Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Masalah Banjir Tidak Boleh Didiamkan
Ketua DPRD Medan Ajak Pemko Perjuangkan Anggaran ke Kementerian
* Untuk Normalisasi dan Pembetonan Sungai * Atau Izinkan Pemko Mengerjakan Sendiri dengan APBD
Selasa, 14 November 2017 | 10:44:05
SIB/Dok
KUNKER: Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung bersama Anggota DPRD Medan H Jumadi dan Deni Maulana Lubis foto bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Pemprov DKI Jufan Tampubolon dan jajarannya usai kunjungan kerja di BPBD Pemrov DKI baru-baru ini.
Medan (SIB)- Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mengatakan, selama 10 tahun terakhir persoalan banjir di Medan semakin parah, setiap tahun bisa terjadi beberapa kali. Ada banjir kiriman dari hulu, dan ada akibat curah hujan yang tinggi dan meluapkan sejumlah sungai sampai menggenangi pemukiman. Tapi yang bisa dilakukan Pemko hanya membantu konsumsi dan pengungsian sementara, atau hanya tindakan setelah terjadi banjir.

Setelah diteliti, kata Henry Jhon, persoalan banjir bukan karena drainase yang tidak baik, karena pembangunan sudah gencar dilakukan Pemko di tahun 2017 ini. Tapi, sungai-sungai yang membelah Kota Medan sudah tidak mampu lagi menampung debit air yang tinggi akibat pendangkalan, sehingga air meluber ke rumah-rumah warga. Kondisi ini ternyata diakui pihak Badan Wilayah Sungai Kementerian (BWS) PU-PR Sumut ketika rapat kerja   dengan DPRD Medan 27-29 Oktober lalu di Parapat.

"Ironisnya, pihak BWS tidak melakukan upaya maksimal karena ketiadaan anggaran untuk pengerukan sungai. Melihat kondisi itu, kita tidak bisa diam saja, warga pinggir sungai harus direlokasi dan ditempatkan ke rumah susun yang dibangun Pemko. Kemudian memperjuangkan agar BWS menormalisasi sungai (pengerukan) dan pembetonan di dinding sungai," kata Henry Jhon kepada wartawan, Senin (13/11) di Medan.

Untuk memperoleh anggaran tersebut, DPRD Medan mengajak Pemko bersama-sama ke Kementerian PU PR memperjuangkan agar turun anggaran untuk normalisasi, pembetonan, kemudian Pemko membangun rumah susun untuk merelokasi penduduk. Kemudian, alternatif kedua, DPRD Medan dan Pemko memperjuangkan ke Kementerian PUPR, agar sungai-sungai yang paling rawan banjir supaya berada di dalam pengelolaan Pemko.

"Sehingga tidak lagi dalam pengelolaan BWS. Jangan lagi kita membebani instansi ini dalam soal anggaran, tapi biarlah kita menggunakan dana APBD sendiri untuk pengerukan dan pembetonan serta pembangunan rusun. Dengan cara itu, saya yakin persoalan banjir di Medan bisa ditekan secara bertahap. Banyak masalah di Medan ini yang harus diselesaikan, penyelesaiannya satu per satu, termasuk  persoalan banjir. DPRD Medan siap bekerjasama dengan Pemko agar banjir tertanggulangi, bukan didiamkan," ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap Pemko mengadopsi pola kerja yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI dalam menangani bencana. Pansus Ranperda penanggulangan bencana DPRD Medan yang diikuti Ketua DPRD bersama anggota Pansus seperti H Jumadi (PKS) dan Deni Maulana Lubis (Nasdem/Fraksi Persatuan Nasional) baru-baru ini mengadakan kunjungan ke BPBD DKI. Mereka diterima kepala pelaksana BPB DKI Jufan Tampubolon.

Di DKI tersedia telepon layanan darurat, jika ada kejadian yang dilaporkan warga, BPBD meneruskan ke dinas-dinas terkait dan TNI-Polri untuk terjun ke lokasi bencana. Selain memiliki sumber daya yang handal, BPB DKI diperlengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menangani bencana seperti CCTV di 6000 titik. Sehingga BPB DKI bisa memantau semua lokasi. SDM yang dimiliki BPB DKI seperti perawat, psikolog, ahli IT. Semua peralatan yang ada terkoneksi dengan dinas-dinas terkait serta TNI-Polri. "Sekecil apapun kejadian di DKI bisa langsung terhubung dengan BPB, seperti pernah ada kejadian seekor monyet masuk ke rumah warga, petugas balai konservasi hewan langsung terjun ke lokasi mengamankan hewan tersebut, sampai persoalan sekecil itupun dilayani, kenapa tidak kita adopsi saja untuk Medan," kata Henry Jhon. (A10/f)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kepala LAN RI Dr Adi Suryanto MSi : PP No 11/2017, Membawa Transformasi Baru Terhadap Tata Kelola ASN
Lemhannas Minta Pemerintah Perluas Kewenangan UKP Pancasila
Benny Pasaribu: Untuk Memenuhi KEJ, Wartawan Indonesia Perlu Memahami Norma Keagamaan
Gubsu Ajak Semua Elemen Dukung Pelestarian Hutan Tropis
Dalang Pembunuh Massal Top AS Charles Manson Meninggal
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU