Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
22 Titik Videotron Hasil MoU PT S dengan Polrestabes Tidak Bayar Pajak
* Wakil Wali Kota Medan: Pengusaha Reklame Sudah Seperti Kanibal * Yang Berdiri Tanpa Izin dan Tidak Bayar Pajak akan Dibongkar Paksa
Selasa, 24 Oktober 2017 | 10:52:19
Medan (SIB) -Persoalan reklame di 13 titik zona larangan yang sudah menahun menjadi persoalan tidak kunjung tuntas, kini muncul persoalan baru yakni reklame videotron di atas pos polisi di beberapa ruas jalan di kota Medan. Reklame  diduga menyalah berdiri di atas pos polisi di antaranya, simpang Jalan Kesawan/Jalan Palang Merah Medan, Selasa (1/8). Pemerintah Kota Medan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terkesan membiarkan videotron yang diduga tanpa izin tersebut berdiri.

Padahal Satpol PP sudah diberi amanah untuk melakukan penertiban dan penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar Perda. Papan reklame dan videotron di atas pos polisi itu diduga milik salah satu perusahaan raksasa advertising di Medan, berinisial S. Meski tanpa izin dan tanpa kontribusi pajak, tapi perusahaan advertising tersebut tetap memasang papan reklame dan videotronnya di 22 persimpangan dengan aman tanpa ada peringatan maupun pembongkaran oleh aparat Pemko Medan.

Disebut-sebut, PT S melakukan MoU dengan Kapolrestabes ketika dipimpin Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto selama 15 tahun. Videotron tersebut sudah berjalan selama setahun, tinggal 14 tahun lagi, tapi tidak ada memberi kontribusi pajak kepada Pemko Medan. Ironisnya, Pemko diam saja, sama seperti persoalan reklame bermasalah di 13 zona larangan. Persoalan di 13 zona larangan, Pemko baru mau sedikit bergerak setelah didesak Pansus reklame DPRD Medan, itupun berhenti meski belum tuntas.

Menanggapi kondisi itu, anggota Komisi D DPRD Medan Godfried Effendi Lubis meminta Satpol PP membongkar reklame tersebut. Pemko jangan pilih kasih terhadap perusahaan periklanan, banyak perusahaan yang mematuhi peraturan, tapi begitu ada segelintir pelanggaran Pemko diam saja. "Satpol PP harus turun membersihkan semua videotron yang ada di sejumlah ruas jalan di kota Medan. Satpol PP harus tegas," kata Godfried.

Menurut politisi P Gerindra ini, manajemen PT S yang melakukan MoU dengan pihak Polrestabes Medan tidak punya hak membangun apapun di atas lahan milik Pemko, apalagi pembangunannya di atas trotoar yang jelas-jelas melanggar Perda dan perwal. Pihak manajemen PT S terang-terangan melanggar peraturan dengan bertamengkan MoU dengan pihak Polrestabes, apalagi pihak Pemko tidak dilibatkan atau minimal jadi saksi dalam MoU tersebut.

"Atas dasar apa pihak PT S membangun dan mengelola periklanan yang dilaksanakan hanya berdasarkan MoU  dengan Kapolrestabes, alas haknya tidak ada, tanah milik Pemko Medan.Kok berani beraninya membangun pos polisi dan reklame. Artinya, dalam bunyi perjanjian itu sama sekali Pemko tidak pernah menyetujuinya, tidak ada dasar hukum dan alas haknya, sebagai saksi saja atau surat tembusan saja Pemko tidak ada. Makanya kita minta supaya reklame itu ditertibkan apalagi dibangun di atas trotoar," tegas Godfried.

Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemko Medan Sofian SH mengatakan, pihaknya sudah melakukan kordinasi dengan pihak terkait untuk membicarakan masalah videotron ini. "Kami sudah melakukan rapat,"terangnya pada rapat paripurna di DPRD Medan baru lalu.

Ketika ditanya, siapa-siapa saja pihak-pihak yang ikut dalam pembahasan itu, Sofian diam saja dan berlalu.

Wakil Wali Kota Akui
Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan Ir Akhyar Nasution memastikan seluruh bill board, papan reklame termasuk videotron yang berdiri tanpa izin dan tak membayar pajak akan dibongkar paksa. Namun momentum pembongkaran paksa papan reklame bermasalah itu akan dilakukan pasca-revisi Perda No 11 tahun 2011 tentang Pajak Reklame disahkan DPRD.

Dikatakannya kepada SIB, Senin (23/10) saat ini Pemko Medan memang kesulitan untuk membongkar papan reklame tak berizin yang disebutnya sudah sangat parah. Sebab secara masif terus bermunculan bill board yang didirikan pengusaha reklame dengan mengandalkan beking tanpa memedulikan aturan.

Kondisi ini diakui Akhyar telah membuat Kota Medan seperti "hutan reklame". Bahkan ia menyebut pengusaha reklame sepertinya terus memanfaatkan para bekingnya dan saling bersaing dalam satu lokasi berlomba mendirikan papan reklame.

"Saya melihat pengusaha reklame itu sudah seperti kanibal, saling berlomba menghalalkan segala cara tanpa memedulikan aturan mendirikan papan reklame semaunya," tegas Akhyar.

Berbagai cara yang dilakukan itu seperti memanfaatkan nama-nama tokoh nasional maupun tokoh politik hingga pejabat yang dipajangkan di lokasi papan reklame tanpa izin itu.

Akhyar juga mengaku salah satunya termasuk puluhan videotron tanpa izin yang sudah berdiri sejak tahun lalu dengan mengalaskan adanya kerjasama pengusaha periklanan dengan institusi kepolisian.

"Videotron yang berdiri dengan dasar kerjasama seperti itu tentu termasuk yang bermasalah dan tidak ada izin dari wali kota sehingga keberadaannya selama ini tidak dikenakan pajak reklame," kata Akhyar.

Akhyar mengakui Pemko selama ini kesulitan menghentikan praktik ilegal pendirian papan reklame karena selalu saja ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi penindakan. Salah satu contoh yakni  adanya tindakan pelaporan dari pengusaha yang keberatan papan reklamenya dibongkar ke pihak kepolisian.

Dan sejauh ini, kata Akhyar memang gugatan yang dilakukan pengusaha cukup membuat repot petugas pembongkaran dari Satpol PP karena harus diproses dan diperiksa kepolisian dengan adanya dasar kerjasama tersebut.

Ia juga tidak memungkiri adanya sejumlah oknum yang "punya nama" ikut campur dan melakukan intervensi agar bill board bermasalah tidak dibongkar dengan dalih untuk sosialisasi atau kepentingan sosial.

Hal lain yang menyulitkan pembongkaran karena anggaran membongkar paksa papan reklame bermasalah cukup besar dan dalam tahun anggaran berjalan ini tidak mencukupi untuk mengeksekusi seluruh bill board bermasalah.

Dengan kenyataan itu, Akhyar menyebut revisi Perda Reklame yang dilandasi dari hasil studi banding ke Surabaya termasuk dengan Pansus Reklame dipandang menjadi momentum paling tepat dan efisien untuk menata dan membongkar total seluruh reklame bermasalah.

"Perda Reklame No11 tahun 2011 hanya mengatur soal pajak reklame. Maka dalam revisi nanti akan diatur soal pajak dan penataannya termasuk ketentuan tidak boleh berdiri di atas ruang publik, adanya jaminan konstruksi dan jaminan bongkar," kata Akhyar.

Dalam Perda revisi tersebut maka nantinya setiap pengusaha periklanan boleh saja mendirikan bill board, videotron dan lainnya tetapi tidak boleh di trotoar jalan atau badan jalan atau ruang publik seperti taman. Pengusaha harus mencari ruang pribadi seperti halaman rumah pribadi atau gedung milik pribadi yang di atasnya didirikan papan reklame.

Aturan seperti ini, kata Akhyar diberlakukan di Kota Surabaya dan berhasil menata papan reklame sehingga jauh lebih sedikit namun justru mampu mendongkrak PAD dari pajak reklame yang mencapai lebih Rp100 miliar.

"Revisi Perda Reklame sekarang sudah memasuki finalisasi. Kita berharap secepatnya dirampungkan dan nanti kita ajukan ke DPRD. Kita optimis rekan-rekan di DPRD juga memiliki kesepahaman yang sama agar bisa secepatnya kesemrautan reklame di Kota Medan dibenahi," ucapnya.(A10/R18/l/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Anggun Raih 2 Penghargaan Sekaligus dalam Bama Music Awards di Hamburg Jerman
Barang-barang John Lennon yang Dicuri Ditemukan tapi Polisi Tak Bisa Tangkap Tersangkanya
Kendall Jenner Model Termahal Setahun Berpenghasilan Rp28,6 Miliar
Animator Sohor Jepang Ditangkap Kasus Pornografi Anak
Foto Bagian Sensitif Madonna Saat Remaja Dilelang
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU