Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Korupsi Dana Penyelenggara Pemilu 2014 di Pakpak Bharat
Lima Komisioner KPU Pakpak Bharat Dihukum Masing-masing 1,5 Tahun
Rabu, 15 November 2017 | 11:13:38
Medan (SIB)- Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pakpak Bharat dihukum masing-masing satu tahun enam bulan (1,5 tahun) penjara, di Pengadilan Tipikor Medan,  Selasa (14/11).

Kelima terdakwa yakni Sahtiar Berutu selaku ketua KPU Kabupaten Pakpak Bharat.  Kemudian, Daulat Merhukum Solin, Sahrun Kudadiri, Ren Haney Lorawaty Manik dan Tunggul Monang Bancin, masing-masing selaku anggota.

Mereka dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dana hibah penyelenggaraan sosialisasi pemilihan umum yang berasal dari APBD Pakpak Bharat TA 2014.

"Menyatakan kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan hukuman penjara masing-masing selama satu tahun enam bulan penjara, denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan," ucap Ketua Majelis Hakim Morgan Simanjuntak.

Putusan itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut kelimanya dihukum masing-masing 4 tahun dengan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Perbuatan para terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 471 juta dari total anggaran  kegiatan sosialisasi sebesar Rp 641 juta.  Padahal, dana itu diperuntukkan untuk sosialisasi pemilihan umum DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Kendati para terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp225 juta sesuai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), namun karena melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, harus tetap dimintai pertanggungjawabannya.

"Perbuatan kelima terdakwa Kelima  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana," ungkap majelis hakim.
Menanggapi putusan itu, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum kelima terdakwa menyatakan pikir-pikir. "Kami pikir-pikir dan akan melaporkan ini terlebih dahulu ke pimpinan," ucap JPU Agustini.  (A14/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kepala LAN RI Dr Adi Suryanto MSi : PP No 11/2017, Membawa Transformasi Baru Terhadap Tata Kelola ASN
Lemhannas Minta Pemerintah Perluas Kewenangan UKP Pancasila
Benny Pasaribu: Untuk Memenuhi KEJ, Wartawan Indonesia Perlu Memahami Norma Keagamaan
Gubsu Ajak Semua Elemen Dukung Pelestarian Hutan Tropis
Dalang Pembunuh Massal Top AS Charles Manson Meninggal
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU