Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
KPK: Sudah Ada Tersangka Baru Kasus e-KTP
MK: KPK Tak Butuh Izin Presiden untuk Panggil Novanto
* Pengacara Novanto Ancam Pidanakan Pimpinan KPK
Rabu, 8 November 2017 | 10:33:21
SIB/Ant/Akbar Nugroho Gumay
DUKUNGAN UNTUK KPK: Koordinator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia (tengah) menyerahkan surat dukungan pemberantasan korupsi kepada perwakilan KPK di Jakarta, Selasa (7/11). Aksi tersebut dilakukan untuk mendukung KPK mengusut tuntas pemberantasan korupsi KTP Elektronik yang telah merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.
Jakarta (SIB) -KPK membenarkan adanya surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait kasus korupsi e-KTP. KPK juga menyebut bila sudah ada nama tersangka dalam sprindik itu.

"Jadi ada surat perintah penyidikan di akhir Oktober untuk kasus KTP elektronik ini. Itu sprindik baru dan ada nama tersangka," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/11).

Namun sayangnya Febri enggan menyebutkan siapa nama tersangka baru tersebut. Febri mengaku belum bisa mengumumkan secara gamblang terkait hal itu karena masih ada kebutuhan penyidikan.

"Saya kira sama dalam penanganan tersebut terkadang ada kebutuhan kami Humas dan penyidik harus berkoordinasi lebih lanjut untuk mencari waktu tepat untuk pengumuman lebih lengkap," ucap Febri.

"Terkait dengan informasi lain yang lebih teknis, misalnya soal SPDP, atau soal nama tersangka atau peran yang lain kami belum bisa konfirmasi hal itu hari ini. Tapi kami pastikan KPK akan terus berjalan menangani kasus KTP elektronik," sambung Febri menegaskan.

Sebelumnya, beredar informasi mengenai Setya Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, mengaku belum tahu mengenai penetapan kliennya sebagai tersangka.

"Saya tidak tahu-menahu karena kita tidak terima," kata Fredrich.

Fredrich malah menuding ada oknum di KPK yang sengaja menyebarkan isu tersebut. Dia menyebut surat dimulainya penyidikan atas Novanto itu hoax.

"Kalau kita terima pun, masak kita edarkan ke wartawan, kan nggak make sense. Berarti ini kan permainan oknum KPK sendiri yang sengaja membikin isu, bikin heboh masyarakat, kan mereka selalu ingin jadi pemain sinetron," kata Fredrich.

KPK Tolak Tanggapi
Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menuding adanya oknum di KPK yang sengaja menyebarkan isu terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang menyebut kliennya sebagai tersangka. Apa kata KPK?

"Saya kira tidak perlu ditanggapi tudingan seperti itu," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Febri lalu menjelaskan tentang proses penerbitan SPDP serta penyerahannya. Menurut Febri, SPDP hanya diserahkan ke pihak tersangka, korban, atau pelapor.
"Yang pasti kalau proses dalam penyidikan setelah putusan MK (Mahkamah Konstitusi), ada kewajiban penyidik menyampaikan SPDP kepada tersangka, pihak korban, atau pihak pelapor terkait tindak pidana lain. Itu pun harus kita penuhi dan penyampaian SPDP tembusan itu harus sudah dilakukan selama 7 hari. Ketika ada SPDP dalam sebuah perkara keluar dari KPK, hanya 1 lembar kita terbitkan tentu saja tidak bisa kontrol lagi surat tersebut," jelas Febri.

Penjelasan MK
Setya Novanto meminta KPK harus izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila ingin memanggilnya terkait kasus korupsi e-KTP. Novanto berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU MD3.

Juru bicara MK Fajar Laksono menyebut putusan MK yang dimaksud yaitu putusan nomor 76/PUU-XII/2014 tertanggal 22 September 2015.

"Kalau itu kan hubungannya dengan putusan MK yang dulu ya, nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015. Itu kan memang dalam UU MD3 yang diuji waktu itu kan UU MD3," ujar Fajar.

Menurut Fajar, saat itu UU MD3 diuji karena disebutkan adanya izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Fajar menyebut izin dari MKD itu dimaknai MK sebagai persetujuan tertulis presiden.

"Yang diuji waktu itu kan UU MD3 disitukan diperlukan izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan gitu kan oleh MK, MKD itu harus dimaknai sebagai persetujuan tertulis presiden kan gitu," sebut Fajar.

Kemudian, Fajar menjelaskan tentang kapan diperlukan adanya persetujuan presiden. Namun, Fajar menyebut persetujuan presiden bisa dikecualikan apabila kasus yang disangkakan terkait tindak pidana khusus.

"Kapan seorang anggota dewan itu harus mendapatkan persetujuan presiden itu ketika dimintai keterangan sebagai saksi misalnya dalam hal anggota DPR itu diduga melakukan tindak pidana, itu perlu izin presiden tetapi ada pengecualian kalau dia salah satunya disangka melakukan tindak pidana khusus," kata Fajar.

"Jadi kalau menurut putusan MK itu sebetulnya sudah jelas izin tertulis presiden memang dibutuhkan bagi anggota DPR termasuk DPD, MPR begitu juga DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota oleh menteri, kecuali kalau disangka melakukan tindak pidana khusus berarti persetujuan tertulis itu tidak diperlukan," ucap Fajar menambahkan.

Urusan tentang izin presiden ini muncul ketika Novanto tidak menghadiri panggilan penyidik KPK. Novanto beralasan KPK harus izin ke Presiden Jokowi bila ingin memanggilnya terkait kasus korupsi e-KTP.

Pengacara Ancam Pidanakan KPK
Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengancam akan memidanakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila kliennya kembali ditetapkan sebagai tersangka.

"Mungkin saya ajukan praperadilan. Saya bisa pidanakan mereka (pimpinan KPK)," kata Fredrich di kantornya, di Gandaria, Jakarta Selatan.

Ia menganggap KPK dalam menetapkan Novanto sebagai tersangka pada kasus proyek pengadaan e-KTP kemarin tidak berdasarkan ketentuan KUHAP sebab saksi yang dihadirkan bukan yang melihat dan mendengar langsung tindak pidana korupsi yang dituduhkan.

Terlebih, ia mengatakan, KPK selama ini bekerja sama dengan Federal Bureau Investigation (FBI) dalam mengumpulkan bukti.

Menurut Fredrich, itu tidak sah karena belum ada mutual legal asistance (MLA) di antara kedua lembaga tersebut.

"Ini, kan, masalahnya seperti jadi balas dendam pribadi. Di antara sekian yang ditetapkan sebagai tersangka saksi, yang dicekal di imigrasi hanya Pak Setnov (Seta Novanto). Ini berarti sentimen pribadi, ada permainan politik," lanjut dia. (detikcom/Kps/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kepala LAN RI Dr Adi Suryanto MSi : PP No 11/2017, Membawa Transformasi Baru Terhadap Tata Kelola ASN
Lemhannas Minta Pemerintah Perluas Kewenangan UKP Pancasila
Benny Pasaribu: Untuk Memenuhi KEJ, Wartawan Indonesia Perlu Memahami Norma Keagamaan
Gubsu Ajak Semua Elemen Dukung Pelestarian Hutan Tropis
Dalang Pembunuh Massal Top AS Charles Manson Meninggal
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU