Home  / 
Sidang Gugatan Perdata Hartono Rusli Melawan Wali Kota Binjai Kembali Ditunda
Selasa, 14 November 2017 | 10:55:12
Binjai (SIB) Sidang lanjutan gugatan perdata Hartono Rusli Nomor 25/pdt.G.PLW/2017/PN Bnj, tentang perampasan lahan dan pembongkaran bangunan pagar beton yang telah memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di Jalan Sukarno-Hatta, Kelurahan Timbang Langkat, Binjai Timur, dengan tergugat I Wali Kota Binjai HM Idaham dan Tan Idris, serta dr Syahrul Akhyar sebagai tergugat II, yang digelar di PN Binjai, Senin (13/11) kembali ditunda.

Ketua Majelis Hakim Fauzul Hamdi Lubis SH mengundurkan sidang pada Senin (20/11) mendatang, dengan agenda memerintahkan pihak tergugat dan penggugat masing-masing menyiapkan alat bukti. Penundaan sidang sebelumnya juga terjadi pada Senin (6/ 11) lalu, dengan agenda pengajuan replik (jawaban) dari pihak penggugat, namun pihak tergugat belum memersiapkan jawaban (duplik) terhadap replik yang diajukan penggugat itu, sehingga Ketua Majelis Hakim Fauzul Hamdi saat itu merubah jadwal sidang lanjutan menjadi hari Senin 13 November 2017.

Kuasa hukum penggugat, P Naibaho SH yang diwakili anggotanya Freddy Manihuruk SH ketika dikonfirmasi SIB di PN Binjai, Senin (13/11) terkait materi gugatannya mengatakan, lahan pagar beton di Jalan Soekarno - Hatta yang dibongkar paksa Pemko Binjai tanpa berkordinasi dengan kliennya adalah bentuk perbuatan melawan hukum.

Lahan tersebut secara sah adalah milik kliennya Hartono Rusli. Ketika disinggung soal alas hak kepemilikan lahan kliennya, Freddy menyampaikan statusnya masih surat pelepasan aset dari PT Perkebunan Nusantara II dan klien saya sudah mengurus ke pihak BPN Kota Binjai. "Klien kami sudah dirugikan atas pembongkaran paksa pagar lahan itu, maka itu kita menggugatnya," imbuh Freddy.

Sebelumnya, penggugat meminta ganti rugi material atas kerusakan pagar beton sebesar Rp350 juta, dan kerugian immaterial senilai Rp30 miliar. Dasar penggugat melayangkan gugatan di antaranya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503. 648-348/ S/K/2010, dan IMB Nomor 503.648.-350/BT/K/2010. (A25/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bamsoet Pastikan Kasus Penembakan di DPR Bukan Teror, Tapi Peluru Nyasar
Panitia Nasional Tinjau Venue Perayaan Natal 2018 di Medan
Korupsi Alat Kontrasepsi Rp 72 M, Pejabat BKKBN Dibui 2 Tahun
Gubsu Serahkan Tali Asih Rp 2,5 M kepada 10 Atlet Berprestasi di Asian Para Games 2018
Jokowi Beri Beasiswa kepada 5.144 Mahasiswa Korban Gempa Lombok
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU