Anggota DPRD Medan yang tergabung di panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Penanggulangan Bencana telah merampungkan pembahasan di ruang Banggar DPRD, Selasa (14/11).

Rapat finalisasi yang dipimpin Ketua Pansus Hendra DS dihadiri Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Medan Arjuna Sembiring dan Doli mewakili Bagian Hukum Kota Medan. Menurut Hendra, Ranperda dijadwalkan disahkan menjadi Perda pada Senin (20/11).

Sebagaimana diketahui, Ranperda tersebut terdiri XIV BAB dan 63 pasal. Pada pasal 62 dalam ketentuan pidana disebutkan setiap orang yang mengumpulkan uang atau barang dengan alasan untuk bencana tanpa izin, diancam pidana 6 bulan atau denda Rp 50 juta.

Sedangkan pada BAB IV tentang hak dan kewajiban masyarakat. Pada pasal 7 ayat 3 disebutkan setiap orang berhak untuk memeroleh ganti kerugian karena terkena bencana akibat kegagalan kontruksi. Maka ganti rugi dibebankan kepada pemilik konstruksi atau pemerintah.

Sama halnya saat tanggap darurat pada pasal 42 yakni penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada pasal 29 juga ditegaskan penyelenggara penanggulangan bencana dalam situasi potensi bencana meliputi kesiap-siagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana.

Ranperda ini juga memuat dan merinci jenis bencana pada BAB VII Pasal 17 terdiri bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, badai, tanah longsor dan abrasi.

Sedangkan bencana non alam yakni gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, HIV/AIDS, korban Narkoba, kecelakaan laut dan kebakaran. Sementara bencana sosial merupakan konflik sosial antar kelompok komunitas masyarakat.

Usai rapat, Hendra DS mengatakan kiranya Ranperda yang akan disahkan jadi Perda ini dapat bermanfaat pada semua pihak. (A13/l)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kepala LAN RI Dr Adi Suryanto MSi : PP No 11/2017, Membawa Transformasi Baru Terhadap Tata Kelola ASN
Lemhannas Minta Pemerintah Perluas Kewenangan UKP Pancasila
Benny Pasaribu: Untuk Memenuhi KEJ, Wartawan Indonesia Perlu Memahami Norma Keagamaan
Gubsu Ajak Semua Elemen Dukung Pelestarian Hutan Tropis
Dalang Pembunuh Massal Top AS Charles Manson Meninggal
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU