Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Di-OTT, Direktur RSUD HAMS Kisaran Beserta Staf Digelandang ke Polres Asahan
Jumat, 10 November 2017 | 10:44:22
SIB/Mangihut Simamora
DIGELANDANG : Direktur RSUD HAMS Kisaran dr Edy Iskandar (memakai baju batik) diapit Kanit Tipikor Polres Asahan Iptu Riyanto dan anggota saat akan digelandang ke Mako Polres Asahan terkait OTT dugaan pungli retribusi kesehatan, Kamis (9/11).
Kisaran (SIB) -Diduga terkait pungli retribusi, Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Asahan melakukan gelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bagian Analis Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS) Kisaran, Kamis siang (9/11) sekitar pukul 14.00 WIB.

Dalam OTT ini, turut diamankan Direktur RSUD HAMS dr Edy Iskandar beserta stafnya yang berjumlah kurang lebih 6 orang ke Markas Komando Polres Asahan.
Operasi dipimpin langsung Kanit Tipikor Polres Asahan Iptu Rianto SH dengan membawa dokumen serta barang bukti hasil pungli sekitar Rp 1 juta.

Informasi diperoleh SIB, OTT terjadi dikarenakan banyaknya laporan dari masyarakat yang mengeluhkan pengutipan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD HAMS Kisaran, karena dinilai mahal. Hasil selidik masyarakat, diketahui bahwa manajemen rumah sakit dimaksud menggunakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011, padahal sudah ada Perda perubahan yakni Perda Nomor 14 Tahun 2014.

Data diperoleh SIB, terlihat perbandingan harga mencolok retribusi pelayanan kesehatan antara Perda Nomor 12 Tahun 2011 dan Perda Nomor 14 Tahun 2014. Dicontohkan, pengutipan retribusi pemeriksaan urine, di Perda 2011 tercantum Rp 250 ribu sedangkan di Perda 2014 tertulis Rp 150 ribu, ada selisih Rp 100 ribu. Seperti baru-baru ini, ratusan pelamar calon Panwaslih Kabupaten Asahan dan Batubara, ketika memeriksakan urine harus merogoh kocek Rp 250 ribu.

Kanit Tipikor Iptu Riyanto, ketika dikonfirmasi SIB enggan memberikan komentar, dirinya hanya menerangkan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian penyelidikan atas laporan masyarakat yang merasa dirugikan sebab dikenakan kutipan retribusi kesehatan tidak sesuai Perda. Ketika ditanya, status direktur dan stafnya, Riyanto juga enggan berkomentar dan menyarankan untuk mempertanyakan ke pimpinannya.

"Kami sedang mengumpulkan berkas - berkas terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan Perda No 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum, kalau mau keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi pimpinan kami," ujarnya.

Sementara itu, dr Edy Iskandar saat dikonfirmasi SIB ketika akan digelandang ke Polres Asahan mengaku tidak tahu atau ada mengarahkan pengutipan retribusi kesehatan menggunakan Perda Nomor 12 Tahun 2011. Dia mengatakan hanya mengikuti kebiasaan yang dijalankan selama ini oleh manajemen RSUD HAMS Kisaran.

"Saya baru 10 bulan menjabat, jadi tidak tahu dan prosedur yang dijalankan masih mengikuti pola lama. Kami hanya sebagai eksekutor dan uang yang dihimpun disetor ke kas daerah melalui bank," tukasnya.

Pantauan SIB, personil membawa dokumen yang diperlukan dalam 2 kardus, sedangkan direktur dan stafnya dibawa  dengan 2 mobil. (E02/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kepala LAN RI Dr Adi Suryanto MSi : PP No 11/2017, Membawa Transformasi Baru Terhadap Tata Kelola ASN
Lemhannas Minta Pemerintah Perluas Kewenangan UKP Pancasila
Benny Pasaribu: Untuk Memenuhi KEJ, Wartawan Indonesia Perlu Memahami Norma Keagamaan
Gubsu Ajak Semua Elemen Dukung Pelestarian Hutan Tropis
Dalang Pembunuh Massal Top AS Charles Manson Meninggal
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU